VIVAT INDONESIA DAN YPK DONDERS GELAR PELATIHAN PARALEGAL

Suarajarmas.com – Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kapasitas paralegal dalam melakukan pendampingan hukum bagi korban TPPO dan keluarga korban, VIVAT Indonesia dan YPK-Donders bekerjasama dengan Mensen met een Missie-Belanda menggelar Pelatihan Paralegal di Aula D’SOS, Jl. Lukas Dairo Bili, Desa Wee Londa Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan pelatihan paralegal ini berlangsung dari hari Kamis-Sabtu tanggal 5-7 Oktober 2023 yang dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, S.IP., dihadiri oleh Kepala Dinas Nakertrans SBD, Yeremia Tanggu, S.Sos., pimpinan  LBH Sarneli, Paulus Dwiyaminarta, CSsR., pimpinan Yayasan VIVAT Indonesia, Sr. Genobeba Dc Amaral SSpS.,  dan pimpinan YPK Donders, Sulistiawati Seda. Peserta pelatihan terdiri para organisasi masyarakat sipil di SBD, utusan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI/Polri dan awak media.

Ketua panitia penyelenggara, Sr. Genobeba Dc Amaral SSpS., yang ditemui media ini, di sela-sela kegiatan mengatakan peran paralegal telah ditegaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekruitmen terhadap ad[1] vokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui UU ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Ketentuan hukum internasional juga mengatur pemberian bantuan hukum dan pengakuan peran paralegal dalamUnited Nations Principles and Guide[1] lines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System.

Dalam perkembangannya, posisi paralegal sesungguhnya sudah dilegimasi lewat beberapa undang-undang meskipun dalam penyebutan yang berbeda-beda. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-un[1] dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebut paralegal se[1] bagai“relawan pendamping” atau “pekerja sosial”.

Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.

Baca Juga :   DEKRANASDA SBD GELAR FESTIVAL SENI BUDAYA

“Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin diwilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Paralegal yang dididik oleh LBH biasanya berasal dari komunitas yang memiliki permasalahan hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, paralegal dapat menjadi pendamping masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi diwi[1] layah pendampingannya serta menjaga koordinasi dan supervisi penanganan kasus ke advokat di LBH. Masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum juga bisa mendapatkan diagnose awal tentang permasalahan hukumnya dari paralegal.

“Oleh karena itu, VIVAT Indonesia sebagai salah satu organisasi yang tergabung dalam ZHTN terus melakukan proses pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi calon PMI, PMI Purna, keluarga PMI serta advokasi melalui pemerintah desa di lokasi program melalui peningkatan kapasitas bagi paralegal dalam melakukan pendampingan hukum bagi korban TPPO dan keluarga korban” ujar Suster Genobeba.

Suster menambahkan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Paralegal dalam melakukan pendampingan hukum bagi korban, keluarga korban TPPO di SBD. Selain itu peserta memiliki ketrampilan dan sikap tentang pelayanan dan penjangkauan bantuan hukum/publik bagi warga korban TPPO dan marginal lainnya. Terpetakannya potensi, peluang, tantangan, ancaman dalam pemberian bantuan hukum/publik bagi warga korban TPPO dan marginal lainnya.

“Adanya rencana aksi bersama di 8 desa Kabupaten Sumba Barat Daya tentang mekanisme pelayanan bantuan hukum/publik yang terjangkau oleh korban TPPO, keluarga korban dan marginal lainnya” tutur Suster Genobeba akan tujuan pelatihan.

Dirinya juga berharap peserta paralegal yang terdiri dari 25 orang ( P: 13, L: 12) dari 8 desa dan kelompok kategorial memiliki pengetahuan dan ketrampilan pendampingan hukum bagi korban, keluarga korban TPPO di SBD. Ke-25 peserta trampil dalam melakukan penjangkauan bantuan hukum/publik bagi warga korban TPPO dan marginal lainnya.

Baca Juga :   POMPA HYDRAM BANTUAN PANGDAM IX/UDAYANA DI TAWORARA DIRESMIKAN

Ke–25 peserta mampu memetakan potensi, peluang, tantangan, ancaman dan analisa sosial dalam pemberian bantuan hukum/publik bagi warga korban TPPO dan marginal lainnya.serta terdokumentasinya rekomendasi dilevel kabupaten yang akan digunakan dalam peman[1] tauan bersama dalam operasional layanan bantuan hukum /publik bagi korban TPPO, keluarga korban dan marginal lainnya.

Untuk diketahui narasumber dalam pelatihan adalah praktisi hukum dari LBH Sarneli dan PADMA Indonesia dari Jakarta yang sudah malang melintang memberika bantuan hukum bagi para korban human trafficking serta kasus-kasus hukum lainnya yang menindas masyarakat kecil. *** (Red/001-23).-