Tunggakan Pajak Dinas Perhubungan Sumba Barat Paling Besar

Waikabubak-SJ …………….. Banyak Dinas yang tidak melunasi pajak kendaraan termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat yang paling banyak tunggakannya   sebesar 200 juta lebih, Kesadaran  masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor,  kendaraan Plat luar yang paling banyak menggunakan jalan dan jembatan namun bayar pajaknya diluar daerah Sumba Barat menjadi tantangan bagi UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT.

Kepala UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Kristoforus Jogo Ja, SH

Demikian disampaikan kepala UPTD pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Sumba Barat Kristoforus Jogo Ja, SH saat di temui media di ruang kerjanya Senin 3/02/2020. Lebih lanjut Kristo menjelaskan kita akan melakukan pendataan dan  penertiban kendraan bermotor yang berplat luar. Targetnya ditahun 2020,  8M pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama kendaran bermotor.

“Tahun lalu pos pajak kita tidak mencapai target 99% dari target 4,9 miliar,  ada beberapa  faktor yang menjadi kendala, pertama Jual beli dibawah tangan bahkan keluar kabupaten, yang kedua kendaraan tarikan dealer karena kredit macet, dealer tarik kembali tapi tidak melapor ke kita dan kesadaran masayarakat wajib pajak termasuk kendaraan Dinas belum melunasi wajib pajak dan paling besar adalah Dinas Perhubungan” ungkapnya.

Kristo menjelaskan bahwa Tahun 2020 ini pihaknya  fokus pendataan kendaraan bermotor plat luar,  untuk  menindak lanjuti rapat awal tahun program kerja 2020 dengan kepala badan pendapatan provinsi. Salah satu alasan bahwa 3 tahun terakhir ini pos Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) sangat rendah karena cenderung masyarakat kita membeli kendaraan dari luar terutama dari Bali,  karena aksesnya mudah, harganya murah sementara dampaknya kendaraan itu terlihat setiap hari antri BBM di pom bensin karena dari Pertamina mendrop BBM untuk setiap daerah berdasarkan jumlah kendaraan yang terdata di kantor Samsat.

Baca Juga :   KANIT BINMAS POLSEK LOLI BAGIKAN ALAT TULIS MENULIS

Lebih lanjut Kristo mengatakan mereka ambil data di Samsat,  mendrop BBM sesuai data namun nyatanya dilapangan yang menggunakan BBM bukan hanya plat ED tapi lebih banyak plat Luar yang gunakan. Selain menggunakan BBM kendaraan bermotor juga menggunakan jalan dan jembatan bayar pajaknya di luar daerah seperti Bali, Kupang dan Surabaya sementara kendaraannya beroperasi disini.

“Kita lakukan pendataan ini untuk pembahasan Peraturan Gubernur dalam bentuk Perda.  Data pendukung itu jumlah kendaraan yang ada disini yang berplat luar” tuturnya lagi.

Cristo menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendraan berplat luar segera lakukan mutasi karena kelangkaan BBM bisa teratasi dan pemeliharaan penggunaan jalan dan jembatan. Kalau kita tidak bayar pajak,  sementara jumlah kendaraan plat ED yang bayar pajak sedikit dibandingkan jumlah pemakainya, karena lebih banyak kendaraan Plat Luar.

Tahun kemarin ada Tax Amnesti Keringan,  jadi yang mutasi masuk kita bebas biaya. Kami juga menghimbau pemilik SORUM penjual kendaraan bekas, saya juga sudah mengirimkan surat apabila ada warga Sumba Barat yang membeli kendaraan dari luar yang mereka jual supaya langsung dimutasi supaya menghindari kelangkaan BBM,

“Supaya menjadi wajib pajak, Tax Amnesti kemarin kurang efektif,  karena kendaraan sudha lama beredar di Sumba Barat dan saat mau cabut berkas biayanya cukup besar karena harus melunasi pajak dan denda untuk beberapa tahun” ujarnya menutupi bincang-bicang dengan media Jarmas.

Hingga berita ini diturunkan media Jarmas belum berhasil menghubungi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat untuk mendapatkan klarifikasi. *****

Liputan: Emil Buga,-