Tambolaka-SJ……… Bertempat di Lopo Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat Daya (SBD) pada Jumat (8/5/20) Ketua Umum Tim Penanganan Covid-19 Bupati SBD dr. Kornelius Kodi Mete memimpin Rapat Evaluasi Tahap I yang dihadiri oleh Wakil Bupati SBD, Marthen Chrsitian Taka S.IP, Wakil Ketua I DPRD SBD, Wakil Ketua II DPRD SBD, Kapolres SBD, Kasdim Kodim 1629/SBD, Wakil Ketua Pelaksana Tim Covid-19, Pimpinan-pimpinan OPD dan jajaran TNI/Polri SBD.
Dalam rapat evaluasi tersebut Bupati Kornelius Kodi Mete meminta semua pihak untuk menentukan langkah-langkah taktis untuk mencegah bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di SBD. Dalam kerapatan tersebut juga dibahas secara mendetail pembagian dana bantuan kemanusiaan bagi masyarakat miskin dan masyarakat dampak covid-19.
Dana kemanusiaan yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Sosial, dana desa masih menjadi bahan diskusi mengingat data penerima bantuan yang masih belum valid. Sesuai arahan Bupati agar segera ditindak lanjuti dengan melakukan sinkronisasi data-data penerima bantuan agar tidak tumpang tindih.
Plt. Kadis PMD SBD, Drs. Dominggus Bula, M.Si mengatakan beberapa desa sudah siap untuk mendistribusikan dana BLT bagi masyarakat miskin, tinggal memastikan agar data-data penerima bantuan dari Kementrian Sosial tidak tumpang tindih dengan dana penerima bantuan dari desa.
Ketua Komis C DPRD SBD, Hery Pemudadi minta agar Pemerintah segera mengambil tindakan mengenai virus babi yang menyebabkan banyaknya bangkai babi yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sehingga menimbulkan aroma tidak baik bahkan bisa menimbulkan penyakit baru.
Dirinya juga minta agar dilakukan pengontrolan yang ketat bagi orang-orang yang masuk ke SBD lewat jalur-jalur tikus yang menggunakan perahu motor atau kapal nelayan.
“Kalau kita mau dapatkan informasi dari ujung Balaghar sampai Katewel orang sudah pake untuk masuk, kita larang tidak mungkin karena dia datang dari luar, lengah dia masuk. Pertegas pemerintah desa dan petugas covid desa agar benar-benar mengetahui ada orang baru yang masuk di desanya, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan oleh tim covid-19 di tingkat desa maupun kecamatan” tuturnya.
Hery Pemudadi juga minta adanya transparansi data-data penerima bantuan-bantuan kemanusiaa BLT (bantuan langsung tunai). Data-data yang ada di desa dan Dinas Sosial agar benar-benar valid, jangan ada yang berhak menerima tetapi tidak menerima dan sebaliknya.
“Dinas sosial seharusnya sudah menyediakan data terbaru mengenai data-data penerima PKH sehingga tidak tumpang tindih dengan data penerima BLT. Berapa jumlahnya, siapa-siapa kita tidak tahu. Bahkan yang terjadi ada PNS yang ikut mendapat bantuan, ini harus menjadi perhatian Dinas Sosial” tegasnya.
Dirinya menyarankan agar data sementara yang disampaikan oleh Dinas Sosial menyandingkan data penerima PKH dan data penerima Bansos Sembako, dijadikan data pembanding sehingga bisa menemukan data penerima bantuan dari desa.
Dapat Rapat Evaluasi ini diputuskan beberapa hal yang akan menjadi rujukan bagi tim covid-9 SBD untuk ditindak lanjuti kedepan yaitu: (1) Memastikan dan mendata sarana cuci tangan tersedia disetiap fasilitas umum oleh pemilik sarana/pengelola antara lain air mengalir, sabun cair dan westafel; (2) Penetapan jarak bagi pengguna fasilitas umu; (3) Melakukan razia wajib menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah; (4) Skrining PPAT; (5) Pengantaran ODP ke RSUD Pratama Reda Bolo untuk tindakan karantina selama 14 hari; (6) Penguatan SOP pengamanan tempat karantina ODP;
(7) Kunjungan sosialisasi dan edukasi ke rumah duka setelah mendapat info update data dari masyarakat; (8) Memperbanyak surat edaran Bupati tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran covid-19 di SBD; (9) Jika ada kematian karena corona maka akan dilakukan penguburan oleh Pemerintah sesuai protokol penguburan jenazah; (10) Penertiban tempat umum seperti pedagang kaki lima, kios/toko dan jalan raya; (11) Penertiban rumah penduduk yang melakukan perkumpulan dan (11) Razia pelaku perjalanan di atas jam malam. ***** (OC$),-