Bupati Kornelius: Akan Ada PSU Untuk Beberapa Desa di SBD

by -2,506 views

Tambolaka-SJ………….. Hasil pelaksanaan Pilkades serentak 30 Juni 2021 yang lalu masih menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur. Bupati SBD,  dr. Kornelius Kodi Mete secara gamblang menyebut akan ada desa di Kabupaten Sumba Barat Daya yang kemungkinan akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca pelaksanaan Pilkades pada 30 Juni kemarin.

Salah satu desa yang disebut adalah Desa Kalingara setelah dirinya mendengarkan penjelasan Camat Wewewa Tengah dalam Evaluasi Pilkades bersama sejumlah pihak di aula Kantor Bupati SBD, Rabu (21/7/2021) kemarin.

Tampak hadir dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Pilkades SBD, Dominggus Bulla, Wakil Ketua Pengarah Pilkades, Christofel Horo, Kasat Reskrim Polres SBD, Yohanes Balla dan sejumlah camat dan pihak terkait.

Bupati Kornelius menyebut bahwa sejauh ini dirinya telah mendapatkan laporan dari Panitia Kabupaten perihal pelaksanaan Pilkades kemarin. Hasilnya dari 102 desa yang menggelar Pilkades hanya 20 desa yang kini sedang mengikuti proses penyelesaian setelah sebelumnya melakukan sejumlah laporan dan keberatan dalam Pilkades kemarin.

Mantan Kadis Kesehatan  Provinsi NTT ini mengingatkan dalam setiap proses penyelesaian masalah tentang pilkades panitia harus tetap berpijak pada aturan Permendagri, Perda, dan Perbup sehingga tidak menghasilkan keputusan yang multitafsir di masyarakat.

“Dari sekian banyak cerita yang saya dapatkan ada sejumlah desa yang bermasalah seperti di Bukambero yang surat suaranya sudah tidak ada sampai di Kabupaten. Begitupun dengan desa di kodi. Kita harus tetap mengacu ada aturan yang ada. Apalagi kalau sudah ada berita acara. Tentu itu sah. Tidak boleh tidak” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Kornelius menjelaskan untuk Desa Kalingara setelah ia mendengar penjelasan dari Camat,  saya bisa sampaikan untuk secepatnya  lakukan PSU. Itu bisa minggu depan ataupun kapan intinya harus disiapkan baik termasuk persiapan kertas suaranya. Sedang desa lainnya tentu kita akan lihat dan bahas bersama dalam evaluasi sebentar.

“Saya berharap setelah semuanya selesai, para camat kembali ke wilayahnya masing-masing dan menyampaikan semuanya dengan baik dan harus disesuaikan dengan aturan yang ada” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengarah, Christofel Horo saat memimpin diskusi bersama menegaskan kembali esensi perhitungan ulang yang menjadi point tuntutan dari sejumlah desa. Dirinya mengatakan bahwa perhitungan ulang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 Perbup 12 Tahun 2021 itu idealnya dilakukan sebelum penetapan hasil pemungutan suara dan harus didahului dengan kesepatan semua pihak di desa.

“Sehingga ranahnya bukan dikembalikan ke panitia kabupaten tapi itu ranahnya pihak panitia Kabupaten. Kalaupun ada persoalan tentang pemilihan maka bisa digugat. Selain itu selama proses penyelesaiaan sengketa yang dilakukan oleh panitia kabupaten tidak serta merta menggugurkan tahapan pelantikan oleh Bupati SBD,”katanya.

Sedang untuk laporan gugatan sebut Christofel sesuai aturan maka itu akan sah jika dilaporkan oleh calon maupun saksi calon yang bersangkutan. Sedang dari kelompok ataupun aliansi hal itu ungkapnya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah keputusan yang ada.

“Laporan Aliansi ataupun kelompok hanya dijadikan sebagai bagian dari masukan saja dan bukan mengubah putusan yang ada,”tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, proses diskusi untuk penyelesaian masalah dalam Pilkades masih berlangsung. Adapun beberapa desa yang telah memasukkan laporan aduannya diantaranya: Desa Panenggo Ede, Waikaninyo, Walla Ndimu, Matakapore, Bukambero, Hoha Wungo, Kalena Rongo, Kadaghu Tana, Weri Lolo, Mandungo, Buru Kaghu, Mareda Kalada, Kabali Dana, Wali Ate, Pogo Tena, Kalingara, dan Tanjung Karoso. *** (Octa/002-21),-