KOMISI C DPRD SBD KECEWA DENGAN PELAYANAN PLN RAYON SUMBA JAYA

Tambolaka-SJ………….. Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kecewa dengan tanggapan PLN Rayon Sumba Jaya yang tidak bisa memberikan kepastian pelayanan jaringan listrik bagi masyarakat SBD yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di tahun 2021.

Ketua Komisi C, Heribertus Pemudadi, S.Sos (depan) saat memimpin RDP dengan PLN Sumba Jaya

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dengan PLN Rayon Sumba Jaya di gedung DPRD SBD Kadula Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD, Jumat (14/1/22). Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh ketua Komisi C, Heribertus Pemudadi, S.Sos., dihadiri oleh 6 orang anggota Komisi C, Made Darsika Paramarta dan Berry Krisnadi (PLN ULP Sumba Jaya) dan Kadis PUPR SBD, Petrus Jafa Ole.

Dalam RDP tersebut Komisi C mempertanyakan mekanisme pelayanan jaringan PLN hingga ke desa-desa, sesuai dengan program pemerintah pusat Presiden Jokowi yang menargetkan Desa-desa bercahaya di tahun 2021. Guna mendukung program nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten SBD juga mencanangkan program Desa Bercahaya, yang ditindak lanjuti dengan usulan Pokir dari anggta DPRD SBD yang sudah mendapat jawaban dari Pemerintah sebanyak 200 lebih usulan pokir untuk penerangan di desa-desa.

“Yang menjadi pertanyaan kami adalah, sudah banyak masyarakat yang mendapat pemasangan jaringan listrik oleh vendor tetapi hingga saat ini belum juga mendapat arus dari PLN. Bahkan ada beberapa desa yang sudah menganggarkan pemasangan listirk bagi masyarakat dengan menggunakan dana desa, tetapi juga belum menyala hingga saat ini” ungkap Hery saat membuka siding RDP.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi C dari Partai Berkarya, Rato Bata yang minta kejelasan mekanisme pemasangan jaringan listrik dari PLN. Dirinya menemukan pada saat reses di desa, bahwa pemasangan listrik hanya untuk warga masyarakat yang rumahnya di pinggir jalan utama, sedangka  di kampung-kampung, sulit mendapat layanan pemasangan jaringan dengan alas an jaraknya melebih 100 meter dari tiang listrik.

Baca Juga :   Hadapi Pandemi Covid 19 Kodim 1613 Sumba Barat Gelar Donor Darah

“Saya mau menanyakan adakah solusi untuk masalah ini, karena rumah warga yang banyak, adanya di perkampungan dan itu msudah merupakan budaya kami di Sumba. Jika membutuhkan dukungan dari Pemerintah biar kami usulkan dan sampaikan pada Bupati, tetapi yang terpenting disini PLN mau memberi pelayanan tidak, karena ini sesuai dengan program nasional pemerintah pusat” ujar Rato Bata.

Sementara itu Tobias D. Lelu, SE, sekretaris Komisi C dari Partai PKB mempertanyakan kejelasan kerjasa antara para vendor yang memasang instalasi dengan PLN yang menyiapkan arus. Karena dirinya menemukan ada banyak vendor yang berkeliaran di desa-desa menawarkan pemasangan listrik bagi masyarakat, tetapi akhirnya terkatung-katung 2-3 tahun hanya karena PLN belum menyalakan listrik (mengirim arus).

“Ada berapa vendor yang bekerja sama dengan PLN, apa saja kesepatakan PLN dengan para vendor tersebut, kami butuh jawaban pasti agar bisa menyampaikan pada masyarakat konstituen kami yang sering menanyakan pada kami sebagai wakil rakyat” jelasnya.

Sekretairs Komisi C, Tobias D. Lelu, SE

Bahkan Tobias menduga adanya kolusi antara PLN dengan Vendor, karena ditemukan di lapangan para vendor tersebut rata-rata eks PLN bahkan ada juga tokoh politik. Dirinya minta agar kepala PLN yang harus datang memberi penjelasan pada DPRD dengan membawa data dan informasi yang lengkap.

Jawaban yang disampaikan oleh Made Darsika Paramarta dan Berry Krisnadi dari PLN Sumba Jaya, tidak mampu memberi kepuasan pada Komisi C yang  bertubi-tubi minta kejelasan. Bahkan sidang sempat tertunda karena perwakilan PLN sempat mendownload data pemasangan jaringan di desa-desa lewat aplilkasi HP.

Ketua Komisi C, Heribertus Pemudadi menegaskan, permasalahan pelayanan pemasangan jaringan listrik oleh PLN ini akan ditindak lanjuti terus hingga ke Provinsi maupun ke Kementrian. Dengan tegas dirinya minta agar PLN segera menyiapkan dan menyerahkan data-data pemasangan jaringan yang dari Pusat dan Provinsi, sehingga pihaknya tidak menduga-guga.

Baca Juga :   SEKILAS TENTANG PROVINSI SUMBA-SABU RAIJUA

“Kami akan telusuri terus masalah pemasangan jaringan listrik ini sampai ke pusat. Kami cuma butuh jawaban saat ini, bisa tidak PLN memberi layanan pemasangan listrik hingga ke desa-desa. Padahal Pemerintah pusat sudah mengisntruksikan pelayanan listrik sekarang sudah harus sampai ke dusun-dusun. Untuk SBD jangankan ke dusun-dusun, desa-desa pun belum terlayani semua” kata anggota DPRD dari Partai Golkar ini.

Hingga berita ini diturunkan RDP antara Komisi C dengan PLN masih terus berlanjut hingga pukul 14.12 Wita tanpa istirahat karena hampir semua anggota Komisi C menyampaikan keluahan di dapilnya masing-masing tentang mandeknya pemasangan jaringan listrik oleh PLN. Terjadi tolak menolak dan lempar melempar tanggung jawab antara Vendor dengan PLN. *** (Octa/002-22),-