Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Waibakul-SJ………… Untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah cukup tinggi yakni 34 % dari rata-rata per Kabupaten di NTT, Pemkab Sumba Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kamis (3/12/21) di Aula Bappelitbangda Makatul.
Rapat tersebut dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Tengah Drs. Paulus S. K. Limu. Pemda setempat bertekad untuk menekan angka tersebut dengan berbagai terobosan dengan memanfaatkan semua potensi yang di miliki Kabupaten ini.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat Umbu Ratu Nggay, Camat Umbu Ratu Nggay Tengah, Sekretaris Camat Umbu Ratu Nggay Barat, Sekretaris Camat Katiku Tana, Sekretaris Camat Katiku Tana Selatan, Badan Pusat Statistik.
Bupati Sumba Tengah dalam kesempatan itu mengatakan, di antara 22 Kabupaten/Kota, Sumba Tengah termasuk dalam angka kemiskinan di atas 34 %. Bupati berharap angka tersebut untuk mewujudkan target penurunan angka kemiskinan daerah, terutama kemiskinan ekstrim sampai dengan tahun 2024 menjadi 0 persen sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo, maka tim penanggulangan kemiskinan daerah harus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal mulai dari Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan serta pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Paulus menambahkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, harus didesain program dan kegiatan yang langsung terarah pada pemberdayaan ekonomi, penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya punya dampak bagi 6.619 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di tiap desa yang terdampak sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan.
“Intervensi program tahun anggaran 2021 yang difokuskan pada 25 Desa di 6 Kecamatan dengan jumlah penerima BLT kemiskinan ekstrim sebanyak 1.569 KK/6.619 jiwa harus diketahui oleh semua stakeholder di daerah agar bisa dicarikan solusi percepatan penanggulangan kemiskinan karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Dijelaskan, program yang mendorong peningkatan sektor produksi, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, maupun program-program di sektor pendidikan dan kesehatan sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem.
Bupati Paulus menekankan bahwa anggaran bukanlah isu utama dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem, namun tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat program pemerintah agar tepat sasaran.*** (Yunia/004-21),-
