Tokoh Politik SBD Himbau Jabatan Eselon II Diisi Oleh Orang Yang Profesional

Tambolaka-SJ……. Menjelang pelantikan pejabat eselon II, sejumlah tokoh politik kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menghimbau kepada Tim Panitia Seleksi dan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk transparan dalam menguji kompetensi bagi pejabat eselon II yang akan menjadi Pimpinan OPD.

Berdasarkan hasil wawancara ekslusif suara jarmas dan berdiskusi dengan beberapa tokoh politik  SBD Propinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (17/6/2020) yang lalu, ada yang mengatakan bahwa seorang kepala daerah dalam menentukan atau mengangkat pejabat esselon tidak boleh membedah-bedahkan antar Suku, Agama, Ras dan Golongan. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh dikaitkan dengan rana politik dan harus terbuka.

Wakil Ketua I DPRD SBD H. Syamsi P. Golo, ST yang ditemui media di kediamannya mengatakan, untuk mewujudkan program 7 Jembatan Emas (7JE) berkaitan dengan adanya uji kompetensi kepada para eselon II diharapkan agar mereka yang menempati posisi-posisi ini aalah orang yang layak sesuai dengan disiplin ilmunya yang mendukung program 7JE. Dalam hal ini orang yang memiliki kemampuan kompetensi yang layak, dan kemampuan manajemen. Misalnya di pertanian, orang yang basicnya pertanian juga.

H. Syamsi P. Golo, ST, Wakil Ketua I DPRD SBD-Ketua PAN SBD

“Kalau basicnya pariwisata yah orang itu harus tempatkan di pariwisata. Orang yang dibidang pendidikan untuk mendukung program desa pintar , maka orangnya harus mempunyai kemampuan dalam bidang pendidikan. Jadi semuanya itu bisa terwujud kalau ujung tombak mereka yang ada di dinas ini sebagai dinas teknis itu bisa memainkan peranan yang sangat baik untuk mendukung program Bupati 7JE. Dinas-dinas harus mendukung program ini, semua kebijakan harus diarahkan untuk mendukung program 7JE  termasuk kami DPRD Kabupaten SBD” tuturnya.

Baca Juga :   RIBUAN MASSA DAMAI KODI UTARA PADATI ANDE ATE

Lebih lanjut Ustad Wildan sapaan akrab wakil ketua I DPRD ini mengatakan, mungkin ini saran saya kepada Bupati berkaitan dengan pejabat esselon II yang dalam beberapa waktu dekat akan pensiun,  jangan dikasih posisi lagi. Mereka bisa masuk di staf ahli atau apa namanya terserah Bupati. Sehingga jangan sampai nanti gara-gara menghargai mereka, lalu hanya 2 atau 3 bulan menjabat tiba-tiba pensiun dan harus ada seleksi lagi.

“Orang mau buat program jangka panjang, tetapi dalam waktu dekat ganti lagi. Akhirnya 3 bulan ganti, 6 bulan ganti kepala dinas itu tidak boleh. Bila perlu mereka selesaikan sampai minamal 2 sampai 3 tahun.  Kepala dinas itu berada dalam satu instansi, sehingga mereka juga mempunyai program anggaran pertahun,   jangan sampai orang lain yang menetapkan programnya atau merencanakannya lalu orang lain yang akan melaksanakan” katanya menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut Ustad Wildan mengharapkan kepada Bupati SBD segera menyusun langkah yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong itu supaya tidak ada lagi Plt dan semua dinas kepalanya sudah defenitif. Dan ini akan ada 2 tahapan pengisian jabatan, tahap pertama itu yang masih ada Plt nya. Dan kemudian akan ada tahap kedua sebagai tahap uji kompetensi lagi terhadap mereka yang dipromosikan dari jabatan un III ke eselon II.

“Saya harap kepada Bupati betul-betul menempatkan pejabat eselon II di dinas PMD, Pendidikan, Bapenda dan Sekda yang mempunyai kemampuan lebih dan luar biasa dibandingkan dengan dinas lain” ungkapnya.

