Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Tambolaka-SJ……………… Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete mengatakan akan membenahi birokrasi di SBD dengan aturan. Panglima kami adalah aturan. Semua yang ada di SBD harus belajar menciptakan kesejukan bagi SBD. Hal ini merupakan wujud dari loda weemaringi pada weemalala.
Demikian yang diungkapkan oleh Bupati Kornelius didampingi Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, S.Ip saat menemui sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda dari Wewewa, Kodi dan Loura yang menemuinya di ruang kerja Bupati Rabu, 30 Oktober 2019.
Terkait beredarnya video Gubernur NTT yang marah-marah karena permasalahan Sekretaris Daerah SDB di medsos, dirinya mengatakan sudah bertemu Gubernur Victor Laiskodat dan menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Dirinya bersama wakil bupati akan mengatur langkah dengan baik untuk menyelesaikan masalah Sekda SBD dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada.
“Yang lebih terpenting lagi mari kita tunjukan hal-hal yang positif, menciptakan kesejukan bagi SBD, Sekda tidak boleh ada kepentingan politik, Sekda akan segera pensiun, kami akan konsultasi untuk bentuk Pansel. SBD butuh Sekda bukan untuk kepentingan tetapi untuk kebutuhan masyarakat, saya kira juga sekarang sudah beredar video atau foto-foto tentang pertemuan kami tersebut” ungkapnya.
Dipantau oleh media ini, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda datang berkunjung ke Pemda SBD untuk memberikan dorongan dan dukungan bagi Pemda SBD dalam program 100 hari kerja agar pembenahan dan kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa ada pemikiran dalam birokrasi tentang pilih kasih (suka dan tidak suka). Masyarakat mendorong agar birokrasi bekerja secara profesional, penuh tanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tupoksinya masing-masing agar tidak ada yang dikorbankan apalagi menyangkut kebutuhan masyarakat SBD.
Tokoh masyarakat dan Pemuda yang berbicara diantaranya Agustinus Wakur Kaka, Kornelis B.K Dunga, Welem Malo Lingu, Imanuel Horo dkk mengharapkan agar tidak terbengkalainya kegiatan dan program Pemerintah SBD dengan berkembangnya isu serta viral nya video tentang pernyataan Gubernur NTT.
Kesalapahaman atau mis komunikasi antara Gubernur NTT dan Bupati SBD agar tidak lagi terjadi sehingga program pemerintah kab. SBD dapat berjalan dengan baik. Untuk menjawab keinginan masyarakat tersebut agar Pemerintah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut.
Tokoh perwakilan dari Wewewa Timur Welem Malo Lingu berharap pemerintah pusat dalam hal ini Depdagri agar mengambil langkah-langkah positif untuk segera menyelesaikan masalah Sekda BSD.
Senada dengan itu tokoh muda asal Loura Yohanis Ngongo juga meminta agar pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik sehingga proses pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemda SBD melalui 7 Jembatan Emasnya dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai.
“ Sebagai rakyat kami mau kesejukan, jangan ada lagi perbedan-perbedaan didalam pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu pemerintah pusat cepat mengambil tindakan agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda di masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat” katanya.
Agustinus Wakurkaka tokoh masyarakat asal Kodi mengakui beredarnya video itu cukup mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi dirinya berharap harmonisasi hubungan Gubernur NTT dan Bupati SBD tidak terganggu karena masih banyak hal yang harus dipikirkan dan dikerjakan demi masyarakat SBD yang lebih baik kedepan.
“Kami butuh Gubenrur NTT, kami butuh Bupati SBD untuk membuat kami sejahtera, aman dan damai. Oleh karena itu harmonisasi antara kedua pemimpin ini agar cepat selesai dan tugas dan pekerjaan 4 tahun kedepan masih panjang untuk membangun NTT umumnya dan SBD khususnya” ujarnya dengan penuh kesedihan.
Tokoh masyarakat asal Kodi lainnya Imanuel Horo mengusulkan langkah-langkah positif dalam Pemda SBD menjanlankan kebijakan program 7 jembatan emas yang dirasa merupakan program yang sangat strategis untuk SBD. Dirinya mengajak masyarakat untuk tidak masuk dalam rana kebijakan teknis tetapi memberi catatan-catatan yang berguna bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menentukan Kebijakan yang tepat.
Dirinya mengusulkan agar Bupati meramu SKPD yang efektif dan efisien dengan cara dibentuk UPTD di setiap SKPD yang ada, karena waktu yang efektif untuk membangun SBD adalah 3 tahun. Mengorganisasj kembali satuan kerja di Pemda SBD, meramu SKPD-SKPD teknis secara efektif dan efisien misalnya Dinas P dan K.
“Rumah kita SBD ini ibarat mobil sudah terpreteli, kita ini besar struktur tetapi miskin fungsi, ada beberapa SKPD yang melebar tetapi miskin fungsi, kami sarankan agar diramu menjadi lembaga efektif, efisien dan bisa melaksanakan tugas” tuturnya dengan memberikan contoh beberapa SKPD yang kurang efektif. Kaya fungsi dan miskin struktur.
Bupati SBD memberikan tanggapan yang positif dan berjanji akan bertemu lagi untuk mendiskusikan masukan-masukan masyarakat tersebut, hal tersebut membuat kelompok tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tersebut kembali dengan puas dan penuh rasa lega. Bupati Nelis berjanji akan melakukan yang terbaik untuk SBD dan menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu dan secara bersama-sama agar menjaga kenyamanan dan kedamaian di SBD. *****
Penulis: Octa Dapa Talu,-
