STUNTING DAN RUMAH JABATAN CAMAT KODI BUTUH PERHATIAN SERIUS

Kodi-SJ…………. Data stunting dan gizi buruk kecamatan Kodi pada tahun 2020 sebanyak 748 orang, menjadi angka yang sangat besar dan perlu memerlukan pemikiran dan tindakan bersama Pemda Sumba Barat Daya (SBD) untuk mengakhiri cerita buruk ini.

Selain itu masalah sanitasi dan penerangan merupakan masalah lain yang dianggap mendesak yang menjadi permasalahan di kecamatan Kodi. Dan guna mengoptimalkan pelayanan pemerintah kecamatan untuk 19 desa, maka camat diharapkan menetap di Kodi, yang menjadi kendala saat ini adalah rumah dinas kecamatan yang tidak layak huni, sehingga camat tidak bisa menetap di rumah jabatan tersebut. Hal mendesak lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah kecamatan Kodi yang rawan gempa. Hampir setiap hari terjadi gempa bumi.

“Berdasarkan informasi dari BMKG bahwa di wilayah Kodi telah terjadi 41 kali gempa bumi sejak 11 Februari hingga saat ini, sehingga harus ada upaya-upaya penanggulangan jika terjadi gempa apalagi yang disertai tsunami” ungkap Plt.Camat Kodi Heribertus D. Hakalolu, S.Sos dalam laporannya saat pelaksanaan Musrenbangcam Rabu (17/3/21).

Lebih lanjut Heribertus usulan-usulan lain yang terbagi atas 4 bidang utama yaitu bidang Pemerintahan, bidang Sosial, bidang Ekonomi dan bidang Infrastruktur. Kegiatan Musrenbangcam Kodi secara resmi dibuka oleh Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete yang dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD, Kapolsek Kodi, Danramil 1629/02 Kodi, para kepala desa, tokoh pendidikan, tokoh agama dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete menegaskan agar usulan-usulan dalam pembangunan disesuaikan dengan 7 (tujuh) program jembatan emas Pemda SBD sebagai program unggulan.

“Oleh sebab itu pada Musrenbang ini, prioritas kita adalah 7 jembatan emas sebagai program unggulan pemerintah SBD yang  harus dijabarkan sampai ke tingkat desa yakni desa bercahaya, desa berair, desa berkecukupan pangan, desa sehat, desa cerdas, desa tentram dan aman dan desa wisata” ujar Bupati SBD.

Plt. Camat Kodi, Heribertus D. Hakalolu, S.Sos yang ditemui media usai kegiatan pembukaan Musrenbang menjelaskan hal lain yang menjadi perhatian saat ini adalah bahwa saat ini digunakannya aplikasi SIPD yan harus diinput usulan-usulan dari desa hingga kecamatan bahkan kabupaten. Di kecamatan Kodi ada satu desa yang belum melakukan inputaan usulan dalam aplikasi tersebut karena keterbatasan operator desa.

“Masalah aplikasi ini ada yang respon ada yang lambat,  ada yang masih berpikir seperti yang kemarin dengan kebiasaan lama, padahal aplikasi SIPD ini sangat membantu dan meringankan serta merapikan administrasi usulan-usulan tersebut,” tuturnya.

Dirinya berharap adanya perhatian dari operator yang harus lebih intens, dan memberikan informasi kepada kepala desa bahwa program ini bukan yang dibuat-buat dan apapun itu kita harus siap menerima perubahan yang ada.

“Kalau tidak begitu kita akan selalu ketinggala dengan daerah-daerah lain, dan saat ini semua sudah jamannya komputerisasi. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus siap, apalagi dalam penganggaran nanti juga akan memakai aplikasi” pungkasnya. *** (Octav/002-21),-