Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Kodi-SJ………… Hama Belalang yang sedang melanda beberapa desa di kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) saat ini menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten sampai ke desa dalam penanggulangannnya, mengingat hama belalang tersebut dapat merugikan petani yang saat ini sedang memasuki musim tanam baik sawah maupun ladang.
Salah satu desa di Kecamatan Kodi Utara yaitu Desa Wee Wella merupakan desa yang sudah berhasil menanggulangi masalah hama belalang tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Desa Wee Wella, Dominggus Bulu Mone dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Wee Wella Kecamatan Kodi Utara Kabupaten SBD Nusa Tenggara Timur, Senin (31/01/22).
Dominggus Bulu Mone menegaskan pihaknya sudah berhasil menangani bencana hama belalang dengan proses penyemprotan yang dilakukan terus menerus. Dirinya juga menegaskan pentingnya upaya bersama Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi hama belalang tersebut.
“Hama belalang sudah berhasil kita atasi dengan dilakukannya upaya penyemprotan secara terus menerus. Kita berharap hama belalang tersebut tidak kembali lagi, mengingat saat ini petani sudah melalui musim tanam, dan kita tinggal perawatan dan pemupukan” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu dirinya juga minta pada masyarakat Wee Wella perlu ada rasa saling menghargai di antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga desa Weewella dapat dibangun dengan baik.
Dominggus menegaskan pada perangkat desa harus berkantor di kantor desa sehingga dapat memberikan pelayanan pada masyarakat.
“Mulai Februari seluruh perangkat desa sudah harus berkantor di kantopr desa, sehingga dapat memberikan pelayanan masyarakat. Pelayanan pada masyarakat berpusat di kantor desa” tegasnya.
Dominggus juga minta kepada para kepala dusun untuk membawa data-data penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena akan dilakuakn pembagian dana BLT.
Sebelumnya Kasi Trantib Kecamatan Kodi Utara, Frederik R. Mone dalam sambutannya mewakili camat Kodi Utara menegaskan perlunya Pemerintah Desa memperhatikan Permendagri sebagai payungn hukum desa untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa, sehingga program yang dijalankan dapat mensejaterahkan masyarakat.
“Program-program yang bersumber dari dana desa agar dilakukan betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena agar selalu memperhatikan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Permendagri terkait penggunaan dana desa” ungkap Frederik Mone.
Dirinya juga minta agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan Kamtibmas perlu diperhatikan terus, agar Desa Wee Wella menjadi desa yang aman, nyaman dan tentram.
“Pemerintah Desa perlu menyampaikan laporan akhir tahun kepada Kecamatan Lewat BPD” tegas Frederick menutup sambutannya.
Sementara itu pendamping desa Kecamatan Kodi Utara menegaskan tentang aturan yang dipakai untuk proses penyelenggaraan pemerintahan di 2022 yaitu Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, PMK No.190 tentang pengelolaan dana desa dan PERPRES No.104.
Dirinya menegaskan BUMDES perlu diperhatikan kembali karena itu yang mendatangkan PADDES dan Pemerintah Desa harus melakukan Sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa.
Pantauan media ini dalam Musrenbang Desa Wee Wella, Hortikultura menjadi salah satu pembahasan prioritas untuk 5 kelompok di dusun 4 yang sudah menggarap lahan hortikultura seluas kurang lebih 6 ha sejak 10 tahun lalu.
Hal ini karena lahan tersebut memiliki sumber air permukaan yang debitnya cukup besar. Dan pertanian hortikultura tersebut menjadi dapur Bukambero yang mensuplai sayur-sayuran untuk warga masyarakat Bukambero pada umumnya.
Masyarakat mengusulkan agar Dinas Pertanian SBD memperhatikan lahan tersebut sehingga dapat dijadikan pertanian hortikultura dengan metode yang lebih modern guna menghasilkan nilai produksi makin tinggi.
Kegiatan Musrenbang Desa Wee Wella ini dihadiri oleh Pemerintah Desa bersama perangkatnya, Ketua BPD bersama anggota, Tokoh Pendidikan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan.
Turut hadir pula Kasie Trantib dan Kasie Pemdes mewakili Camat Kodi Utara, LSM Yayasan Harapan Sumba, PD dan PLD Kodi Utara. *** (Liputan: Rully/019-22),-
