PASKIBRAKA SBD DIKUKUHKAN, JHON TENDE AJAK SEMUA PIHAK MENYUKSESKAN

Suarajarmas.com – Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) akhirnya dikukuhkan setelah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) SBD.

Proses seleksi yang dilakukan oleh panitia yang terdiri dari Dispora dan Polres SBD sudah melalui beberapa tahapan dan pada Jumat (14/4/23) merupakan seleksi tahap akhir yang menghasilkan 70 orang Paskibraka untuk Kabupaten dan 2 orang Paskibraka untuk Provinsi NTT.

Sayangnya dalam proses perekrutan 70 orang Paskibraka dari 30 SMA/SMK yang ada di SBD mendapat protes dan keberatan dari beberapa orang guru yang tidak puas karena siswanya tidak lolos. Menanggapi hal tersebut, Ketua panitia seleksi Yohanes Tende menanggapi, selaku panitia sudah menjalankan tugasnya dengan mengikuti mekanisme perekrutan Paskibaraka. Tidak ada pesan sponsor dalam proses perekrutan ini.

“Saya selaku ketua panitia sekaligus Kadispora SBD memastikan proses seleksi ini sangat fair, terbuka dan menghasilkan putra-putri terbaik SBD untuk Paskibraka tahun 2023 ini. Rekan panitia dari Polres SBD sudah melakukan penilaian yang obyektif dari 235 orang yang disaring dari 30 SMA/SMK di SBD” ungkapnya.

Selaku Kadispora maka dirinya menjadi ketua panitia Paskibraka tahun 2023 ini, John Tende sapaan akrabnya memastikan tidak titiapan atau pesan sponsor dalam prses perekrutan ini. Setelah Pemda memutuskan untuk merekrut Paskibara 2023, maka pada Februari yang lalu, pihaknya menyurati Polres SBD untuk menyiapkan nama-nama pelatih Paskibraka sekaligus menjadi tim seleksi. Sehingga tim dari Polres SBD sudah langsung terlibat dalam proses seleksi 235 orang ini menjadi 70 orang untuk Paskibraka Kabupaten dan 2 orang untuk Paskibraka Provinsi di tambah 2 orang cadangan.

John Tende menyayangkan adanya keberatan dari beberapa guru SMA/SMK yang mencurigai adanya intervensi dari Pemda (Dispora) yang menguntungkan sekolah lain. Guru-guru tersebut merasa siswanya sudah cocok dan pantas menjadi Paskbira , tetapi beda dengan standard an kriteria tim seleksi dari Polres.

Baca Juga :   PPL BUTUH DUKUNGAN SARANA PENDUKUNG UNTUK DAMPINGI PETANI

“Standar umum kita tetapkan tinggi badan untuk Putri 160 -165 M dan putra 165-170 M, selain itu kecapakan siswa dalam Pelajaran Baris Berbaris. Dan ini semua kami percayakan pada Pelatih Tim Seleksi  dari Polres SBD untuk melakukan penyaringan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Inilah hasil terbaik 70 orang untuk Kabupaten dan 4 orang untuk Provinsi dimana yang 2 oranya menjadi cadangan” jujar Kadispora SBD  ini menjelaskan.

John Tende merasa sangat kecewa dengan adanya informasi salah satu sekolah atau guru akan menarik kembali siswanya yang lolos seleksi Paskibra tersebut sebagai bentuk protes pada keputusan panita. Jika hal itu benar terjadi itu merupakan tanda-tanda sekolah tersebut tidak mau bermitra dengan Pemerintah, dan Dispora pun bisa memberi sanksi dengan tidak akan melibatkan sekolah tersebut lagi pada tahun-tahun mendatang.

“Kami akan bersurat secara resmi kepada pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah-sekolah yang memprakarsai untuk menarik siswanya,  dasar pertimbangan apa mereka melakukan ini” tegasnya.

Sudah seharusnya semua pihak bersama-sama memeriahkan HUT RI pada tahun 2023 dan pengibaran bendera merah putih adalah simbol negara yang harus kita jalankan, kita sukseskan dan kita amankan.

“Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kuota dalam penentuan Paskibraka ini, kalaupun SMA St Thomas berhasil mendapatkan 21 orang, itu semata-mata berdasarkan hasil penilaian pelatih tim seleksi dari Polres SBD. Selain persyaratan fisik harus sehat tidak boleh cacat, pengetahuan terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga 4 pilar kebangsaan (UUD 1945. Pancasila, NKRI, Bhineka Tungal Ika) yang kriteria lain dalam peniliana, karena setalah Paskibara,  mereka akan digunakan sebagai duta-duta Pancasila” jelasnya.

John Tende memaklumi jika adanya kekecewaan dan keberatan dari guru maupun sekolah, katanya kalau ada yang protes maka mereka protes terhadap pemerintah daerah karena kami bekerja atas nama daerah bukan pribadi. Hingga saat ini belum ada sekolah yang mengajukan surat keberatan pada hasil proses seleksi Paskibraka tersebut, sehingga para Paskbaraka sudah melakukan pengukuran baju seragam dan akan mulai berlatih secara resmi. Pada bulan Agustus sudah akan dikarantina guna persiapan pelaksaan upacara HUT RI ke 78 mendatang.

Baca Juga :   FORUM MASYARAKAT ANTI KORUPSI TUNTUT BUPATI MDT DIPERIKSA

“Pemerintah memiliki standar, saya harapkan kepada seluruh stake holder mari kita bekerja sama, mari kita berpikir bersama mewujudkan loda wee maringi pada wee malala yang betul-betul memiliki nilai juang yang dapat mempersembahkan cara berpikir yang sehat, cara kerja yang sehat, cara berjuang yang sehat sehingga kalau kita memberikan respon, respon itu bisa diterima sesuai dengan standar dan akal sehat. Kita tidak boleh mengedepankan hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan,  jangan digeser kepentingan nasional menjadi sebuah agenda kepentinagn pribadi dengan muatan tertentu yang tidak jelas” pungkasnya.  *** (Octa/EBuga/SJ-23).-