Fransiskus M. Adilalo Ditunjuk Menjadi Plh Sekda SBD

Tambolaka-SJ………….. Assisten I Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Fransiskus M. Adilalo, S.Sos ditunjuk menjadi Plh. Sekda SBD menggantikan Sekda defenitif Drs. A.Umbu Zaza, M.Si yang sudah memasuki masa pensiunnya pada bulan Maret 2020 ini.

Demikian disampaikan Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, S.IP kepada media diruang kerjanya Senin (10-02-2020). Wabup SBD meminta agar semua pihak mampu memahami dan membedakan Sekda defenitif, Penjabat, Plt dan Plh Sekda.

Alasan penunjukan Plh ini untuk menjalankan tugas Sekda sambil menunggu proses seleksi sekda defenitif. Dengan ditunjuknya Fransiskus Adi Lalo sebagai Plh tidak menutup kemungkinan agar Adi Lalo juga mengikuti seleksi Sekda defenitif karena dirinya dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman menjadi Sekda.

“Pernyataan Bupati adalah agar Adi Lalo juga mengikuti seleksi Sekda defenitif nanti, karena akan rugi kabupaten SBD jika orang yang mempunyai kemampuan seperti dirinya tidak mengikuti proses seleksi tersebut” tutur Wabup Chris Taka.

Chris Taka juga mengatakan saat ini Fransiskus Adi Lalo sedang menjalankan tugasnya sebagai Plh Sekda di Kupang untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Secara resmi Fransiskus Adi Lalo menjadi Plh Sekda sejak hari ini Senin 10 Februari 2020.

Dalam kesempatan tersebut wabup Chris Taka juga berharap agar Plh menjalankan tugasnya dengan arif dan bijaksana. Ini adalah sebuah kepercayaan dari Pemda SBD (Bupati) sehingga bisa membuat situasi di SBD menjadi tenang dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

Ketua DPRD SBD Rudolf Radu Holo (Budi) yang dihubungi media ruang kerja Wakil Ketua II DPRD SBD bersyukur adanya keputusan Bupati  mengangkat Plh Sekda untuk mengisi kekosongan yang ada.

“Kalau Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sudah lakukan itu, saya pikir sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi regulasi dan kebijakan maupun dari sisi kapasitas dan kemampuan” ungkapnya.

Dirinya berharap agar Pemda sesegera mungkin mempersiapkan panitia seleksi (Pansel) agar merekrut Sekda defenitif. Dan untuk Plh Sekda dirinya juga berharap agar menjalankan tugas-tugas kesekretariatan yang ada di Setda agar berjalan dengan lancar.

“Apalagi kita sekarang mau menghadapi Musrenbang RPJMD, agar Plh Sekda mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang reguler kabupaten” katanya.

Wakil ketua II DPRD SBD, Matheus Maximus Mario Kaka, S.Sos kepada media mengatakan mendukung kebijakan Bupati SBD sehingga mis yang terjadi beberapa waktu lalu masalah dualisme sekda dapat terjawab sudah saat ini.

“Untuk kebaikan SBD sebagai wakil ketua II saya mendukung adanya itikad baik Bupati sebagai kepala daerah mengambil keputusan penunjukan Plh Sekda SBD, supaya Panselnya dapat berjalan dengan lancar untuk mendapatkan Sekda defenitif” ungkapnya.

Maxi juga mengharapkan secepatnya ada sekda defenitif,  karena Sekda adalah ketua tim anggaran, sehingga memperlancar proses pembangunan di SBD. Maxi juga menghimbau agar semua pihak bergandengan tangan untuk membangun SBD, jangan ada lagi pengkotak-kotakan.

Dalam kesempatan tersebut Maxi Kaka juga berpesan agar secepatnya Bupati SBD mengeluarkan SK untuk tenaga kontrak, karena sangat dibutuhkan oleh OPD-OPD untuk pelayanan publik.

“Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk sekolah-sekolah sekarang ada banyak kekosongan untuk tim pengajar, apalagi sudah mendekati UAN.  Sedangkan dibidang kesehatan pelayanan-pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit agar tidak terganggu karena banyaknya kekosongan” ujar Maxi yang berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan laiinnya untuk memanggil pemerintah jika diperlukan.

Ditempat terpisah anggota DPRD asal PAN, Elisabeth Kallu mengatakan penunjukan Sekda merupakan kewenangan Bupati sudah sesuai dengan kabupaten sebagai daerah otonom.

“Sebagai daerah otonom kepala daerah mempunyai kewenangan melantik Plh, kalau ada kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat, bupati pasti akan berkoordinasi dulu untuk melaporkan atau meminta persetujuan” tuturnya.

Lebih lanjut Elisabeth menjelaskan pihaknya baru mengetahui adanya penunjukan Plh saat ini, sebagai kepala daerah otonom maka Bupati yang mempunyai hak untuk mengatur masalah kepegawaian, kecuali  kalau ada persyaratan khusus mengenai sekorang Sekda harus berkoordinasi dengan gubernur, maka pastinya Bupati akan melakukan hal tersebut.

Sebagai lembaga legislaltif pihaknya yang akan melakukan pengawasan terhadap kebijkan-kebijakan yang sudah diambil dan diputuskan oleh Bupati serta dilaksanakan.   

“Sekda sekarang khan sudah mau pensiun, saya kira  ini merupakan hal yang wajar diambil oleh Bupati sebagai kepala daerah karena belum ada sekda defenitif” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Carolina Louro anggota DPRD asal Partai Nasdem yang mengaku baru mengetahui adanya penunjukan Plh Sekda dari wartawan, tetapi karena ini adalah rananya eksekutif maka pihaknya hanya akan memantau saja. Dirinya yakin kebijakan yang diambil oleh eksekutif cukup bijak, kalau memang sudah sesuai dengan aturan, itulah yang dibuat saat ini dimana Bupati mengeluarkan SK Plh Sekda SBD.

“Sepengetahuan saya kewenangan untuk penentuan sekda itu adalah pemerintah provinsi, dan yang kami tahu beberapa waktu pemerintah provinsi sudah mengeluarkan SK Plt Sekda yang berlaku sampai dengan adanya sekda defenitif. Kami seebenarnya sudah sering mempertanyakan adanya dualisme sekda, dengan adanya berita Plh Sekda saat ini saya rasa ini merupakan perkembangan baru, kami akan coba mencoba mencari lebih jauh tentang regulasi itu. Tetapi memang sekda defenitif sudah akan pensiun, dan ini rananya eksekutif kami sebagai legislaltif akan mengikutinya dan mengawasi saja” tutupnya.*****

Liputan: Octav Dapa Talu,-