ANGKUTAN DALAM KOTA, PRIORITAS DINAS PERHUBUNGAN SBD

by -423 views
Plt. Kadis Perhubungan SBD, Rikhardus Holo Kondo, SH

Tambolaka-SJ………………. Pasar Weepangali yang terletak di Omba Komi Desa Pogotena Kecamatan Kota Tambolaka secara resmi telah digunakan sejak 27 Desember 2019 yang lalu. Dan pada 30 Desember 2019 tampak tim terpadu melakukan penertiban dengan mendatangi langsung para pedagang yang masih belum menempati meja/lapak penjualannya serta memberi himbauan agar menempatinya dan tidak berjualan dipinggir jalan raya maupun pinggir emperan toko/kios.

Setelah dilakukan penertiban pinggiran jalan sekitar pom bensin Rada Mata pada sore hari masih ditemui adanya pedagang yang berjualan, sehingga terkesan adanya pasar kecil (pasar senggol) yang muncul secara mendadak. Dipantau oleh media ini pedagang-pedagang yang masih bertahan tersebut mengeluhkan masalah transportasi menuju pasar Wee Pangali yang menjadi kendala sehingga mengurangi keuntungan mereka dari menjual barang dagangannya seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan ikan.

Hasil bincang-bicang media dengan beberapa pedagang mengatakan biaya ongkos yang harus dikeluarkan jika berdagang di pasar Wee Pangali menjadi alasan utama sedangkan harga jual barang dagangan mereka tidak bisa dinaikan mengingat pembeli yang juga ke pasar Wee Pangali pada siang hingga sore hari mengalami penurunan, sedangakan barang dagangan mereka seperti sayur, buah-buahan dan ikan adalaha barang yang tidak bisa bertahan lama.

Seperti yang diungkapkan oleh Anastasia Geli pedagang sayuran-sayuran dan buah-buahan yang mengatakan dirinya merasa keuntungan yang diperolehnya menurun karena adanya biaya tambahan transportasi yang harus dikeluarkan jika ke pasar Wee Pangali, padahal selama ini dirinya yang biasa membeli sayur, lombok dan tomat  yang dibawah oleh petani dari Wewewa untuk dijual lagi di pasar Rada Mata, sekarang ini harus menambah biaya tambahan ojek atau kalaupun pake transportasi pick up biaya cukup tinggi menuju pasar Wee Pangali.

“Kalau sore haripun pembeli yang ke Pasar Wee Pangali agak berkurang, kalau barang dagangan saya tidak langsung terjual habis maka akan busuk, saya jadi rugi pak” tuturnya.

Rikhardus H. Kondo saat penertiban pasar Wee Pangali Omba Komi beberapa waktu yang lalu

Masalah lain yang dihadapinya adalah bahwa lapak/tenpat penjualan yang ada di Pasar Wee Pangali juga sudah milik orang lain dan mereka harus sewa lagi. Biaya-biaya tambahan inilah yang membuat keuntungan yang diperoleh semakin kecil.

“Coba kalau ada transportasi dalam kota pak, biayanya khan agak meringankan, kalau kita pake pick up jika bawaan kami 2 karung atau lebih maka bayar pick upnya sdh berkisar 30-50 ribu, sedangkan keuntungan kita tidak seberapa” ujarnya lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang asal Wewewa yang enggan namanya disebut, merasa sangat dirugikan dengan perpindahan pasar Rada Mata ke pasar Wee Pangali.

“Bagaimana saya tidak menyesal, biasanya saya bawa sayur, buah dan lombok bisa 2 karung lebih dari kampung, ongkos oto saja sudah 50 ribu, begitu pasarnya pindah supir minta tambah 20 ribu karena tambah jauh, harga jual saya tidak brani kasih naik, takut tidak laku pulang kena ongkos lagi, kalau ikut pick up tidak bawa barang biasanya kita bayar ongkos cuma 20 ribu” katanya sedih.

Dirinya berharap agar ongkos kendaraan tidak naik terlalu tinggi sehingga keuntungan yang didapat dari menjual bisa lebih untuk dibawa pulang karena akan dipakai untuk bayar uang sekolah anaknya.

Menanggapi tanggapan masyarakat pedagang tersebut Plt Kadis Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang ditemui media di ruang kerjanya Puspem Kadula Rabu (15-01-2020),  Rikhardus Holo Kondo, SH  mengatakan akses tansportasi ke pasar Wee Pangali  pasca relokasi dari pasar Rada Mata menjadi hal yang sifatnya pembicaraan dalam konteks rencana itu.

“Berdasarkan petunjuk Bupati kita juga diminta melakukan survey/inventarisir angkutan yang sifatnya potensial yang bisa dimanfaatkan seputar angkutan Kota. Kondisi real kita di SBD yang namanya angkutan kota praktis belum ada” ungkapnya.

Lebih lanjut Rikhardus menjelaskan  dalam desain jangka panjang sudah ada rencana angkutan dalam  kota, sehingga terbangun link penumpang yang turun di terminal luar kota, kedepan potensial bisa dimanfaatkan angkutan dalam kota untuk mengangkutnya.

“Kita juga sementara membangun komunikasi dengan pihak kepolisian dalam konteks jalur teknis untuk mereka bisa beroperasi minimal tidak ada kendala, tidak serta merta kita kasih ijin untuk beroperasi tetapi ada perpaduan sudah masuk ijin trayek. Sudah ada juga yang memasukan foto kopi STNK, tetapi mereka harus berkomonikasi dengan pihak kepolisian sehingga tidak ada kendala dalam pengoperasian nanti” tuturnya lebih jauh.

Rikhardus juga menjelaskan untuk tarif baik ojek maupun bus dalam kota belum ada,  namun sedang dalam kajian bersama untuk menentukan tarif itu. Ada keterpaduan antara pihak kepolisian dalam pengoperasian walaupun bukan dalam bentuk aturan namun ada ambang kepatutan.

Secara gamblang Rikhardus menjelaskan keluhan-keluhan masyarakat tersebut sudah masuk dalam perencanaan progam Dinas Perhubungan kedepan. Terminal di pasar Wee Pangali/Omba Komi, tahun 2019 sudah direncanakan, desain gambarnya sudah ada, tahun 2021 menjadi prioritas kita.

“Semuanya bergantung pada kesiapan anggaran. Penganggarannya  bertahap sambil kita lihat keterkaitan pengaturan lalu lintas, ketika sudah ada terminal fokus kita sudah semakin bagus sambil melakukan penataan, jadi orang tidak mungkin parkir didalam pasar,  kita arahkan supaya parkir di terminal” katanya. .

Rikhardus juga menghimbau bagi pemilik kendaraan maupun supir untuk memperhatikan keselamatan penumpang dan barang, harus diketahui kelayakan kendaraan. Untuk itu pihaknya sudah memprogramkan pembangunan gedung KIR kendaraan dan peralatannnya, sehingga kedepan kendaraan angkutan penumpang dan barang mematuhi standar kepatutan, seperti rem harus diperhatikan, kaca spion dan lampu reting.

Gedung KIR untuk angkutan juga sudah masuk dalam program dan rencananya akan dibangun di belakang gedung PUPR  Kadula.

“Kesadaran bersama dari semua komponen pengusaha jasa angukatan, para sopir yang mengoperasikan angkutan dan masyarakat sebagai penumpang harus terbangun kesadaran yang sama sehingga dapat menekan angka kecelakaan yang merupakan tanggung jawab bersama dalam berlalu lintas” tutupnya.*****

Liputan: Octav Dapa Talu,-