Polres SBD Akan Pelajari Laporan Ketua DPRD SBD Terkait Pencemaran Nama Baik

Tambolaka-SJ……  Polres Sumba Barat Daya (SBD) secara resmi telah menerima laporan ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota DPRD Fraksi Nasdem Ananias Bulu.

Demikian disampaikan Kapolres SBD, AKBP Yoseph F.H. Mandagi, S.IK pada awak media di Posko Penanggulangan Covid-19 SBD, lapangan Galatama Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Selasa (21/4/20) pada awak media.

Kapolres SBD, AKBP Yoseph F.H. Mandagi, S.IK

“Laporan telah kita terima, dan akan kita pelajari  dulu, kalau ada unsurnya baru kita tindak lanjuti” tutur AKBP Yoseph Mandagi.

Laporan yang dimasukan oleh ketua DPRD SBD adalah pencemaran nama baik, yang disertai dengan alat bukti dan saksi. Mengingat kasus yang terjadi melibatkan ketua DPRD dan anggotanya, Kapolres SBD mengakui ada proses-proses yang tentunya harus dilewati untuk bisa diproses lebih lanjut.

“Kita akan pelajari lebih dahulu, kalau memanggil anggota dewan kan ada proses tertentu yang kita lewati, di lembaga DPR ada Badan Kehormatan Dewan, ada prosesnya ada ijin-ijinnya yang harus kita lewati” ungkapnya lagi.

Ketua Badan Kehormatan DPRD SBD, Thomas Tanggu Dendo yang dihubungi Suara Jarmas via telepon Rabu (22/4/20) malam  membenarkan adanya permasalahan antara ketua DPRD SBD dengan anggota DPRD dari Fraksi Nasdem dan menyayangkan kejadian tersebut.

Kata Thomas, ini adalah persoalan pribadi antara ketua DPRD dengan anggotanya  dari fraksi Nasdem. Seperti apa persoalan mereka itu kita tidak terlalu ikuti, tetapi apapun permasalahan mereka itu sebenarnya masuk pada tatanan pelanggaran kode etik DPRD. Dan kita sudah punya badan atau alat kelengkapan dewan dalam hal ini Badan Kehormatan yang sudah disepakati bersama dan sudah diakui oleh UU.

Baca Juga :   Lurah Langga Lero dan Babinsa Terus Edukasi Masyarakat Untuk Atasi Covid-19
Ketua Badan Kehormatan DPRD SBD, Thomas Tanggu Dendo

“Semestinya ketua DPRD harus sampaikan di Badan Kehormatan dulu, saya sangat menyayangkan terjadinya masalah ini, seharusnya dilaporkan dulu ke Badan Kehormatan sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi penyebab dan persoalan antara ketua DPRD dan anggotanya” kata Thomas.

Thomas menjelaskan untuk mengklarifikasi persoalan antara ketua dan anggota,  ada tahapan-tahapan dalam tata beracara badan kehormatan tentang kode etik DPRD. Dan ada beberapa poin yang harus dilakukan.

Dirinya sepakat dengan pernyataan Kapolres bahwa ada proses-proses yang harus dilewati di lembaga DPRD. Menurut Thomas di DPRD  juga punya pengadilan dewan melalui BK,  setelah proses dan klarifikasi yang dilakukan oleh  badan kehormatana dewan  baru bisa ditindak lanjuti secara  pidana.

Terkait rekaman yang beredar di gurp Whats App DPRD dirinya sepintas pernah mendengarnya,  setelah rekaman itu beredar hanya didiskusikan oleh beberapa teman DPRD saja, tetapi Thomas  tidak bisa memastikan rekaman tersebut masih  utuh atau tidak.

“Memang kita ada buat grup Whats App untuk intern DPRD saja, jadi pembicaraan didalam grup itu tidak untuk kita publikasikan ke luar atau orang lain” katanya lagi.

Thomas Tanggu Dendo yang juga adalah ketua Fraksi Nasdem mengatakan butuh pengertian baik sebagai ketua DPRPD untuk menghargai salah satu alat kelengkapan dewan yang sudah dibentuk (BK red),  dan melalui rujukan UU MD3 tentang alat kelengkapan DPR RI, DPRD I, dan DPRD II.

Dirinya juga berharap agar secepat mungkin dilakukan klarifikasi dan diselesaikan secara lembaga (internal dewan).

Thomas menambahkan pihaknya pada Selasa (21/4/20) jam 12.00 siang kemarin sudah menerima laporan dari Ananias Bulu tentang laporan ketua DPRD SBD di Polres SBD. Dalam laporannya Ananias sebagai anggota DPRD masih menghargai badan kehormatan  sebagai alat kelengkapan lembaga DPRD untuk menyampaikan beberapa persoalan di dewan.

Baca Juga :   SEKELOMPOK ANAK PEJABAT ASAL MALAKA DIDUGA NIKMATI BEASISWA MILYARAN RUPIAH

“Pdt. Ananias secara resmi sudah menyampaikan laporan ke Badan Kehormatan tentang permasalahan tersebut, yang hadir menerima laporan adalah saya sendiri sebagai ketua, wakil ketua Bakor,  Martinus Manu Mara dan anggota bakor  John Ngongo Deta. Turut hadir menerima laporan tersebut Wakil Ketua II DPRD Maximus M. Kaka, dan saya sudah konfirmasi ke anggota yang lainnya terkait laporan Pdt. Ananias, dan kami akan tindak lanjutinya” tutupnya. *****

Liputan: Octav Dapa Talu,-