PENDAMPING DESA PROVINSI LAPOR DIRI KE DINAS PMD

Tambolaka-SJ……………… 30 orang lebih pendamping desa yang terdiri atas Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa Teknis (PDTI) melapor diri ke Dinas Pemberdyaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Sumba Barat Daya  (SBD) Rabu, (15/01/20).

Pendamping Desa yang merupakan tenaga kontrak provinsi yang diperpanjang masa tugasnya di tahun 2020 ini diterima langsung oleh Sekretaris Dinas PMD Lodowaik L. Raya, S.IP diruang kerjanya. Lodo yang dihubungi media usai menerima para tenaga pendamping desa mengatakan, kedatangan mereka untuk melapor diri akan bertugas di desa-desa di SBD.

Sekdis Lodowaik L. Raya, S.IP (tengah) saat menerima para PDP di Dinas PMD SBD.

“Mereka yang melapor diri ini terdiri atas PD, PLD dan PDTI, dalam pertemuan ini kita bahas bagaimana memperkuat barisan pendamping desa untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pendampingan di desa. Searah dengan tugas kami di PMD yaitu dalam bidang pembinaan dan pengawasan” ungkapnya.

Lodo menjelaskan tim pendamping desa dapat membantu memberikan informasi dari desa-desa, kehadiran mereka bukan dalam rangka melakukan intervensi tetapi mendampingi supaya pembangunan desa berjalan dengan baik.

“Sehingga desa tidak menganggap  mereka sebaai competitor, tetapi mereka sebagai kawan/sahabat yang mendorong untuk pembangunan desa” tuturnya lebih jauh.

Dalam kesemptan tersebut sekdis PMD ini juga menghimbau agar PD maupun PLD bekerja sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Kementrian. Berdasarkan pengalaman di tahun 2019 yang lalu ada tenaga ahli  1 orang yang mengundurkan diri, tenaga PLD ada yang keluar karena hasil evaluasi.

“Harapan kita agar di tahun 2020 ini mengantar kita konek dengan program strategis daerah 7 jembatan emas dan kita kawal itu, kita belum bisa berbangga saat ini karena belum ada desa yang luar biasa, sedangkan bagi pemerintah desa agar menerima sebagai mitra, teman berdiskusi dan yang mampu mengarahkan meraka dalam rangka membangun desa sesuai dengan harapan pembangunan desa” pungkasnya.

Baca Juga :   Salurkan BLT Tahap II, Warga Minta Klarifikasi Sisa Anggaran BLT Tahap I

John Dapa pendamping desa kecamatan Kota Tambolaka yang dihubungi media secara terpisah membenarkan kehadiran mereka di Dinas PPMD untuk melapor diri karena mendapat surat untuk menjalankan tugas yang baru di tahun 2020 ini.

John Dapa berjanji dalam menjalankan tugas mereka akan tetap mengacu pada SOP yaitu bagaimana PD mengimplementasikan semua regulasi terkait desa,  melakukan pendampingan yang rutinitas  dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan pelaporan desa. Selain itu juga melakukan advokasi untuk meluruskan tugas pemerintah desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

PDP Kecamatan Kota, John Dapa (kedua dari kiri) saat melapor diri di Dinas PMD bersama rekan-rekannya yang lain.

Di lain pihak John Dapa juga mengeluhkan upah minimum yang belum maksimal, misalnya tenaga PLD mendapat upah Rp. 1.800.000,- tetapi harus mendamping 4 sampai 5 desa. Kendala lain yang juga dirasakan adalah masalah tempat tinggal yang berjauhan dengan desa dampingan sehingga tidak efektif dalam melakukan pendampingan karena harus pergi pulang.

“Sebagai tenaga PDP kami akan mejalankan tugas sesuai tupoksi kami dan mendorong desa untuk menyelaraskan programnya sesuai dengan program strategis pemerintah yaitu 7 jembatan emas, sehingga tujuan besar Pemda SBD bersama Pemerintah Desa dapat tercapai demi terwujudnya loda wee maringi pada wee malala” tutupnya. *****

Liputan: Octav Dapa Talu,-