KAUM DIFABEL MENDAPAT PERHATIAN DALAM BURSA INOVASI DESA

Direktur Yayasan Bahtera Sumba Barat, Martha Rambu Bangi

Waikabubak-SJ…………………. Kaum difabel mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon Pemda tersebut dalam pelaksanaan Bursa Inovasi Desa kabupaten Sumba Barat yang diselenggarakan pada Kamis, 11 Oktober 2018 yang lalu bertempat di aula SMA Kristen Waikabubak.

Kadis PMD Sumba Barat, Yakobus Jefrison Dapamerang, SP.MM

Demikian diungkapkan Kadis PMD Sumba Barat, Yakobus Jefrison Dapamerang, SP.MM kepada awak media disela-sela kegiatan Bursa Inovasi Desa. Kegiatan ini sendiri menurut Jefri adalah hasil evaluasi penggunaan dana desa oleh Pemerintah yang dirasa belum optimal untuk kesejahteraan, sehingga dipandang perlu melalui kegiatan ini desa-desa bisa melihat apa saja program inovasi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan desa atau tidak. Dari Pemerintah kabupaten pada saat evaluasi APBDes akan melihat apabila masuk dalam frame penggunaan dana desa akan diakomodir. Yang kita undang yang sesuai dengan flot dana desa, misalnya Pamsimas, mereka mempunyai inovasi dalam ari bersih. Sehingga dalam kebijakan  Bupati dan wakil bupati tahun depan tahun 2019   dana desa akan diprioritaskan untuk air bersih.

“YAKKUM juga mempunyai program yang inovasi khusus untuk kaum difabel, mereka punya tongkat, kursi roda, alat pendengaran. Melalui bursa ini desa-desa akan membuat komitmen dengan teman-teman NGO, dan kita akan memperhatikan kaum difabel tersebut” ungkapnya.

Jefri juga berharap agar desa-desa yang sudah didampingi oleh Yayasan Bahtera bekerja sama dengan YAKKUM akan memberikan contoh bagi desa lain, sehingga penggunaan dana desa tersebut benar-benar optimal dan tepat sasaran.

“Saya berharap desa-desa lebih berpihak pada kebutuhan bukan pada keiinginan. Sehingga tujuan dana desa bisa tercapai” tutur kadis PMD ini lebih jauh.

Baca Juga :   Pemdes Wederok Salurkan BLT Gelombang Kedua Untuk 109 KK

Hal senada juga diungkapkan oleh direktur Yayasan Bahtera, Martha Rambu Bangi kepada media menjelaskan pentingnya memperhatikan kaum difabel ini. Dari segi regulasi sudah jelas tertuang dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Ada 36 hak kaum difabel yang diatur didalam UU tersebut.

Yayasan Bahtera sendiri menurut Martha sejak tahun 2015 yang lalu sudah fokus dalam pendampingan desa-desa. Sekarang ini  terus membangun kemitraan dengan Bappeda dan PMD, dan Kecamatan untuk mendorong desa mengalokasikan APBDes untuk kaum difabel. Untuk desa-desa dampingan Bahtera sudah mengakomodir kaum difabel dalam perencanaan dan penganggaran dana desa.

“Untuk 11 desa tersebut kaum difabel sudah diakomodir dalam APBDes, di tahun 2019 nanti agar lebih bagus lagi, dan desa-desa yang belum didampingi bisa melihat ini dan mengambil contoh dari 11 desa dampingan kami” tuturnya pada awak media.

Yosafat Ician (kedua dari kanan) di salah satu stan Weyk Rangga Roko GKS Mata Sumba Barat Daya

Lebih lanjut Martha menjelaskan desa-desa lain juga bisa ikut mengakomodir kaum difabel ini asal dimulai dengan mengumpulkan data-data, karena tanpa data, tidak mungkin desa bisa mengalokasikan untuk mereka. Adapun 11 desa yang merupakan dambingan yayasan Bahtera tersebar di 6 kecamatan, diantaranya  Desa Elu Loda, Karekaduku Utara, Tana Rara, Bali Ledo, Keban, Kodam, Taramanu, Waihaura, Laboya Bawah, Watu Karere, Harona Kaha.

Ditempat terpisah Yosafat Ician, penanggung jawab program YAKKUM Sumba Barat mengatakan YAKKUM bermintra dengan Yayasan Bahtera untuk mendampingi desa dalam program disabilitas, sedangkan YAKKUM sendiri bersama Pemda melihat aspek regulasi, pengganggaran dan kelembagaan. Untuk regulasi di akhir bulan ini sudah akan keluar Perbup untuk perlingdungan disabilitas.

Baca Juga :   Sat Reskrim Polres Sumba Barat Bekuk Pelaku Curanmor
Fasilitator LSM, Yoan Paubun saat memberikan arahan program-program inovasi

“Untuk kelembagaannya bersama Pemda Sumba Barat membangun kelompok kerja inklusi disabilitas. Tujuannya  untuk memantau perencanaan, penganggaran di tingkap OPD, sehingga bisa mengintegrasikan disabilitas didalam perencanaan dan penganggaran ditingkat OPD” katanya.

Lebih lanjut Yosafat mengatakan Bursa Inovasi Desa ini merupakan kemajuan yang luar biasa, bukan workshop biasa, pertemuan yang pameran biasa tetapi ini adalah pertemuan yang ada komitmennya. Komitmen yang wajib dimasukan dalam APBDes.

“Dipidato pembukaan tadi, Bupati Niga tegaskan isu disabilitas wajib diakomodir selain isu air bersih yang sudah merupakan kewajiban” tuturnya lebih jauh.

Yosafat juga berharap komitmen yang dihasilkan pada hari ini tidak berakhir disini saja  tetapi bagaimana mengkonkritkan di desa. Bentuknya dalam RKPDes dan RAPBDes. (OC$),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.