19 KOTAK SUARA BERMASALAH TANPA PENYELESAIAN

ki ke ka Rafael R. Tonggoro, Andreas Bambang Djapa Ole dan Alexander Tena caleg dari Kodi Utara

Kodi-SJ ……………… Kecurangan Pemilu di Dapil 5 Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) hingga selesainya pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak pernah mendapat penyelesaian dari penyelenggara baik PPK Kodi Utara maupun KPUD SBD. 19 kotak suara yang bermasalah karena ada perubahan angka C Plano yang dilakukan oleh KPPS sebelum pleno di tingkat kecamatan sehingga akhirnya menuai keberatan saksi dan dipending pleno rekapitulasinya di tingkat kecamatan. Demikian diungkapkan oleh Andreas Bambang Djapa Ole caleg Partai Perindo dapil 5 di sekretariat Forum Peduli Demokrasi Tambolaka, Senin 10 Juni 2019.

Bambang menjelaskan bahwa pada tanggal 20 April yang lalu 2 hari sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ditemukan adanya perubahan C plano 19 TPS yang dirubah oleh penyelenggara tanpa meilbatkan saksi parpol yang bisa dibuktikan dengan rekaman video. Kejadian ini sendiri sudah secara resmi dilaporkan oleh saksi partai Perindo ke KPUD dan Bawaslu SBD, namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya dan proses rekapitulasi tingkat kabupaten sudah selesai.

“Yang menjadi pertanyaan laporan saya tidak mendapat respon dari Bawaslu ataupun sentra Gakumdu, padahal waktu pelaksanaan pleno desa Noha terbukti ada temuan besar adanya pemalsuan dokumen Negara C plano yang dirubah menggunakan A4 yang di scan serta dilakban untuk 2 TPS, kami mencurigai dilakukan hal yang di seluruh TPS di desa Noha” ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa untuk desa Noha 2 kali dilakukan pleno rekapitulasi, karena sudah ada selisih angkah caleg provinsi maka akan berdampak pada DPRD Kabupaten, DPD RI, DPR RI dan Presiden namun hal tersebut tidak mendapat respon dari pihak KPUD maupun Bawaslu.

Baca Juga :   FPD SBD AKAN GUGAT KPUD SBD KE DKPP

“19 peti yang dipending dengan persoalan angka yang cukup jauh bahkan ada yang melebihi DPT dan 2% dari kerta tambahan, namun sampai saat ini tidak digubris dan tidak ada penyelesaiannya” tuturnya lebih jauh.

Bersama Forum Peduli Demokrasi SBD di Tambolka

Hal senada juga disampaikan oleh Rafael R. Tonggoro bahwa pelanggaran yang terjadi di Kodi Utara sangat luar biasa, pada tanggal 17 April pagi saat pemilihan sudah ada tekan menekan pihak penyelenggara dengan pemilih.

“Pada 17 dini hari hasil kros cek di 132 TPS perolehan angka setiap parpol sudah didapatkan, khusus partai PAN dan pada tanggal 18, 19 C1nya berubah angkanya, dikurangkan dan ditambahkan oleh caleg tertentu: ujarnya.

Selain itu Rafael juga menambahkan adanya intimidasi baik di tingkat KPPS sampai tingkat Pleno, angota polisi masuk dalam sidang pleno ketika saksi mempertanyakan dan mempertahankan ide adanya selisih angka-angka tersebut, PPK Kodi Utara minta aparat keamanan keluarkan peserta dari ruang Pleno.

Bukti lain yang dimiliki Rafael untuk desa Kalena Ronggo TPS 1, ketika dibuka C plano hanya terdapat 14 suara tapi di CI KWK ada 116 suara yang dipegang KPPS karena itu kita komunikasi dengan ketua PPK sehingga dipending 19 peti tersebut dan tidak dibuka. Rafael menduga adanya pihak-pihak lain yang turut mengatur perolehan suara di Kodi Utara.

