PEMDA SBD GERAKAN DESA WISATA

by -124 views
Bupati SBD dr. Kornelius Kodi Mete (tengah) saat membuka kegiatan FGD didampingi Kabid Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pariwisata Agustinus Wora Wora (kanan) dan Peneliti LIPI Fikri Muslim (kiri)


Tambolaka-SJ ……………….. Dalam konteks mendukung 7 isu program strategis Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) periode 2019-2024 Dinas Pariwisata SBD bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan  Pendataan Potensi Desa Wisata yang diharapkan dapat menjadi pionir (pilot project) pengembangan wisata yang merupakan kekayaan wisata desa.

Fikri Muslim dari LIPI menjelaskan kepada media di aula Weekuri Hotel Sinar Tambolaka Senin (16/12/19) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  tingkat SBD mengatakan aspek kelembagaan ditingkat desa merupakan sorotan utama LIPI dalam memilih 20 desa di SBD untuk dijadikan pionir.

“Secara kekayaan alam, kultural kita tidak bantah lagi, tetapi kelembagaan di tingkat desa belum ada yang  betul–betul fokus untuk mengelolanya. Rekomendasi utama yang ingin kami sampaikan disini adalah bagaimana desa siap, desa mapan dengan kemampuannya  terutama dalam kelembangan yang nantinya mengelola desa wisata ini” ungkapnya.

Lebih lanjut Fikri menjelaskan pengelolaan diarahkan ke Bumdes bagaimana desa fokus mengurus potensi desanya untuk dikembangkan. Regulasinya harus disesuaikan (Perdes), arahnya harus jelas misalnya ke Pariwisata  dan yang tidak kalah penting adalah SDM pengelolanya.  

“Jangan sampai ikut-ikutan saja ketiak desa A bikin Bumdes yang lain ikut-ikutan harus benar-benar fokus” pintanya.

Hasil penelitian LIPI ini akan diserahkan ke Pemda melalui Dinas Pariwisata. Yang menjadi rekomendasi utama untuk dukungan Pemda buat desa wisata adalah sarana jalan (transportasi). Beberapa objek wisata yang dikunjungi LIPI belum ada jalan yang dibuka,  fasilitas jalan sangat penting untuk perkembangan objek wisata ke depan.

“Kalau tertutup aksesnya kesana pengembangan desa wisata akan tertutup. Mudah-mudahan dengan adanya pendataan desa wisata ini masa depan cerah untuk SBD,  karena memang secara potensi SBD sangat  kaya, baik potensi alam, budaya dan kultural sangat sayang apabila kemudian tidak dikembangkan” harap Fikri.

Secara terpisah Kabid Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pariwisata Agustinus Wora Wora, S.Pd yang dihubungi media mengatakan program yang bersumber dari dana perubahan dengan pendataan ini dimaksudkan dalam rangkah mendukung 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati SBD.

Tujuan pendataan ini untuk mendapatkan rekomendasi dari LIPI desa-desa yang mempunyai kesiapan secara objek dan fasilitas pemerintah desa. Kesiapan aparatnya merupakan  alat ukur penentuan mereka dapat direkomendasikan sebagai desa wisata.

“Output dari FGD hari ini untuk menindaklanjuti hasil pendataan LIPI.  Seperti arahan yang diberikan oleh Bupati adalah Perdes Bumdes adalah payung hukumnya. Untuk itu desa diwajibkan membuat Perdes dan Bumdes” katanya.  

Lebih jauh Gusti menjelaskan adapun yang menjadi  bentuk dukungan dari Dinas Pariwisata adalah mefasilitasi dan mendukung serta mendorong pembuatan Bumdes dan Perdesnya. Diharapkan  bisa menjadi acuan bagi desa-desa lainnya karena Bumdes ini sesuai potensi yang dimiliki desa.

Gusti juga mengapresiasi keseriusan dari 20 desa yang hadir saat ini yang ditunjukan dengan adanya  niat menuju perubahan. Dirinya juga menghimbau agar Pemerintah Desa  dalam merekrut pengurus-pengurus Bumdes harus yang mempunyai kemampuan dan sesuai dengan potensi yang ada di desa.

Kepala Desa Tena Teke Kecamatan Wewewa Selatan Charles S. Natan yang dihubungi media memberi apresiasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama LIPI tentang pendataan desa wisata ini.

Sebagai desa yang mempunyai kekayaan dan potensi wisata dirinya bertekad untuk mewujudkan isu program strategis 7 Jembatan Emas Bupati dan Wakil Bupati SBD  melalui desa wisata. Desa Tena Teke dikenal memiliki kampung Situs Manola yang kalau dikelola dengan baik dan juga dengan adanya regulasi yang kuat bisa menjadi pendapatan desa. Kekayaan lain yang dimiliki adalah adanya komoditi yang bisa diolah untuk menunjang pendapatan desa.

“Di desa Tena Teka  ada Bumdes untuk Komoditi dan kami akan buatkan Perdesnya sehingga bisa tertata kelola dengan baik. Untuk mewujudkan ini kedepan akan ada pelatihan bagi pengelola Bumdes untuk meningkatkan SDM mereka. Kepala desa hanya bisa mengarahkan dan mengawasi, merekalah yang harus bekerja” ujarnya.

Kepala Desa Tena Teke Charles S. Natan (kanan) saat mengikuti kegiatan FGD Pendataan Potensi Desa Wisata

Charles juga berharap masih ada dukungan terus dari Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata,  Pertanian dan stakeholder yang lainnya dalam upaya mengembangkan potensi wisata dan komoditi yang ada di Tena Teke.

“Saat ini kami sudah bentuk panitianya untuk pembentukan Bumdes Pertanian dan Pariwisata, kami mengharapkan dukungan dari semua stakeholder demi terwujudnya rencana ini sehingga mempunyai manfaat bagi desa Tena Teke dan masyarkatnya” tutupnya mengakhiri perbincangan dengan media.*****

Liputan: Octa Dapa Talu,-