EVALUASI APBDES YANG RESPONSIF DISABILITAS DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni (kiri) didampingin Kadis PMD Sumba BaratJefry Dapamerang saat membuka kegiatan

Waikabubak…SJ Bertempat di Aula SMA Kristen Waikabubak dilaksanakan evaluasi APBDES dan Uji Coba tools dan panduan APBDES yang responsif Disabilitas selasa (26/08/19). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Bahtera, dengan melibatkan  Dinas PMD, 63 Kepala Desa se Sumba Barat, para Camat, Pendamping Desa, LSM, Inovasi dan Kaum Difabel.

Direktris Yayasan Bahtera Martha Rambu Bangi dalam penyampaian materinya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sebagai wujud baru pengelolaan keuangaan desa yang dibahas dan disepakati  oleh pemerintah desa dan Badan Permusyarawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa terutama warga miskin, Disabilitas, perempuan, stunting dan kaum marginal  lainnya yang di tetapkan tiap tahun dengan peraturan desa.


Direkrtris Yayasan BahteraMartha Rambu Bangi saat membawakan materinya

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018  tentang pengelolaan keuangan desa dimana APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa berdasarkan asas transparan, Akuntabel, Partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas,  Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan panduan evaluasi APBDES sebagai acuan Bupati/walikota melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDES dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDES.

Lebih Lanjut Martha menjelaskan panduan ini dimaksud untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, kesesuain, keadilan, keberpihakan kepada orang miskin, dan marginal lainnya terutama Disabilitas, kejelasan pengelolaan keuangan desa dalam membiayai pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang mengutamakan  kepentingan umum dan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan.

“Pada saat pembuatan RKPDES dan APBDES harus dipastikan setiap kegiatan yang di lakukan harus responsif terhadap disabilitas, orang miskin, stunting dan perempuan” tuturnya.

Baca Juga :   Warna Baru Di Karnaval Sumba Timur

Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Wakil Bupati Sumba barat Marthen Ngailu Toni, SP. Dalam sambutannya Toni mengatakan Sumba Barat sekarang kita sudah semakin bagus, pertumbahan ekonomi kita yang sebelumnya 4% sekarang meningkat menjadi 8 %, selama ini banyak sekali fasilitas air bersih yang tidak berfungsi, saya instruksikan kepada Dinas PU untuk mengecek seluruh fasilitas air bersih dan memperbaiki yang rusak,  kita siapkan petugas disetiap desa supaya bisa diurus,  dengan demikian penanganan air bersih makin baik.

Pembangunan Infastruktur juga makin baik. Pembangunan jalan-jalan poros di Lamboya, Tanah Righu, Gaura, Loli semakin baik,  Ini semua merupakan hasil dari  kita kerja serius, keterlibatan pemerintah  desa dan semua pihak untuk secara bersama-sama kita bangun daerah kita ini. Memang semuanya serba bertahap. Masih banyak hal yang lain keberhasilan kita termasuk pengolahan keuangan Daerah saat ini kita semakin bagus.

“Kalau kita benahi semua  tahun ini, maka kita akan WTP (wajar tanpa pengecualian),  sekarang kita masih dalam Wajar Dengan Pengecualian. Dari tahun ke tahun ada 5 hal yang dikecualikan kenapa kita tidak pernah lolos tanpa pengecualian. Yang paling sulit itu pengelolaan dana bos pada dinas Pendidikan,  kali ini kita bisa atasi. Sekarang tinggal 1 yaitu tentang Aset, mulai aset tanah, kendaraan, jika kita mampu atasi maka tahun depan kita lebih baik, Kinerja kita meningkat karena ini kita punya kebanggaan, rasa percaya diri kita bahwa pemerintahan kita berjalan bagus, jika bapak ibu desa melakukan semua ini kita akan lebih bagus”  ujar Toni mengakhiri sambutannya.

Hal senada juga disampaikan oleh kadis PMD Y. Jefri Ndapamerang, SP.MM mengatakan para kepala desa dan pendamping desa harus bersinergi, jangan kepala desa atur sendiri maunya begitu juga pendamping desa dalam penyusunan RAPBDES. Standar harga rata-rata mengacu pada Peraturan Bupati terkait APBDES.

Baca Juga :   RAYAKAN HUT KE-76 DINAS PUPR, SUMBA TIMUR BERHIAS

“Kami mencairkan dana desa kalau administrasi dan fisiknya lengkap. Selama ini kami dinas PMD diangap mempersulit untuk pencairan padahal  jika desa sudah melengkapi administarinya kami siap mencairkan dana desa” ungkapnya.

Penjabat Desa Bondo Tera Yeremias U Pingge

Salah satu peserta pejabat desa Bondo Tera, Yeremias U Pingge  yang wawancarai media disela-sela kegiatan mengatakan penjelasan wakil bupati dan dinas PMD sudah sesuai regulasi tapi perlu percepatan pencairan dana desa sehingga tidak mengendap di rekening atau kas daerah,  maka perlu solusi untuk bagaimana mempercepat progres percairan.

Terkait Tools perlu ada pendampingan terus menerus atau berkelanjutan tiap desa sesuai regulasi, sehingga seluruh kegiatan APBDES, kegiatan harus berpihak kepada mereka penyandang disabilitas, miskin, perempuan, stunting, kaum marginal benar-benar terukur secara tools.

Yere berharap pelaksanaan ADD dan DD di dalam APBDES boleh berjalan sesuai apa yang di harapkan mengikuti mekanisme sekarang sistem keuangan desa (SISKEDES) berbasis aplikasi dan ini ada pendampingan dari instansi terkait berkaitan dengan sistem pertanggung jawaban keuangan desa (Emil Buga),-