Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Tambolaka-SJ………… Sejumlah masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama menolak adanya pembangunn Mushola yang merupakan program OPSTER TNI Tahun Anggaran 2022 di Watutakula Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (31/5/2022).
Aksi penolakan pembangunn Mushola oleh masyarakat Watutakula dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Perwakilan Laskar Sandelwood, tokoh adat Marapu, dan sejumlah masyarakat Watutakula.
Juga dihadiri oleh pihak keamanan Polres SBD yakni Kasat Intel bersama anggota, dari pihak Kodim 1629/SBD yakni Kasdim 1629 SBD, Kapten Czi. Sunoko, Danramil 1629-01 Laratama, Dan Unit Intel Kodim 1629, Lettu Inf. Herad Yohanis Kenny, Babinsa Desa Radamata dan beberapa anggota lain dari Kodim 1629/SBD.
Dan Unit Intel Kodim 1629 SBD, Herad Kenny memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pembangunan Mushola di Watutakula. Dirinya menyampaikan bahwa pembangunan tempat ibadah di tempat ini dalam hal ini adalah Mushola merupakan program OPSTER TNI AD tahun 2022.
Tergantung apa keinginan masyarakat yang masuk di TNI, minta bangun gedung sekolah, TNI siap membangun. Pembangunan gedung sekolah yang sudah dibangun oleh TNI adalah di SMA Kristen Air Hidup di Wanno Rita Wewewa Tengah.
“Tidak hanya Mushola yang dibangun oleh TNI, Tahun 2020 TNI pernah membangun gereja di Kabupaten SBD, membuka jalan raya untuk memusnahkan perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten SBD,” ujarnya.
Dan Unit juga mengajak masyarakat Watutakula, apabila masyarakat tidak merasa puas apa yang telah disampaikannya silahkan datang di Kodim 1629 pada tanggal 3 Juni 2022 untuk bertemu dengan Dandim 1629/SBD dan juga keterwakilan dari tokoh-tokoh terpenting lainnya.
Di sana kita duduk bersama, apa yang menjadi keluhan masyarakat di tempat ini sampaikan langsung ke Dandim 1629. Hari ini tidak bisa, karena pak Dandim lagi ke Waingapu karena besok RI 1 turun di Kabupaten Sumba Timur.
“Hari Jumat tanggal 3 Juni, Bapak dan Ibu serta saudara/i yang hadir hari ini silahkan mendatangi kantor Kodim 1629/SBD. Sampaikan kepada Dandim 1629 SBD atas dasar apa sehingga ada penolakan untuk pembangunan Mushola di tempat ini,” tuturnya.
Dan Unit juga menjelaskan kepada warga apa yang disampaikannya itu merupakan sebatas apa yang disampaikan oleh pak Dandim yang merupakan perintah bagi dirinya.
“Dan juga program OPSTER ini merupakan program dari TNI Tahun Anggaran 2022. Ini adalah tugas negara atau perintah Negara yang harus dilaksanakan oleh TNI. Kami tidak bekerja kalau Negara tidak memberi perintah,” katanya.
Salah satu warga masyarakat yang enggan disebutkan namanya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Dan Unit Intel Kodim 1629 SBD. Dirinya menanggapi, bahwa sebagai masyarakat bukan tidak terima apa yang akan dibangun oleh TNI. Silahkan dibangun, asalkan tidak melanggar kesepakatan atau komitmen bersama yang sudah dibuat pada bulan Februari 2019 yang lalu.
“Untuk Desa Radamata Mushola nya sudah lebih dari 4, kenapa harus bangun Mushola lagi. Sedangkan gereja yang ada di Desa Radamata hanya 2, satu gereja Kristen Protestan dan satunya lagi gereja Katolik. Mushola yang ada kenapa tidak dipakai dulu dan kenapa harus bangun Mushola baru. Ini juga menjadi tanda tanya kami,” ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa kalau memang merupakan program OPSTER TNI dan juga merupakan perintah Negara yang harus dilaksanakan oleh TNI, kami tidak menghalanginya. Intinya berdasarkan aturan yang ada dan kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat.
Sesuai kesepakatan bersama dengan beberapa tokoh agama pada bulan Februari tahun 2019 yang lalu, bahwa tidak akan ada lagi pembangunan Mushola di Wilayah Desa Radamata. Tapi kenyataannya, sekarang hendak mau membangun Mushola di tempat ini yang merupakan program OPSTER TNI.
Kalau ada rencana seperti itu yang merupakan program OPSTER TNI, kenapa pihak Kodim 1629/SBD tidak melakukan pendekatan kepada kami sebagai masyarakat setempat. Ini juga yang menjadi salah satu persoalan bagi kami sebagai masyarakat setempat. Seharusnya pihak Kodim/1629 melakukan mediasi dengan kami, bukan langsung ambil satu tindakan untuk bekerja,” ujarnya. *** (Isto/005-22).-
