Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Tambolaka-SJ………. Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka dan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur kompak mendukung Presiden Joko Widodo terkait kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Tobias Talu, Ketua DPC GMNI SBD mengatakan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite oleh Jokowi harus didukung dalam rangka menjaga stabilitas keuangan negara dan APBN, serta menjamin subsidi itu tersalur dengan tepat sasaran.
“Kami nilai tujuannya adalah untuk mengalihkan subsidi BBM tersebut kepada masyarakat miskin melalui bantuan sosial langsung, karena selama ini BBM bersubsidi malah dinikmati oleh orang kaya”, tegas Tobias.
Senada dengan Tobi, Agustinus Sairo Kii selaku Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka Santo Agustinus mendukung kebijakan nasional oleh Presiden Jokowi untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
“Hal itu dikarenakan, subsidi BBM tersebut malah dinikmati oleh masyarakat yang mampu, banyak masyarakat dengan ekonomi kelas atas dan menengah (pemilik mobil mewah) yang menikmati subsidi BBM jenis solar dan pertalite tersebut”, tegas Agustinus Sairo Kii.
PMKRI Santo Agustinus Cabang Tambolaka berharap agar Presiden Jokowi mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Besar harapan kami supaya Pemerintah Pusat bisa memprioritaskan agar uang negara dari subsidi BBM tersebut menjadi bantuan sosial langsung kepada masyarakat yang kurang mampu dan lebih berhak,” lanjut Agustinus Sairo Kii.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Sabtu (3/9/2022) pada pukul 13.30 WIB. Namun, harga baru BBM tersebut baru berlaku sejam setelah diumumkan atau pukul 14.30 WIB.
Dalam pengumuman kenaikan harga BBM hari ini di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Mensesneg Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. *** (Red/001-22).-
