HI Gelar Pelatihan Penulisan Praktik Baik

Tambolaka-SJ……. Humanity and Inclusion (HI) gelar pelatihan penulisan praktik baik di Villa Redemptoris Weekelo desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 hari tanggal 17-18 September 2020 yang diikuti oleh Bapelitbangda, Bidang Ltbang SBD, DMPD, Koperasi Swastisari, PAKTA Sumba, Weyk GKS Mata, YHS dan Jurnalis (Suara Jarmas dan Kominfo SBD).

Pelatihan yang berbasis pada Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan (PEIB) bertujuan untuk berkontrbusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan daerah yang inklusif dan merata di NTT.

Dipantau oleh media ini HI memperkenalkan metodologi Making it Work (MiW) yaitu  metodologi untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis praktek baik dan menggunakannya sebagai alat untuk advokasi berbasis bukti. Metodologi yang melibatkan berbagai stakeholder bekerja secara kolektif.

Pada hari pertama pelatihan (17/9/20) peserta mendapatkan materi MiW lalu peserta pelatihan dibagi menjadi dua kelompok untuk melakukan presentase, diskusi dan permainan tentang deskripsi dan tahapan proses MiW, pentingnya keterlibatan multi stakeholder dalam proses MiW, fungsi dari multi stakeholder, alur yag harus diambil untuk jalur advokasi, kriteria praktik baik, alur dokumentasi, analisasis dan validasi praktik baik.

Pada hari kedua (18/9/20) penjelasan dan kerangka dari materi praktik baik. Keterlibatan multi stakeholder dalam membangun komitmen,  kesepakatan, dan rencana aksi untuk perubahan.  Mengumpulkan, analisis dan dokumentasi Praktek baik. Aksi untuk perubahan (replikasi) advokasi berbasis bukti dalam praktek baik. Kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas menjadi pusat dalam proses ini.

Kepada media ini, Emiliana Y. Wungo project officer PEIB mengatakan pelatihan penulisan praktik baik ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan program kegiatan ini dengan  mendokumentasikan praktik baik yang muncul selama program berjalan dan mempromosikan kepada pemangku kepentingan terkait agar terdorong untuk melakukan praktik baik yang serupa.

Baca Juga :   WABUP SBD APRESIASI BADAN KARANTINA PERTANIAN

Upaya tersebut dikenal sebagai advokasi berbasis bukti /MiW. Upaya ini akan memberikan nilai tambah bagi wilayah dan pemangku kepentingan terkait, mengingat banyak sekali praktik baik yang sebenarnya sudah dilakukan bersama organisasi dan pemerintah namun belum terdokumentasikan maupun terpromosikan kepada pemangku kepentingan lebih luas.

“Untuk itu HI bersama mitra mengajak peserta pelatihan untuk bergabung sebagai komite MiW dan bersama-sama mempromosikan hal baik yang telah kita lakukan bersama ini” ungkapnya.

Emiliana Wungo juga menjelaskan penyandang disabilitas sebagai sentralnya. Diharapkan dengan adanya pendokumentasian praktik baik bisa sebagai sarana advokasi untuk mendorong adanya keberpihakan pada penyandang disabilitas sehingga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Fajar Suryaningrum, S.Kom dari dinas Kominfo SBD memberi apresiasi pada pelatihan penulisan praktik baik yang diselenggarakan oleh HI. Dirinya mengatakan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya mempunyai hak yang sama yang sudah diatur oleh negara.

“Misalnya dalam amanat UU No.  6 Tahun 2014, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya berdasarkan prakarsa masyarakat. Ini artinya secara hukum sangatlah jelas bahwa kelompok rentan berhak untuk terlibat secara efektif dalam mekanisme pembangunan desa” tuturnya.

Fajar menjelaskan dengan adanya penulisan prkatik baik ini dapat menjadi sarana advokasi untuk mendorong adanya keberpihakan dari para pemangku kepentingan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

“Kita sangat mendukung pelatihan ini dan dalam diskusi kelompok tadi kita membahas deskripsi dan langkah-langkah dalam penulisan praktik baik sehingga bisa mendorong agar penyandang disabilitas masuk dalam perencanaan dan penganggaran yang inklusif” pungkasnya. ***** (OC$),-