Formas PPH Dorong Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa di SBD

Waikabubak-SJ …………  Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (Formas PPH) melakukan aksi damai  di Kejaksaan Negeri Waikabubak dan Polres Sumba Barat untuk menyatakan dukungannya bagi penuntasan kasus korupsi dana desa oleh oknum-oknum pejabat pada Dinas PMD SBD yang sedang ditangani oleh Polres Sumba Barat.

Aksi yang dimulai dari kantor Kejaksaan Negeri Waikabubak pada Jumat, 2 Agustus 2019 pagi ini dilanjutkan dengan melakukan aksi di kantor Polres Sumba Barat yang dipimpin oleh koordinator aksi Agustinus Wakur Kaka, Martinus Jama Nuna dan Matheus M. Doli.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-4-300x225.jpg
Koordinator Aksi, Agustinus Wakur Kaka saat membacakan surat yang ditujukan buat penegak hukum di Sumba Barat

Adapun pernyataan yang menjadi bentuk dukungan Formas PPH bagi penegak hukum di wilayah penegakan hukum Sumba Barat ini adalah memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat miskin melalui upaya serius penegakan hukum secara professional dan tuntas.

Formas PPH menekankan bahwa pengalokasian dana desa untuk kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) penguatan kapasitas perangkat desa dan kelembagaan desa bertentangan dengan Permendes No 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Varian Jati Utomo, SH., Kasi Intel Kejaksaan Negeri Waikabubak

Varian Jati Utomo, SH Kasi Intelejen Kejaksaan Nageri Waikabubak membenarkan adanya aksi yang dilakukan oleh Formas PPH. Kepada media usai menemui perwakilan dari Formas PPH di ruangannya mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan forum tersebut buat penegak hukum yang ada di wilayah Sumba Barat. Pihak Kejaksaan akan menerima berkas dari Polres melalui bidang pidana khusus, dan kejaksaan akan melakukan kajian dan pemeriksaan berkas.

“Khan ada tahap-tahapnya, tahap I setelah menerima berkas dari penyidik di kepolisian kami akan lakukan kajian dan pemeriksaan berkas, jika belum lengkap akan dikembalikan dengan petunjuk jaksa melalui P-19, kalau sudah lengkap maka penyerahan tersangka di tahap II” ungkapnya.

Baca Juga :   Pengembalian Batas Tanah oleh Pertanahan Malaka, Dibatalkan Oleh Edu Nahaka Lawyer

Lebih lanjut Varian menjelaskan jika sudah lengkap baru dinaikan menjadi P-21, sedangkan masalah waktunya diserahkan sepenuhnya pada Polres, pihaknya tidak bisa mengintervensi tugas-tugas kepolisian.

Ipda Agustian Sura Pratama, Kanit II Tipikor Polres Sumba Barat yang menerima aksi damai Formas PPH-SBD

Selanjutnya setelah berdialog dengan pihak kejaksaan, Formas PPH melanjutkan aksi di depan Polres Sumba Barat dengan pernyataan sikap mendukung penegakan hukum di wilayah Sumba Barat. Formas PPH diterima oleh Kanit 2 Tipikor Polres Sumba Barat, Ipda Agustian Sura Pratama. Selain berorasi forum juga menyerahkan surat dukungan masyarakat bagi  komitmen dan konsistensi penegakan hukum kasus korupsi di SBD dengan nomor  surat: 01/Formas PPH-SBD/VIII/2019.

Selain ditujukan pada Kapolres Sumba Barat surat tersebut juga ditujukan pada Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak dan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak di Sumba Barat.

Agustinus Wakur Kaka usai melakkukan orasi kepada media mengatakan pihaknya merasa perlu menyampaikan langsung suara masyarakat kepada penegak hukum di Sumba Barat karena merasa prihatin dengan adanya penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran.

“Dana Desa merupakan kepedulian Pemerintah dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa demi peningkatan taraf hidup keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ko diintervensi lagi oleh dinas PMD pada hal itu bertentangan dengan Permendes Nomor 16 Tahun 2018” katanya.

Lebih jauh Agustinus menuturkan mengapreasiasi kerja keras Polres Sumba Barat yang sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penggunaan dana desa tersebut. Karena itu pihaknya berharap penegak hukum dapat memberikan perllindungan bagi kepentingan masyarakat miskin melalui pemberantasan kasus korupsi secara professional dan tuntas.

Pantauan media pernyataan sikap melalui aksi damai ini berjalan aman dan tertib serta mendapat respon dan perhatian dari pihak kejaksaan dan kepolisian, sayangnya Kapolres Sumba Barat sedang tidak berada ditempat sehingga awak media tidak sempat memintai tanggapannya atas aksi damai dari Formas PPH-SBD. Aksi damai yang dalam pengawasan oleh intel Polres Sumba Barat ini diliput oleh media cetak, media online dan media televise. (Octa),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.