“Sampai pada pleno terakhir tiba-tiba KPU dan Bawaslu turun langsung dan membawa peti di kabupaten, apakah sampai di KPU dihitung atau tidak kami tidak tahu lagi karena tidak dilibatkan lagi. Saya duga sudah ada konspirasi sebelum pemilihan H-3. Banyak bukti di C1 KWK adanya penambahan suara, dari suara 3 menjadi 114, ini semua sudah tersusun oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ketua PPK hanya menggunakan regulasi KPU tetapi tidak taat PKPU. Ini yang menjadi ketidak puasan kami pada pleno tinggkat kecamatan, sehingga Gakumdu harus benar-benar memproses pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di dapil 5 Kodi Utara” jelasnya.

Baca Juga :   BAWASLU SUMBA TIMUR GANDENG ORGANISASI KEPEMUDAAN AWASI PEMILU 2019

Hal lain lagi yang menimbulkan kecurigaan Rafael bahwa pada saat pelaksanaan pleno sudah ada 6 bendera partai yang berkibat di Kodi Utara, ketika dirinya menanyakan pada PPK dijawab bahwa keenam partai tersebut sudah yakin mereka menang. Padahal pleno rekapitulasi masih berlangsung.

“Ini menunjukan sudah ada kosnpirasi antara penyelenggara dengan pihak tertentu demi kepentinganya, lebih aneh lagi kalau perhitungan tingkat provinsi seperti air mengalir saja, begitu masuk kabupaten peti-peti yang bermasalah dikemudiankan, ada apa ini?” ujarnya.

Caleg PKB Alexander Tena kepada media juga mengatakan kecurangan juga terjadi di TPS 2 desa Weetarung dimana C7 hampir 80% semua di tanda tangani, tidak ada yang jempol tetapi tanda tangannya hampir sama semua, ini merupakan bukti adanya rekayasa kehadiran pemilih pada hari H Desa Limbu Kembe hampir 90% tidak ada blanko. Lebih aneh lagi C plano desa Weetarung diambil bukan dari dalam peti pada saat pleno tetapi sudah disiapkan oleh KPPSnya.

“Sepertinya caleg-caleg yang duduk sekarang sudah ada yang setting bersama untuk perolehan suara tiap desa. Ada desa yang tidak ada C plano, namun ada desa yang lebih C Plano ini merupakan bukti adanya permainan. Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mulai buka peti, angka dicocokkan. Pada saat repapitulasi tingkat KPU nota keberatan Kodi Utara tidak dibacakan, padahal ada 19 peti nota keberatan yang ada dalam peti-peti tersebut” katanya.

Alex menuntut pernyataan ketua Panwascam bahwa pada saat pleno hari terakhir baru diplenokan 19 peti, namun pada saat terakhir tidak dibacakan. Kecurangan lain yang terjadi di Kodi Utara ini adanya perpindahan suara dalam satu partai antar caleg yang merugikan caleg lainnya dalam partai tersebut, dan hal ini sudah pasti bisa terjadi karena adanya dukungan penyelenggara.

Baca Juga :   KESBANGPOL SBD SELENGGARAKAN BIMTEK LPJ KEUNGAN PARTAI

Merasa sudah dirugikan oleh penyelenggara ketiga caleg dari Kodi Utara ini bersepakat melalui Forum Peduli Demokrasi akan mencari keadilan dan kebenaran ke DKPP dan Bawaslu RI bahkan ke Mahkamah Partai bagi yang bermasalah didalam internal partai. Semua bukti-bukti hasil rekapan dan C1 KWK, foto, video serta saksi-saksi kecurangan sudah disiapkan. Hal ini dibuat untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dan yang lebih penting lagi memperjuangkan suara rakyat yang adalah suara Tuhan.

“Kami akan membawa masalah ini ke DKPP dan Bawaslu RI disertai dengan bukti-bukti yang sudah kami siapkan, masalah siapa yang memperoleh kursi DPR nanti bagaimana hasil putusan dari kedua lembaga tersebut, tetapi masalah kode etik ini akan gugat sampai kemanapun dan apabila terbukti nanti Forum akan melanjutkan ke tingkat pidana” ujar Alex, Bambang dan Rafael pada media. (EB),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.