Masyarakat Duga Adanya Pengukuran Tanah Secara Sepihak Di Pantai Hairuaka

Waingapu-SJ…….. Masyarakat Desa Lumbu Manggit, Kecamatan Wulla Waijelu melayangkan surat terbuka Penolakan pengukuran Tanah diwilayah pesisir pantai Hairuaka kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, Selasa, 05 Mei 2020.

Jhon Buy Pekuwali yang juga inisiator dalam penolakan tersebut menjelaskan kepada media Suara Jarmas, 06 Mei 2020 via WhatsAps, adanya dugaan pengukuran sepihak diwilayah pesisir pantai Hairuaka pada saat Desa Lumbu Manggit mendapat Program Nasional pengukuran bidang tanah untuk semua warga pada tahun 2020.

“Desa Lumbu Manggit mendapat Program Nasional untuk melakukan pengukuran bidang tanah untuk semua warga desa Lumbu Manggit pada tahun 2020. Tetapi kami menduga adanya pengukuran sepihak di wilayah pesisir pantai Hairuaka yang sudah disepakati untuk tidak diukur karena pantai tersebut adalah akses publik yang tidak bisa diprivatisasi. Tempat itu juga adalah wilayah penangkapan ikan dimana para nelayan dan masyarakat mencari nafkah” jelasnya.

Ia menjelaskan kronologis kasus pengukuran sepihak wilayah kelola rakyat pantai Hairuaka:  

  1. Pada bulan Mei  Tahun 2019 di lakukan sosialisasi awal di kantor Desa Lumbu Manggit yang diselenggarakan oleh BPN Kabupaten Sumba Timur, dan di hadiri oleh warga masyarakat desa dan perangkat desa (Kepala Desa saat itu masih Mardianus Lapu Kalinggoru).
  2. Dan serah terima Jabatan ke Penjabat desa Lumbu Manggit (Eleaser Kahora Ndilu) dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020.
  3. Pada Tanggal 03 Maret 2020 dilakukan musyawarah desa bertempat di kantor desa Lumbu Manggit yang dihadiri oleh semua masyarakat desa, perangkat desa Lumbu Manggit, BPD desa Lumbu Manggit, petugas pengukuran atau BPN Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Kabid Pengukuran bapak Simson ot kopung, dan pihak kecamatan Wulla Waijilu (camat Wulla Waijilu Daniel Raja, Kapolsek Wulla Waijilu Ferry Djubire. Dan dalam musyawarah tersebut sudah di putuskan bersama bahwa lokasi pantai Hairuaka tidak boleh dilakukan pengukuran karena merupakan wilayah kelola rakyat, yaitu lokasi penangkapan ikan tembang.
  4. Satu minggu kemudian petugas lapangan melakukan pengukuran (pengambilan titik koordinat) di lahan warga desa lumbu manggit sampai selesai pengukuran dan penanda tanganan berkas oleh warga yang bidang tanahnya telah di ukur.
  5. Selama pengukuran, aparat desa yang mendampingi tidak pernah membawa petugas BPN kearah atau titik lokasi pantai Hairuaka dan hanya sampai dibatas kebun masyarakat yang berbatasan lokasi basah/rawa.
  6. Pada tanggal 03 Mei, beberapa inisiator mengakses laman https://atrbpn.go.id  dan menemukan bidang tanah dalam bentuk kapling di pinggir pantai Hairuaka yang pada awalnya disepakati untuk tidak diukur.
  7. Pada tanggal 05 Mei 2020 Inisiator mengeluarkan surat untuk lembaga atau instansi yang berkepentingan dan sudah dilakukan pengumpulan dukungan dalam bentuk tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk pembatalan pengukuran tanah tersebut” jelas Jhon Buy Pekuwali.
Baca Juga :   Berturut-turut Gagalkan Distribusi Miras, AKBP FX Irwan Tegaskan Siap Berperang dengan Pelaku Pelanggar Hukum

Jhon juga menegaskan adanya dugaan pengukuran sepihak oleh putugas di pantai Hairuaka serta pihaknya meminta untuk membatalkan pengukuran tersebut.

“Berdasarkan poin-poin tersebut, maka ada dugaan petugas pengukuran melanggar keputusan awal atau melakukan pengukuran secara sepihak di lokasi pantai Hairuaka berdasarkan peta atau poligon dari laman https:/atrbpn.go.id. Kami sebagai warga desa Lumbu Manggit meminta untuk membatalkan pengukuran pantai Hairuaka sebagai wilayah kelola rakyat, sebagai pusat penangkapan ikan tembang di desa Lumbu Manggit, Kecamatan Wulla Waijilu” tegasnya.

Jhon Buy Pekuwali, inisiator penolakan tanah Hairuaka

Salah satu nelayan desa Lumbu manggit, Markus Karipi Takameha mengungkapkan kekecewaannya ketika terjadi pengukuran tanah secara sepihak dipantai tersebut.

“Saya sebagai Nelayan di desa Lumbu Manggit sakit hati dan kecewa ketika melihat bahwa ada petak-petak tanah yang diukur yang lalu. Saya punya hobi adalah melaut. Ketika pantai ini ditutup tidak ada lagi mata pencaharian lain. Saya berharap kepada pemerintah desa dan pertanahan untuk batalkan ini” ungkapnya. ***** (Lid),-