DPRD SBD MINTA TINDAK TEGAS PERAHU YANG MENURUNKAN PENUMPANG ILEGAL

Tambolaka-SJ……. Wakil Ketua I  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) saya sangat sesalkan dan prihatin kepada pemilik perahu yang menurunkan penumpang illegal di pantai Manangga Aba. Mereka ini berasal daerah Zona Merah yang sudah terpapar Covid-19. Pemerintah dan pihak keamanan harus tindak tegas kepada pemilik perahu agar tidak mengulangi hal yang sama dan sangat berbahaya bagi kita apabila dari penumpang ada yang  sudah kenah virus. Demikian disampaikan H. Samsi Pua Golo, ST saat ditemui Suara Jarmas  di kediamanannya Senin (25/05/2020) pukul 19:00 wita.

H. Samsi P. Golo, ST dan Yohanes Routa Geli

H. Samsi mengatakan,  saya sangat sesalkan pemilik perahu yang menurunkan penumpang di tempat yang tidak semesti di pantai Manangga Aba atau yang sering disebut pelabuhan tikus. Mereka menurunkan penumpang ditempat yang illegal. Ini sangat berbahaya untuk kita,  karena turunnya mereka tidak terpantau oleh tim kesehatan sangat berakibat fatal,  

Ujar H. Samsi, bayangkan kalau diantara mereka ada 1 atau 2 yang sudah terpapar covid-19, apalagi mereka dari zona merah daerah yang sudah terjangkita Covid-19. Tetapi kalau mereke turun di tempat atau lokasi yang resmi seperti pelabuhan Waikelo berarti Tim Covid Kabupaten SBD akan Pantau Mereka, mereka diperiksa dan akan dikarantina oleh Tim gugus Tugas Percepatan penanggulan Covid-19 dikabupaten SBD.

Kalau mereka tidak terpantau ini sangat berbahaya dan  saya sangat prihatin dengan cara-cara seperti ini. Bila perlu Tim Covid-19 yang didalamnya sudah ada pihak kemamanan TNI/POLRI memberikan ganjaran atau Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya supaya jangan terulang lagi” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD SBD dari Partai PAN ini menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan patroli laut 1X24 jam. Dirinya mengatakan sudah menyampaikan kepada pemerintah. Patroli laut jangan hanya 1 perahu atau 1 unit kapal kalau bisa 2-3 perahu atau kapal.

Baca Juga :   Pemilik Perahu dan ABK dari Bima Berhasil Ditangkap

“Kita punya dana yang cukup besar dan kami lembaga DPRD SBD sudah setujui dan sesuai dengan PMK (peraturan Menteri Keuangan),  sudah mengintruksi untuk mengalokasi dana 80 Miliyiar, kami DPRD SBD sudah mengetahui itu dan tidak ada persolan. Dana sebersar itu kenapa tidak digunakan untuk patroli laut. Pos-pos dana sudah ada. Sampai saat ini kita baru gunakan dana 1,6 Miliyiar sesuai laporan minggu lalu dan itu juga baru dari DPA dinas Kesehatan SBD” jelasnya.

Ketua DPC PAN SBD ini yakin kalau saja patroli laut dilaksanakan pemilik perahu akan tobat. Ini pemilik perahu yang datang berulang-ulang. Pemerintah sudah cukup baik melakukan edukasi kepada masyarakat. Hanya saya minta kepada pemerintah untuk lebih tegas terhadap perkumpulan massa, dipasar dan tempat-tempat umum.

Dirinya juga minta kepada seluruh masyarakat SBD untuk mendukung himbauan pemerintah ini, mematuhi satandar-standar yang sudah diberikan termasuk ketika ada acara-acara adat yang mengumpulkan orang banyak. Untuk  kematian kubur sudah 1X24 jam sesuai dengan intrkusi Pemeritah. Untuk masalah adatnya kita kemudiankan nanti. Buat secara Nasional sehingga bisa cepat selesai dan tidak mengumpulkan orang banyak, jangan berciuman, jangan jabat tangan atau jangan konta fisik langsung.

Terkait perkembangan virus babi yang sekarang semakin parah, diirnya minta masyarakat SBD  harus hati-hati dan tidak boleh membuang  bangkai babi secara sembarangan. Pemerintah harus tegas menerapkan sangsi bagi mereka pembuangan bangkai babi secara sembarangan.

“Mari kita bekerja sama menjaga kesehatan di Bumi Loda Wee Maringgi Pada Wee Malala yang kita cintai ini” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD SBD asal Partai Nasdem, Yohanes Routa Geli. Dirinya minta agar pemerintah dan tim gugus tugas covid-19 SBD memberi sanksi tegas bagi pemilik perahu tersebut.

Baca Juga :   Dandim 1613/Sumba Barat Menerima Kunjungan Kerja Danrem 161/Wira Sakti

“Saya heran tim covid-19 SBD kecolongan lagi hari ini. Semestinya tim gugus tugas covid-19 SBD harus lebih jeli dengan menempatkan tim pantai untuk melakukan pengawasan. Berarti tim pantai tidak disiapkan anggarannya untuk menanggulani ini” uajrnya.

Dirinya minta agar pemerintah memperhatikan tim gugus tugas di laut atau yang bertugas mengawasi pelabuhan illegal atau jalan-jalan tikus bagi perahu motor. Agar pemilik perahu menjadi jera, dirinya minta untuk diberi tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlangsung.

“Tangkap mereka dan proses mereka, jika mereka kabur tahan keluarganya biar mereka muncul, saya curiga pemilik perahu ini orang SBD sendiri, sehingga dia bebas berkaliaran” tutupnya. *** (EB),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.