WALHI NTT BERSAMA YKBH SARNELLI GELAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL KOMUNITAS

Waikabubak-SJ………… Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum (YKBH) Sarnelli melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan khusus Paralegal di aula YKBH Sarnelli Sumba Jln. Adhyaksa Weesake Wanogaspar, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu dari tanggal 02 hingga 03 April 2022.

Adapun Peserta pelatihan paralegal  ini berasal dari perwakilan-perwakilan komunitas yang sedang menghadapi persoalan lingkungan dan agraria di 4 (empat) kabupaten di pulau Sumba.

Narahubung Umbu Tamu Ridi, SH, MH, menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan advokasi dan pengorganisasian rakyat di masing-masing komunitas, sekaligus membangun jejaring diantara kampung-kampung untuk membangun hubungan solidaritas gerakan masyarakat sipil di Pulau Sumba, materi-materi yang dipilih dalam kegiatan ini berangkat dari problematika sosial ekologis dan hukum yang dialami di komunitas masyarakat sipil, misalkan berkaitan dengan kriminalisasi aktivis lingkungan, petani dan nelayan yang kami anggap sebagai upaya pelemahan gerakan sosial masyarakat sipil.

Peserta pelatihan ini berjumlah 15 (Lima Belas) orang dengan masing-masing dipilih berdasarkan kewilayahan yang sekaligus mewakili setiap komunitas yang sedang melakukan advokasi kasus lingkungan hidup di komunitasnya masing-masing.

Lanjut Umbu Tamu, WALHI NTT sebagai organisasi masyarakat sipil lingkungan hidup,  menggagas kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian besar advokasi kasus sumber daya alam di Pulau Sumba, kami ingin memberikan peneguhan dan peningkatan kapasitas mengenai hukum sumber daya alam dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap peserta, kami berharap mereka dapat melakukan kerja-kerja pengorganisasian dan membangun sebuah jaringan gerakan masyarakat yang sedang menghadapi sebuah kasus-kasus lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayahnya masing-masing.

Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus mampu mengantisipasi berbagai modus kriminalisasi dan upaya-upaya pelemahan gerakan rakyat, seiring menguatnya konsolidasi kepentingan ekonomi melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang minim elemen perlindungan sosial dan lingkungan, dalam implementasinya juga kian menciptakan situasi kerentanan bagi rakyat dan pembela HAM dan lingkungan hidup.

Baca Juga :   Wabup Chris Taka Prihatin Dengan Parona Baroro

Pemateri dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan Paralegal ini adalah Paulus Dwiyaminarta, SCsR, BTh, SH, direktur YKBH Sarnelli, dengan materi Dimensi kritis penyelesaian sengketa tanah di Pulau Sumba, dan materi Pelatihan pembuatan laporan surat dan pengaduan, Pemateri lain adalah Pajaru Lombu, SH, MH sebagai dosen/akademisi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (UNKRISWINA) membawakan materi hukum agraria kritis, Jekry Ariyanto Sopa, SH, MH yang adalah seorang praktisi hukum membawakan materi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan Hidup, dan Umbu Tamu Ridi, SH, MH sebagai Kepala Divisi advokasi dan kajian Hukum lingkungan yang membawakan materi Advokasi dan pengorganisasian rakyat.

“Para peserta telah mengikuti kegiatan selama 2 hari ini dan juga telah menggagas Rencana Kerja Tindak Lanjud (RKTL) di setiap wilayah kasusnya masing-masing” ungkap Umbu Tamu.

Dalam kesempatan itu, Rambu Farida Padu Leba, Anggota Dewan Daerah WALHI NTT dalam sambutan pembukaan menyatakan, WALHI NTT akan terus melakukan kegiatan-kegiatan tahunan di pulau Sumba dan di daerah-daerah lain, ini sebuah program kerja yang kami telah bahas untuk dikerjakan pada tahun 2022 ini.

“Kita berupaya untuk melihat keadaan secara cermat, dan melakukan kegiatan sesuai yang dibutuhkan komunitas atau masyarakat,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, pesisir pulau Sumba telah dan akan dikepung oleh investor-investor asing, posisi masyarakat hukum adat semakin hari semakin hilang, tanah-tanah dijual dan atau dipaksa untuk dijual dengan berbagai iming-iming, baik dari penguasa maupun pengusaha, kita tinggal menunggu, ini sebuah bom waktu yang mana ada saatnya kita menjadi asing di kampung sendiri.

Sementara itu Direktur YKBH Sarnelli, Paulus Dwiyaminarta, SCsR, BTh, SH, dalam sambutannya menyatakan, para peserta harus benar-benar memberi diri, membawa kepentingan-kepentingan publik dengan berani, tidak boleh merasa gagal dan berpaling dari sebuah gerakan rakyat.

Baca Juga :   BPJSTek Santunan Jaminan Kematian dan Kartu Kepesertaan Bagi Tenaga Kontrak Sumba Barat

Dirinya menegaskan, YKBH Sarnelli sebagai satu-satunya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berbadan hukum di pulau Sumba akan konsisten dan melayani masyarakat miskin/tidak mampu untuk didampingi secara gratis/cuma-cuma.

“Kami sebagai Organisasi bantuan Hukum (OBH) memegang teguh prinsip Propter veritatem et mansuetudinem et Justitiam (Majulah dengan kemulian menuju kemenangan, untuk membela kebenaran dan keadilan)” terangnya. *** (Red/001-22),-