Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Buka Raker Banggakencana Di Sumba Barat

Waikabubak–SJ ……. Mewakili Gubuernur Nusa Tenggara Timur (NTT),   Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT Ir. Samuel Rebo membuka dengan resmi Rapat Kerja Banggakencana Dalam Era Milenial Untuk Maju Sejahtera dan Berkeadilan pada Jumat (13/03/2020) di Gedung Alfa dan Omega Waikabubak.

Turut hadir dalam acara tersebut 58 peserta dari 21 kabupaten dan kota se-NTT. Hadir pula Inspektur Inspektorat wilayah II BKKBN pusat, Drs. Endang Agus Sapri, M.M, Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi NTT, Marianus Mau Kuru, S.E, MPH, Bupati Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole dan Ketua DPRD Sumba Barat, Dominggus Ratu Come serta undangan lainnnya.

Gubernur Victor Laiskodat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Samuel Rebo mengatakan  menyambut baik terlaksananya RAKERDA pada  hari   ini.   Program Pembangunan  Keluarga,   Kependudukan   dan  Keluarga   Berencana Provinsi  NTT  tahun 2020  ini  sebagai  bagian  dari  siklus  perencanaan manajemen  program dan  peletak  dasar arah kebijakan  dan kegiatan tahun ini serta masa yang akan datang.

Hasil RAKERDA ini akan sangat strategis untuk  disinergikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT   2018-2023  khususnya   melalui   Misi  ke-4  yaitu   Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Saat ini Pemerintah Provinsi NTT tengah dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar bagi kita semua yaitu upaya penurunan kemiskinan dan penanggulangan stunting. Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di provinsi NTT adalah penanggulangan kemiskinan  berbasis  keluarga  (diantaranya  yang sekarang  dikerjakan oleh BKKBN dan OPD  KB kabupaten/kota se provinsi NTT). Kemiskinan yang masih tinggi di NTT erat kaitannya dengan jumlah kelahiran yang masih tinggi khususnya pada keluarga miskin.

Hal ini dapat dilihat pada indikator   angka  kelahiran   total   di   provinsi   NTT   yang  tertinggi   di Indonesia yaitu 3,4 anak per wanita usia subur sedangkan Nasional 2,3 anak per wanita usia subur, pencapaian ini masih jauh dari target ideal yang ingin dicapai yaitu 2,1  anak per wanita usia subur. Secara mikro, jumlah anak yang banyak pada keluarga kategori menengah kebawah akan   berdampak  pada   kemampuan   keluarga   itu   sendiri   dalam memenuhi  hak-hak dasar  anak diantaranya  adalah  hak untuk mendapatkan gizi  yang cukup,  hak untuk  mendapatkan kasih  sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lain-lain.

Baca Juga :   GMNI WAINGAPU RAYAKAN HARI LAHIRNYA PANCASILA

Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan minimnya kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan penyebab utama meningkatnya kasus stunting di daerah yang kita cintai ini.

Selain manfaat program Banggakencana  sebagaimana digambarkan di atas, manfaat lain yang tidak kalah penting adalah Program KB dapat menurunkan  Angka Kematian  Ibu  (AKI), Angka Kematian  Bayi  (AKB), karena KB  dapat  membantu menghindarkan  ibu  dari  resiko  EMPAT TERLALU,  yaitu Terlalu Muda (Hamil sebelum usia 21 tahun), Terlalu Tua  (Hamil  diatas  usia  35   tahun),  Terlalu  Dekat  (Jarak  kelahiran minimal 3 tahun) dan Terlalu Banyak (Hami lebih dari tiga kali), yang nantinya   akan  memberikan   manfaat   terhadap  meningkatkan   umur harapan hidup, menekan angka gizi buruk,  meningkatkan rata-rata lama sekolah  serta kesejahteraan  keluarga  dalam  pemenuhan asupan  gizi khususnya pada masa 1000  Hari Pertama Kehidupan  yang memadai sehingga tidak menimbulkan stunting.

Lebih lanjut Victor mengatakan secara nasional tahun 2020  ini akan dilaksanakan 2 (dua) momentum besar   yang  berkaitan   dengan  data   kependudukan  yaitu   Sensus Penduduk  (SP)   dan  Pendataan  Keluarga  (PK). Keduanya  menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan  basis  data  keluarga  untuk   intervensi  program Banggakencana dan program pembangunan lainnya. Ketersediaan data yang akurat akan sangat bermanfaat dalam intervensi berbagai program pembangunan secara  tepat sasaran. 

“Dengan demikian,  saya menghimbau  kepada  segenap  Pemerintah  Daerah se  Provinsi  NTT untuk     mendukung   dan   menyukseskan   Sensus    Penduduk   dan Pendataan Keluarga Tahun 2020  ini dengan sebaik-baiknya” tuturnya.

Sesuai  amanat  UU  Nomor   23   Tahun  2014   tentang  Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB merupakan urusan wajib non  pelayanan dasar yang sifanya konkuren, sedangkan Pusat dan Provinsi melakukan tugas fasilitatif  berkenaan.

Baca Juga :   Respon Himbauan Presiden Soal Covid 19, Pelatihan MTBS Dihentikan Sementara

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole mengajak para peserta Rakerda tingkat Provinsi NTT agar menonton dan menyaksikan budaya pasola  yang akan diselenggarakan pada Senin 16 Marat 2020 mendatang.  

“Sayang kalau tidak nonton, budaya pasola adalah event yang diadakan setiap tahun dan itu sudah menjadi tradisi orang Sumba Barat,”ungkap Niga.*****

Liputan: Yunia Boling,-