Tambolaka-SJ……… Kran pemekaran daerah sejak 2014 sampai saat ini masih dilakukan penundaan sementara oleh pemerintah pusat. Para cendikiawan dan politisi di Sumba Barat Daya, kembali dihembuskan dan dipercakapkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mendorong penggabungan menjadi provinsi kepulauan Sumba-Sabu Raijua.

Wacana para pemikir pejuang dan pejuang pemikir, karena dalam sejarah keberadaan pulau Sabu Raijua dinilai sangat responsif berafliasi ke Sumba lantaran memiliki hubungan sejarah, memiliki hubungan geneologis dan sosial budaya.
Sebagai bentuk keseriusan, para cendikiawan dan politisi telah membentuk tim inisiator dan ditingkatkan menjadi panitia pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Sumba-Sabu Raijua wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya proses akselerasi kolaborasi penyatuan kehendak bersama sudah digelar sejak 14 Juli 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021 di rumah John Tende, SH sekaligus mengukuhkan yang bersangkutan sebagai ketua panitia.
Berdasarkan pantauan wartawan dalam gelar pertemuan tersebut, sebagian besar dihadiri oleh ketua Parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidik, dan para cendikiawan maupun unsur legislator yang sedang duduk dilembaga perwakilan rakyat. Hal yang menarik bahwa, kepatuhan kerapatan dan jaga jarak sesuai protokol kesehatan benar-benar dipatuhi.

Ketua DPC PAN SBD, Samsi Pua Golo,ST dalam kapasitas sebagai dewan pembina inisiator pemekaran menjelaskan dalam kerapatan tersebut, bahwa pemekaran DOB, perlu kita prakarsai sebagai wujud cinta dan tanggung jawab kita kepada daerah ini.
Menurut Samsi, marilah kita bersatu membuka sebuah tirai kehidupan yang dapat dikenang oleh generasi kita kedepan. Perjuangan kita butuh waktu dan prosesnya panjang.
“Tidak bisa seketika, kita harus bisa menggerakan dan mewadahi seluruh aspirasi rakyat agar tersalur tepat sasaran” ungkap Wakil Ketua 1 DPRD SBD ini.
Lebih lanjut Samsi menuturkan, UU memberi kita peluang untuk membicarakan pemekaran wilayah. Persoalannya saat ini sedang Moratorium. Mari kita wacanakan agar kran pemekaran bisa dibuka kembali dan dalam situasi moratorium, saatnya kita penuhi syarat-syarat kelengkapan DOB.
Dirinya mengatakan, kita terus mendorong Pemda agar dapat memekarkan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan untuk memenuhi syarat pembentukan sebuah Kabupaten atau provinsi.

“Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai Ketua PAN kab.Sumba Barat Daya, akan terus berusaha menyuarakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku sehingga menjadi sebuah kesepakatan berdemokrasi yang terkontrol” tambahnya.
Ketua Perindo Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohanes Reli Kaka dalam kesempatan itu menegaskan, sudah saatnya kita menyatukan visi dan misi bersama dalam wadah kepanitiaan pembentukan DOB menuju Provinsi Sumba-Sabu Raijua sebagai wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan.
Reli Kaka lebih jauh mengatakan, dirinya mendukung sepenuhnya rencana pembentukan DOB menuju Provinsi Sumba-Sabu Raijua.
“Kita percayakan kepada Pak John Tende, SH sebagai ketua panitia untuk terus mewujudkan semangat dan karya dalam upaya membangun dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas aktivitas panitia pemekaran kedepan” jelas ketua Perindo ini.
Sementara itu, politisi PDI-Perjuangan, Oktavianus Ndari memaparkan bahwa, perjuangan Provinsi Sumba-Sabu Raijua kita cetuskan sebagai langkah serius mewujudkan DOB.
“Mari kita baca peluang dan membingkai sebuah rencana besar ini agar terciptanya kesadaran, keiklasan dan kesamaan gerak untuk menperjuangkan terbentuknya Provinsi Sumba – Sabu Raijua kedepan” harapnya.
Menyikapi tekad dan perjuangan bersama tersebut, Dr. Soleman Lende Dapa lebih memperjelas, bahwa tokoh masyarakat Sumba baik yang berada di Jakarta, Kota Kupang, dan bahkan yang berada di daratan pulau sumba, telah menyuarakan pembentukan DOB sejak 2017.
Lebih jauh dikatakan SLD Ketua Umum Yatutim ini, saat ini kita kembali bicarakan lebih terfokus melalui pembentukan panitia pembentukan DOB. Harapan kita kedepan supaya panitia yang dibentuk dijadikan sebagai wadah yang menyatukan elemen elemen pemangku kepentingan di daerah yang bergerak mendukung upaya pemekaran mulai dari pemekaran Desa, pemekaran Kecamatan, pemekaran kabupaten dan Kotif sebagai langkah antisipatif memenuhi persyaratan terbentuknya DOB.
“Kita sungguh berharap agar kepanitiaan ini lebih mendorong seluruh elemen mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan dukungan mayoritas pembentukan provinsi kepulauan Sumba-Sabu Raijua” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut di kediaman John Tende, SH., Kataparoro Langga Lero, Senin (9/8/21) Jhon Tende dipercayakan secara aklamasi sebagai ketua panitia pembentukan DOB Kepulauan Provinsi Sumba-Sabu Raijua.
Jhon Tende mengatakan, pada prinsipnya panitia ini dibentuk untuk mendorong terciptanya kerja sama yang lebih efektif antar pihak dan pemangku kepentingan sehingga lebih memperlancar fungsi koordinasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders secara partisipatif.
Ia menjelaskan, kepanitiaan ini akan lebih mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan dan meningkatkan fasilitasi hubungan antar pemangku kepentingan sehingga efektivitas kerja sama pembentukan provinsi kepulauan Sumba – Sabu Raijua bisa terwujud nyata kedepan. *** (Red/001-21),-
Suara Jarmas Portal Berita Sumba
