Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Waikabubak-SJ………. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten serta Instansi Terkait di ruang rapat Bupati. Rapat ini, membahas kaitan persoalan ketentraman ketertiban serta perkembangan penanganan COVID-19 Tahun 2022, Selasa, (22/3/22).
Dalam rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 DPRD, Wakil Ketua 2 DPRD, Dandim 1613, Wakapolres, Kajari, Panitera PA, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kadis Kesehatan, Keoala BPBD, Kepala Kesbangpol, Kasat Pol PP dan Damkar, Kabag. Tata Pem, Camat Lamboya, serta Sekretaris Camat Loli.
Rapat ini bertujuan guna meningkatkan jalinan koordinasi dan keterpaduan antar unsur FORKOPIMDA dan instansi terkait sebagai upaya evaluasi pelaksanaan tugas, dalam pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Sumba Barat.
Dalam sambutannya Bupati Sumba Barat Yohanis Dade,SH menyatakan bahwa ada beberapa agenda pembahasan yaitu terkait Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sumba Barat sejauh ini keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Sumba Barat masih aman. Pembahasan terkait Pembangunan rumah ibadah di Kelurahan Pada Eweta yang mana terdapat pro dan kontra mengenai pembangunan rumah ibadah di Kelurahan Pada Eweta.
“Tanah tersebut merupakan hibah dari masyarakat. Kita bangun komunikasi antar kedua belah pihak, yang pro dan yang kontra sehingga dapat diselesaikan permasalahan tersebut” ujar Bupati.
Menurut Bupati, toleransi kehidupan beragama di Kabupaten Sumba Barat sampai hari ini masih terjalin dengan baik. Sumba Barat merupakan salah satu contoh toleransi umat beragama yang sangat baik.
Selanjutnya, Bupati Yohanis juga mengatakan terkait permasalahan perbatasan di Desa Bondo Hulla. Ada oknum-oknum tertentu yang mengaku sebagai tuan tanah. Masalah ini sebenarnya dapat dikomunikasikan antara dua wilayah.
“Saya mengharapkan Camat Lamboya dan Camat Loli agar masalah dapat diredam sehingga tidak membawa dampak yang lebih besar, padahal ini hanya masalah antara oknum-oknum tertentu. Kita harus melihat masalah ini secara jernih. Saya harapkan keterlibatan dari kedua Camat. Saya berharap dari BPN untuk dapat hadir sehingga tidak menerbitkan sertifikat di atas sertifikat”, tegas Bupati.
Terkait Pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Bupati juga mengucapkan terima kasih atas keterlibatan forkopimda dalam penanganan Covid-19 sehingga target vaksinasi di Sumba Barat dapat terus meningkat. Ia optimis Sumba Barat bisa mencapai target Vaksinasi yang diharapkan.
Ketua DPRD Drs. Dominggus R. Come dalam kesempatan itu mengatakan terkait Trantib. Adanya kejahatan dalam skala kecil, yakni pencurian dalam skala kecil. Ia menyarankan adanya pembinaan dari Kepolisian, maupun Satpol PP. lebih lanjut, adanya kendaraan-kendaraan yang berkeliaran pada malam hari dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurutnya hal ini butuh perhatian dari agar bisa diatasi.
Sedangkan terkait pembangunan rumah ibadah. Menurut Ketua DPRD. Selain aturan-aturan, hal esensial adalah persetujuan masyarakat. Sehingga harus dilakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar. Sehingga kerukunan dan keharmonisan antara umat beragama di Sumba Barat dapat terjaga.
Terkait toleransi di Sumba Barat, menurut Ketua DPRD tingkat toleransi masih sangat tinggi karena hubungan kawin mawin atau hubungan kekerabatan sehingga kerukunan dapat senantiasa terjaga sehingga perlu dijaga kelestariannya.
Sedangkan terkait persoalan tanah di Bondo Hulla, menurutnya sebenarnya hal tersebut bukan permasalahan batas tanah antar wilayah namun batas tanah individu. Ketua DPRD meminta agar individu-individu terkait dapat dipanggil dan dimediasi, sehingga tidak terjadi isu-isu lainnya yang mungkin saja berkembang.
“Terkait masalah sosial umum yakni masalah tanah pasar inpres, walaupun pemda sudah memiliki sertifikat, namun ada isu-isu yang berkembang, perlu diselesaikan antara pemerintah dan oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Selanjutnya Bupati Sumba Barat terkait persoalan trantib, menyampaikan perlu ada pembinaan dari OPD terkait sehingga tidak ada pembiaran dan menjadi kebiasaan bagi tindakan kejahatan. Bupati meminta dukungan Kapolres melalui Satlantas agar menertibkan kendaraan yang meresahkan warga masyarakat.
“Kita perlu tindakan tegas agar mengurangi tindak kriminal di masyarakat. Selain itu kita perlu melakukan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat terutama bagi kaum-kaum muda kita.
Sedangkan soal isu toleransi, kita tidak inginkan ada hal-hal yang menyebabkan isu-isu yang dapat merugikan. Saya minta dukungan semua pihak agar toleransi dapat dipertahankan di Sumba Barat.” pinta Bupati. *** (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sumba Barat).
