KEJARI SUMBA BARAT BIDIK PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Kasi Pidsus Kejari Sumba Barat, Yasozisokhi Zebua, SH saat dijumpai media di ruang kerjanya

Waikabubak-SJ …………… Kejaksaan Negeri Sumba Barat dalam hal ini Tim Pidana Khusus (Pidsus) bidik penyalahgunaan dana desa pada Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.  Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Sumba Barat Yasozisokhi Zebua, SH kepada awak media diruang kerjanya Selasa, 17/09/19.

“Sebenarnya kami masih belum bisa publikasikan karena ini masih tahap penyelidikan.  Masih tahap pengumpulan data dan keterangan” ujar Kasi Pidsus.

Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyalahgunaan pengelolaan dana desa pada Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat  Tahun Anggaran 2015 s/d 2017, Tim Pidsus sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintakan keterangan dan juga telah turun kelapangan beberapa waktu lalu untuk mengecek langsung serta telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan Negara sekitar 300 juta  (perkiraan sementara).

“Hasil penyelidikan sementara masih kami rampungkan,  mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai dan dapat kami lanjutkan penanganannya ditahap penyidikan, hasil sementara dari permintaan keterangan dan pengumpulan data yang kami lakukan ada 3 (tiga) pihak yang harus bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa tersebut” tutur Kasi Pidsus lebih lanjut.

Kasi Pidsus Kejari Sumba Barat saat turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan laporan masyarakat atas penyalahgunaan dana desa di Kareka Nduku Tanarighu

Ketika media menanyakan apakah Kejari Sumba Barat hanya menangani Penyalahgunaan Dana Desa Desa Kareka Nduku Utara saja? Kasi Pidsus Yasozisokhi Zebua, SH menjelaskan bahwa sudah 5 bulan dirinya bertugas di Kejari Sumba Barat,  dan ini kasus pertama dimana pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

Baca Juga :   Terpidana Korupsi Dana Alkes SBD Ditangkap

“Ini yang pertama saya bidik, karena baru ini yang datanya agak lengkap kami dapatkan. Memang laporan yang paling banyak kami terima adalah laporan–laporan terkait penyalahgunaan Dana Desa baik di Sumba Barat, Sumba Barat Daya maupun Kabupaten Sumba Tengah.  Nah dalam menindaklanjuti laporan-laporan ini,  tentu kami harus lebih professional, karena kadang-kadang ada masyarakat membuat laporan ternyata karena ada kepentingannya yang lain atau bisa juga karena ingin menjatuhkan kepala desanya” ujarnya menjelaskan.

Bila motivasi masyarakat pelapor seperti itu tentu kami yang repot nantinya apalagi dalam setiap laporan dari masyarakat tidak pernah disertai data-data pendukung.  Walau demikian kami tetap mencari data-data terkait pengelolaan dana desa tersebut seperti di Dinas PMD serta berkoordinasi dengan Inspektorat dan meminta Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan selaku yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan (audit) dana desa untuk melakukan pemeriksaan di desa sebagaimana laporan masyarakat tersebut.

Bila dalam hasil monitoring/pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Inspektorat ditemukan adanya penyimpangan yang mana penyimpangan tersebut ada perbuatan melawan hukum dan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara,  maka kami akan tindaklanjuti dengan melakukan penindakan atau proses hukum. Namun dalam proses pemeriksaan atau proses hukum yang dilakukan kami tetap berupaya agar ada pemulihan keuangan Negara.

“Kami berharap kepada instansi terkait terlebih-lebih kepada Dinas PMD dan Inspektorat untuk dapat mendukung menindaklanjuti setiap ada laporan dari masyarakat, jangan terkesan tertutup seperti setiap kami meminta data mereka tidak berani memberikan karena harus meminta ijin kepada pimpinannya (Bupati) terlebih dahulu bahkan kami diminta harus menyurat juga kepada Bupati.  Tetapi apapun prosedurnya tidak masalah,  yang penting laporan masyarakat dapat kita tindaklanjuti lebih cepat, karena hal yang kami lakukan ini juga untuk kepentingan daerah secara khusus untuk mendukung pembangunan di desa” ungkap Kasi Pidsus lebih jauh.

Baca Juga :   GMNI BELU MENILAI POLRES BELU LAMBAN BONGKAR MAFIA DUGAAN KORUPSI MAEK BAKO

Dirinya juga mengharapkan kerjasama instansi terkait tadi dalam mendukung penegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku yang main-main dalam pengelolaan dana desa.  Pengelolaan dana desa kadang kala tidak tepat sasaran dan sering tidak sesuai seperti dalam perencanaan (RKPDes), baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan sering tidak sesuai sehingga pembangunan desa tidak seutuhnya dinikmati oleh masyarakat desa,  namun hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu saja.

“Ini harus kita beri pembelajaran bisa dalam bentuk pembinaan,  bila mana tidak bisa dibina maka kita beri pembelajaran dalam bentuk penindakan (proses hukum)” katanya.  

Menjawab pertanyaan awak media selain dana desa, apakah ada bidikan untuk kegiatan lain mungkin seperti pekerjaan fisik ?  Kasi Pidsus Yasozisokhi Zebua mengatakan masih belum bisa jawab ya tapi pastinya nanti ada, nanti pasti ada yang akan kita bidik terkait pekerjaan fisik, bisa kegiatan yang anggarannya bersumber  dari APBD bisa juga APBN.  Tapi saat ini dirinya  belum bisa sampaikan ya,  karena masih melengkapi data-data terlebih dahulu dan juga masih harus minta petunjuk pimpinan.  

Gabriel Goa (kanan) saat berpose bersama wartawan SJ beberapa waktu lalu di Tambolaka Sumba Barat Daya

“Jadi sabar ya teman-teman media” ujar Kasi Pidsus Sumba Barat ini yang juga mantan Kasi Pidsus Kejari Merauke dan Kasi Intel Kejari Mimika–Papua kepada awak media.

Di tempat terpisah Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Koalisi  Masyarakat  Pemberantasan  Korupsi  Indonesia (KOMPAK INDONESIA) Gabriel Goa di Jakarta yang dihubungi media via telepon mengatakan sangat mendukung langkah  berani  Kasi  Pidsus Kejari  Waikabubak dalam penegakan  hukum Tindak  Pidana  Korupsi  di Sumba  Barat, Sumba  Barat Daya dan Sumba  Tengah.

Baca Juga :   POLRES MALAKA DIMINTA NETRAL TANGANI KASUS PENGEROYOKAN WARTAWAN

“Kami  siap  bekerjasama untuk Pencegahan dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  di Sumba  Barat  Daya, Sumba  Barat  dan Sumba  Tengah wilayah  hukumnya  Kejari  Waikabubak. Kami  juga  mengajak  segenap  warga dan  pers  untuk  mendukung  langkah  Kasi  Pidsus yang  berani  dan  berintegritas ini” tegas  Gabriel  Goa  Direktur  PADMA  INDONESIA  sekaligus  Ketua  KOMPAK INDONESIA. *****

Penulis: Octav Dapa Talu,-