MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH: HARAPAN VS KENYATAAN SEBUAH REFLEKSI TATA KELOLAH PENDIDIKAN

Fenomena rendahnya kualitas pendidikan di pulau Sumba khusunya dan di Indonesia umumnya, menjadi keprihatinan banyak pihak. Ada banyak kebijakan dan langkah strategis diwacanakan dan ada yang telah diimplementasikan, tetapi nampaknya belum berdampak pada perubahan mutu secara signifikan. Dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari sering ditemukan peserta didik yang sudah tamat sekolah dasar yang belum bisa membaca secara lancar, dan rendahnya penguasaan pengetahuan dasar pada peserta didik di tingkat sekolah menengah bahkan di tingkat perguruan tinggi. Berhadapan dengan realitas ini, ada sebuah pertanyaan mendasar, di mana letak kesalahannya? Dan siapakah yang harus bertanggung jawab?

Rm. Mikael Sene, Pr., M.Pd. **)

Pendidikan merupakan sebuah sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang tak terpisahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu pendidikan merupakan karya bersama. Ada banyak pihak yang berperan dalam karya pendidikan seperti  peserta didik, orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah, masyarakat, kurikulum, sarpras, tata kelolah, di setiap satuan dan jenjang. Dan dari sekian banyak komponen yang berkorelasi ini, melalui tulisan ini, penulis ingin mengingatkan kepada para pelaku dan pemangku kepentingan tentang perubahan paradigma pengelolaan pendidikan, dari yang sentralistik kepada yang desentralistik atau otonomi sekolah. 

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai perwujudan Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan penyempurnaanya pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Dengan otonomi dan desentralisasi, diharapkan masing-masing daerah termasuk masyarakatnya akan lebih terpacu untuk mengembangkan daerah masing-masing agar dapat bersaing. Konsekuensi dari otonomi dan desentralisasi juga terjadi di bidang pendidikan. Muara dari otonomi di bidang pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (Husaini Usman, 2010).

Baca Juga :   Bupati Kodi Mete: SBD Masih Negatif Covid 19

Ada sejumlah hal yang mendasari perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Pertama , sistem penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara sentralistik menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi di tingkat pusat. Padahal, kebijakan pusat itu kerap terlalu umum dan kurang sesuai dengan situasi sekolah di wilayah Indonesia yang sangat luas. Akibatnya, sekolah pun menjadi kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya motivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan tata layanan pendidikan di sekolah. Kedua , kebijakan penyelenggaraan pendidikan terlalu berorientasi pada keluaran pendidikan (output ) dan masukan (input ), sehingga kurang memperhatikan proses pendidikan itu sendiri (seperti tryout). Ketiga , peran serta masyarakat terutama orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang.

Berdasarkan kelemahan-kelamahan dan alasan yang dikemukakan di atas, maka dipandang perlu dilakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dari yang sentralistik menuju desentralistik melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep MBS merupakan salah satu kebijakan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Rencana Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dan termuat secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Prinsip dasar manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memeberikan otonomi     lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan  keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga           sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Esensi dari MBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Otonomi sekolah artinya kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapain tujuan sekolah.

Baca Juga :   Diduga Tidak Sehat, Balon Wakil Bupati SBD Dibantu Saat Psikotes

Logika lain yang melandasi kebiajakan MBS adalah: 1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya; 3) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan; 4) Pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah; 5) Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat; 6) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat menciptakan transparasi dan demokrasi; 7) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pedidikan kepada pemerintah, orangtua maupun masyarakat; 8) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah lain.

          Banyak fungsi sekolah yang semula dikerjakan oleh pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada sekolah dalam kerangka manajemen mutu pendidika berbasis sekolah seperti: 1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah, 2) Pengelolaan kurikulum, 3) Pengelolaan proses belajar mengajar, 4) Pengelolaan ketenagaan, 5) Pengelolaan sarana dan prasarana, 6) Pengelolaan keuangan, 7) Layanan kesiswaan, 8) Hubungan sekolah dan masyarakat,  9) Pengelolaan iklim sekolah, dan 10) Penentuan kelulusan.

Dari kesepuluh aspek yang didelegasikan ini, maka dapat dikatakan bahwa semua aspek pengelolaan sudah menjadi kewenangan sekolah. Tugas pemerintah hanya berkaitana dengan regulasi, menyiapkan anggaran dan pengawasan, tetapi wewenang operasional dan optimalisasi seluruh sumber daya menjadi urusan satuan pendidikan atau unit sekolah itu sendiri dibawah kendali kepala sekolah sebagai pimpinan. Jika telah demikian, mari kita menjawab pertanyaan di awal tulisan ini, siapa yang salah terhadap fakta rendahnya kualitas pendidikan kita? Apakah kepala sekolah dan para guru menyadari otonomi dan luasnya kewenangan yang telah diberikan kepadanya  dalam mengelolah sekolah? Kesadaran akan hal ini akan menjadi dasar perjuangan dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan serta tidak lagi mencari dalil untuk cuci tangan.

Baca Juga :   BEM AKN Sumba Timur Gelar Diskusi Hari Kartini

Para guru telah diperlengkapi dengan empat kompetensi guru, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional. Kompetensi ini menjadi dasar kepercayaan dalam mengemban tugas sebagai guru, maka jika berhadapan dengan realita rendahnya kualitas pendidikan akan menjadi pertanyaan tentang bagaimana profesionalisme dan kompetensi para guru yang ditugsaskan di satuan pendidikan.

Demikian juga kepala sekolah, dipersyaratkan memiliki lima kompetensi, yaitu kompetensi managerial, supervisi, enterpreurship, sosial dan kepribadian. Sebagai manager kepala sekolah mempunyai tugas utama mengelolah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, kompetensi kewirausahaan diharapkan seorang pemimpin memiliki daya juang, komitmen, berpikir inovatif untuk mencari solusi demi memajukan lembaga yang dipimpinnya. Kepemimpinan artinya kemampuan untuk mempengaruhi, maka kualitas seorang pemimpin diukur dari bagaimana kemampuannya memobilisasi, mengkoordinir dan mengosolidasi  sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti yang diungkapkan di atas bahwa otonomi sekolah artinya kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah, maka berhadapan dengan situasi rendahnya mutu sekolah di satuan pendidiakn mestinya ada prakarsa, ada upaya yang gigih dengan mengoptimalkan segala potensi untuk mengembangkan sekolahnya.

Kepada mahasiswa saya ajak berpikir dengan bertanya, mengapa ada sekolah yang lebih berkualitas dan ada sekolah yang kurang berkualitas? Mengapa terjadi perbedaan? Bukankah orang-orang yang berkarya di sekolah yang lebih berkualitas dan sekolah yang kurang berkualitas secara fisik sama? Seragam sama? Logo kabupaten sama? Gaji dan tunjangan bagi yang aparatur sipil negara sama? karakteristik input hampir sama? Mengapa outputnya beda?  Mari kita berefleksi bersama dan berani jujur pada diri, baik sebagai kepala sekolah, maupun sebagi guru, dan pihak lainya yang terkait. Jalan menuju mutu adalah continues improvement (perbaikan  terus menerus). Mari kita berbenah.**

**) Penulis: Alumnus Universitas Negeri Yogyakarta, Magister Manajemen Pendidikan, Ketua Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik STKIP Weetebula,-