EMPAT PRAKSI DPRD SBD SUARAKAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PEMEKARAN PROVINSI DOB DI PULAU SUMBA

Tambolaka-SJ……….. Sebanyak empat Fraksi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yaitu Fraksi PDI-P, PAN, NASDEM dan PERINDO menyatakan dukungannya atas aspirasi rakyat melalui Tim Inisiator pemekaran daerah yang menghendaki dilakukan pemekaran Provinsi DOB di Pulau Sumba.

Fraksi berpandangan, bahwa untuk memenuhi persyaratan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal mana Pulau Sumba baru memiliki 4 Kabupaten (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan SBD), sementara yang dipersyaratkan UU tersebut di atas minimal terpenuhi 5 Kabupaten.

Untuk itu diharapkan Kabupaten Sabu Raijua bisa responsif bergabung dengan Kabupaten se-daratan Sumba karena dari sisi sejarah.  Geneologis dan sosial budaya melekat hubungan keterkaitan tersebut. Keempat Fraksi berpandangan dan meminta Pemda untuk mendukung pergerakan berpikir dan rencana kegiatan Tim Inisiator yang sedang berjuang membangun opini publik terkait pemekaran DOB Kepulauan Sumba-Sabu Raijua serta dapat memberikan persetujuan atas rencana dimaksud.

Penegasan Empat Fraksi, disampaikan dalam rapat paripurna III masa sidang II, Selasa (25/8/2021) sehubungan Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2020, Realisasi APBD Semester I Tahun 2021 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Sekretaris Fraksi PDI-P, Oktavianus Ndari dalam Pemandangan Umum Fraksi (PUK) menyampaikan persetujuan mendukung Tim Inisiator untuk menggerakan cara berpikir besar dalam jangka panjang dalam membangun opini publik dan mengharapkan dukungan Pemda dapat memperjuangkan terpenuhinya syarat minimal Lima Kabupaten melalui Pemekaran Wilayah Kecamatan, Desa, Kelurahan yang dinilai memenuhi syarat sebagai harapan masyarakat untuk hadirnya DOB Kabupaten atau Kota Administratif.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Alfonsus Yamba Kodi,S.SOS dalam pernyataan dukungannya, menghendaki terciptanya akselerasi kebersamaan antara Pemda dan Tim Inisiator pemekaran dalam menyuarakan semangat pemekaran melalui sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan membangun penguatan akses melalui inisiasi persiapan pemekaran Kecamatan, Desa, Kelurahan yang telah memenuhi syarat minimal.

Baca Juga :   TIM KOORDINASI PENGANDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SBD DIBENTUK

Fraksi PAN mengharapkan Pemda untuk mendukung melakukan koordinasi bersama tim inisiator dibeberapa daerah dalam memperjuangkan terpenuhinya sarat minimal terbentuknya Provinsi Sumba-Sabu Raijua serta dapat memberikan surat persetujuan apabila sudah ada komitmen politik antar daerah.

Sementara Ketua Fraksi NASDEM, Thomas Tanggu Dendo,SH melalui PUK, menyatakan kesepakatan untuk membangun komitmen perjuangan bersama masyarakat dan mendukung Pemda dapat memfasilitasi kelancaran pemenuhan syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat kewilayahan untuk terbentuknya DOB menuju Provinsi Sumba kedepan. Dan dalam skala jangka pendek Fraksi mendukung Tim Inisiator membangun konsolidasi menyatukan persamaan langkah dengan Kabupaten Sabu Raijua dalam konstruksi penguatan kepercayaan publik bisa terserap secara baik menuju penggabungan menjadi Provinsi Sumba-Sabu Raijua.

“Selama masa moratorium, hal mana Pemerintah Pusat belum mencabut kembali kran pemekaran wilayah, saatnya Pemda berani berbuat melengkapi seluruh persaratan dan membangun langkah strategis bersama tim inisiator pemekaran membuat Grand Strategy yang proyektif melalui pemekaran Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Wewewa Barat dan Kecamatan Wewewa Timur,” ungkap Thomas Tanggu Dendo.

Lebih jauh dikatakan Thomas, saatnya kita berbuat  sesuatu untuk dikenang oleh regenerasi di daerah ini.Kita tidak bisa berpangku tangan.Saatnya juga kita wacanakan dan menggerakan terwujudnya pemekaran Desa dan Keluran baru. Faktanya baru ada dua Kelurahan di Sumba Barat Daya, sehingga perlu didorong dan diprakarsai apabila kita menginkan hadirnya Kota Adninistratif kedepan, ungkapnya.

Sedangkan dalam pemandangan umum Fraksi PERINDO, melalui Ketua Fraksi, Kristoforus Kura, mendukung langkah tim inisiator mewacakan Pemekaran DOB dan mengharapkan Pemda dapat memekarkan Wilayah Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan dasar yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia maupun dari aspek persaratan teknis dan administrasi, jelas Kristoforus Kura.

Baca Juga :   JARNAS ANTI TPPO SIAP BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PPPA

Menurut Fraksi Perindo, mendukung kehadiran Provinsi Sumba Sabu Raijua dan perlu dibangun komunikasi secara prinsipil antar wilayah dan daerah sebagai proses memperkuat hubungan komunikasi antara tim inisiator bisa terserap dan teraktualisasi secara permanen.

Bupati SBD dr.Kornelius Kodi Mete dalam jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD SBD Kamis (26/821) menegaskan dan menyatakan dukungan atas langkah-langkah taktis dan strategis yang telah diinisiasi  oleh Tim Pemekaran DOB menuju provinsi Sumba-Sabu Raijua.

Ketua Tim Inisiator Pemekaran DOB Provinsi Sumba, Yohanes Tende, SH (kiri) saat mengikuti sidang paripurna di DPRD SBD

“Dukungan prinsipil akan diberikan apabila telah adanya kesepakatan bersama antara Pemda se-daratan Sumba dan Pemda Kabupaten Sabu-Raijua bersama Legislator di daerah,” jelas Bupati Kodi Mete.

Tugas Pemda kedepan, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terciptanya dukungan politik masyarakat secara luas dan terus mendorong dan memfasilitasi pemekaran Desa, Kelurahan, dan Kecamatan yang telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.

“Terkait pemekaran DOB Provinsi pada prinsipnya tetap mendukung langkah taktis dan strategis pemekaran wilayah provinsi DOB di NTT serta melakukan kajian sesuai persyaratan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” tutur Bupati Kodi Mete.*** *** (Octa/002-21),-