Lanjut Ustad Wildan menjelaskan sekalipun sama-sama pejabat esselon II, tapi paling tidak rangkingnya diatas kemampuan daripada dinas-dinas yang lain. Kan ada uji kompetensi hukum yang bisa menilai itu dari rangking-rangking, tinggal nanti Bupati menempatkan tetapi tetap harus melihat juga basic dan pengalamannya. Dulu memang lawan politik, tapi sekarang mari kita menata wilayah untuk lebih maju kedepan. Kepala daerah melayani dengan giat, tentu masyarakat pasti senang.

Baca Juga :   KESADARAN MASYARAKAT SBD MENGGUNAKAN MASKER MASIH SANGAT RENDAH

“Untuk itu, jangan menoleh kebelakang bahwa dia dulu merupakan lawan politik. Tetapi bukan berarti dia bukan rakyat SBD, tentu orang itu atau masyarakat yang menghuni Loda Wee Maringi Pada Wee Malala pastinya bahwa dia adalah rakyatnya seorang Kepala Daerah” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD-SBD Rudolf Radu Holo yang  ditemui media di Lopo Rujab 1 Buapti SBD usai mengikuti rapat tim covid-19  mengatakan dalam menempatkan pejabat eselon II di OPD-OPD  jangan lagi kita berpikir menyangkut politik. Politik sudah lewat dan semuanya sudah lewat.

“Marikah kita bekerja untuk mengurus masyarakat di Kabupaten SBD yang kita cintai, tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Budaya” ujarnya.

Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo

Lanjut Rudolf menjelaskan berkaitan dengan eselon II yang dalam waktu dekat akan pensiun, sudah saatnya kader-kader  mudah yang dari eselon III bisa dipromosikan sesuai kemampuan dan basic ilmu yang dimiliki dan tentu berdasarkan pengalaman yang sudah diterapkan waktu menjabat esselon III.

Dirinya juga berharap adanya keterwakilan dari 3 wilayah (Kodi, Wewewa dan Loura) atau yang dikenal dengan 3 Batu Tungku itu harus ada kader yang menduduki jabatan esselon II.

Ditempat terpisah anggota DPRD asal Dapil 1 Loura-Kota, Yohanes Routa Geli berpendapat waktu yang efektif untuk mewujudkan program 7JE tinggal 3 tahun lagi, maka dirinya berharap dalam pengisian jabatan-jabatan di SKDP saat ini agar benar-benar menempatkan orang yang mempunyai kemampuan dan disiplin kerja.

“Untuk menuju 7JE yang merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati SBD saat ini dibutuhkan dukungan dari dinas-dinas terkait sebagai implementor program. Masukan saya agar beliau berdua benar-benar independen dalam menentukan setiap kebijakan yang diputuskan. Tidak dipengaruhi oleh tim-tim di seklilingnya” tuturnya.

Baca Juga :   150 PENARI SAMBUT PESERTA SIDANG MPH & MPL PGI
Yohanes Routa Geli, Anggota DPRD asal Partai Nasdem Dapil Loura Kota

Yoni menjelaskan kalau sudah dipengaruhi oleh tim, maka Bupati tidak bisa konsen dalam mengambil keputusan yang tepat. Masukan yang kedua agar rekam jejak dari calon-calon pejabat eselon II yang akan dipakai sesuai dengan basicnya. Selain itu harus dilihat keberhasilannya dalam memimpin OPD sebelumnya.

“Bukan saja asal menempatkan atau Pansel  hanya fomalitas sedangkan sudah ada yang disiapkan. Kalau seperti itu yang terjadi maka 7 Jembatan Emas akan macet” kata Yoni.  

Lebih lanjut Yoni mengatakan dengan adanya wabah virus corona saat ini program 7JE sudah terganggu kurang lebih 1 tahun. Maka dalam pengisian jabatan-jabatan eselon II pada Juli 2020 ini, dirinya mengharapkan agar setiap OPD yang ada benar-benar bisa mendukung Bupati dan Wakil Bupati SBD.

“Walaupun waktu efektifnya Cuma 3 tahun, tetapi jika pembantu-pembantu Bupati adalah orang-orang tepat, maka saya yakin program 7JE akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan” jelasnya.

Yoni juga berharap adanya keterwakilan  dari masing-masing wilayah di 11 kecamatan yang ada, ini juga akan menjadi semangat dan motivasi bagi setiap wilayah untuk berlomba waujudkan program 7JE. ***** (Team-SJ),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.