GMNI Waingapu Dampingi Masyarakat Lumbu Manggit Tolak Penerbitan Sertifikat

Lumbu Manggit-SJ………….Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Waingapu mendampingi masyarakat dalam pembuatan berita acara penolakan penerbitan sertifikan tanah sebanyak 19 bidang dipesisir pantai Hairuaka yang diukur secara sepihak. Pendampingan tersebut dilakukan saat Badan Permusyawaratan Desa Lumbu Manggit menyelenggarakan musyawarah insidental, Sabtu (09/05/20) di Aula Kantor Desa Lumbu Manggit, Kecamatan Wulla Waijilu Kabupaten Sumba Timur.

Hadir pula dalam musyawarah tersebut diantaranya camat Wulla Waijilu, Kapolsek Wulla Wulla Waijilu, Danposramil, PJS. Lumbu Manggit, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan, tokoh pemuda se-kecamatan Wulla Waijelu.

Ketua DPC GMNI Waingapu, Jumlitan Saulus Windi ketika ditemui media mengatakan bahwa persoalan ini merupakan persoalan serius yang perlu dikawal sama-sama oleh semua pihak.

“Kami GMNI Waingapu merasa terpanggil untuk bersama-sama masyarakat mencari jalan keluar yang terbaik sehingga masyarakat kecil tidak ada yang dirugikan. Masalah ini adalah masalah yang sangat serius yang perlu dikawal sama-sama karena sudah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak” ungkapnya.

Ia melanjutkan kami melihat di kronologi bahwa kesepakatan awal bahwa pesisir pantai Hairuaka tidak boleh diukur. Tetapi dalam perjalanan terjadi pengukuran. Disisi sudah terjadi kongkalikong, ada mafia disini dan bukan hal tidak mungkin tanah tersebut akan diprivatisasi yang pada akhirnya masyarakat yang dikorbankan” ungkapnya.

Jumlitan menegaskan akan mengawal terus pesoalaan ini sampai selesai dan mendesak pihak ATR/BTN Sumba Timur untuk membatalkan penerbitan sertifikat sebanyak 19 bidang tanah dipantai Hairuka.

“Kami bersyukur saat ini sudah sepakat bersama antar camat Wulla Waijelu, Polsek Wulla Waijelu, Danposramil, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda se kecamatan Wulla Waijelu sepakat untuk menolak penerbitan sertifikat atas 19 bidang tanah dipesisir pantai Hairuaka dan yang pasti kami akan mendesak ATR/BPN Sumba Timur agar segera dibatalkan penerbitan tanah tersebut serta kami akan terus bersama-sama dengan masyarakat mengawal sampai proses penyelesaiaan masalah tersebut” tegasnya.

Baca Juga :   KISRUH DI BALIK PENANGANAN STUNTING DI NTT

Hal senada juga disampaikan oleh John Buy Pekuali salaku inisiator, kita akan kawal sampai tuntas persoalan ini. Pantai Hairuaka adalah aset bagi desa Lumbu Manggit dan kecamatan Wulla Waijilu pada umumnya. Itu adalah hak kelolo rakyat atau milik masyarakat yang boleh diprivatisasi oleh siapapun” tegasnya.

Dirinya berharap agar pihak pertahanan segera membatalkan proses penerbitan sertifikat tanah sebanyak 19 kapling dipesisir pantai Hairuaka.

“Semua sudah bersepakat untuk dibatalkan penerbitan sertifikat tersebut, maka kami berharap agar pihak ATR/BPN Sumba Timur segera memenuhi permintaan masyarakat. Ini demi keberlangsungan hidup masyarakat banyak” harap Jhon.**** (Lid),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.