PENYALURAN BLT DESA NABUTAEK SESUAI 14 KERITERIA PEMERINTAH PUSAT

Malaka-SJ…….. Kepolisian Sektor (Polsek) Rinhat, TNI, P3MD terjun langsung awasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Rabu, (10/06/20), hal ini bertujuan agar penyaluran BLT-DD kondusif dan berjalan sesuai empat belas keriteria yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat.

Sebelum melakukan penyaluran  Bantuan Langsung Tunai (BLT),  terlebih dahulu diinformasikan langsung oleh Kepala Dinas P3MD berkaitan dengan persyaratan peserta penerima bantuan sosial di desa Nabutaek, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur (NTT).

Akan hal itu pemerintah desa Nabutaek taat azas merekrut dan mengakomodir 84 KK yang benar-benar layak menerima bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai regulasi yang telah di tetapkan.

Kepada Media Kepala Desa Nabutaek, Korinus T. Nabtaek, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas kebijakan yang luar biasa terhadap masyarakat terdampak pandemic Covid 19 melalui BLT dan BST,  di dalam pendataan peserta penerimah BLT,  Pemdes memprioritaskan KK yang layak menerima bantuan sosial sesuai instruksi pemerintah pusat.

“Semua terakomodir dan kondusif dan kita melakukan penambahan delapan KK yang tidak terdata sebagai penerima BLT dan harapan saya supaya 600.000 (Enam Ratus Ribu) dipergunakan untuk kebutuhan makan dan minum” ungkapnya.

Tambah Korinus, setelah ini kita akan melakukan pengecekan terhadap KK yang belum terdata sebagai penerima BLT sebelum berita acara di kirim sehingga KK yang belum terdata akan kita akomodir untuk menerima Bantuan Sisial.

Sementara itu, Tenaga Ahli (TA) pemberdayaan masyarakat desa, Apsolom Baung, ST menyampaikan, kewenangan pendataan BLT ada pada penerimaan desa.

“Pemdes telah melakukan pendataan tepat pada sasaran sesuai himbauan pemerintah pusat dan dalam melakukan pendataan tersebut didampingi langsung oleh pendamping desa” ketusnya.

Baca Juga :   Kades Matawai Maringu Diduga Menyalahi Aturan Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat

Lanjut TA, secara kuota,  masih memungkinkan untuk melakukan penambahan KK yang belum menerima BLT.  

“Dengan penambahan ini semua masyarakat yang terdata sebagai KK yang tidak mampu harus terdanai oleh BLT maupun BLT” ungkap Baung. (Reporter/Handi Masan),-