WALHI PERTEGAS PENGOLAHAN LIMBAH B3 DI NTT HARUS SESUAI SURAT EDARAN KLHK

Umbu Tamu Rihi, SH. MH. Kepala Devisi Hukum WALHI NTT

Penularan Covid-19 tidak hanya terjadi dari aktivitas manusia yang berkontak langsung dengan penderita, ada banyak media penyebaran yang tidak begitu ketat diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum. Barang bekas atau benda lain yang digunakan oleh penderita juga dapat menjadi media yang menularkan virus ke masyarakat secara umum.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksiksius, Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dan Sampah Rumah Tangga dari penangangan Corona Virus Disease (Covid- 19) adalah sebuah keputusan yang harus dilakukan di setiap daerah, terutama setiap rumah sakit rujukan penderita Covid-19.

Berikut ini adalah bagian dari edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan pengelolaan Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan:

  1. Melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan
  2. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan Limbah B3, Fasilitas insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius dan Autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (shredder)
  3. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3

Sedangkan limbah infeksius yang berasal dari ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang berasal dari rumah tangga:

  1. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD (Alat Pelindung Diri) antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri
  2. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup
  3. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3
  4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat seperti masker dan Alat Pelindung Diri lainnya
  5. Petugas dinas yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup wajib mengamankan setiap sumber limbah untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan.
Baca Juga :   KELOMPOK DIASPORA MANGGARAI PEDULI TOLAK PEMBANGUNAN PABRIK DAN BAHAN BAKU SEMEN

Ketentuan dalam surat edaran Menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini adalah pembelajaran dari rangkaian pendemik covid-19 dari berbagai tempat, sehingga pemerintah daerah NTT harus secara ketat melakukan pengelolaan limbah di setiap rumah sakit rujukan maupun yang bukan rujukan. begitu juga satgas covid-19 di semua kabupaten dan kecamatan di NTT harus mengevaluasi penanganan sampah-sampah rumah tangga dan bekas alat pelindung diri agar tidak dibuang di sembarangan tempat.

Hingga saat ini di NTT  baru memiliki 2 (Dua) rumah sakit yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 yaitu RS. St. Carolus Borromeus dan RS Mgr. Gabriel Manek, dan tidak ada perusahan jasa pengelola limbah B3 medis yang beroperasi di NTT.

“Kebijakan pengelolaan limbah bagi rumah sakit rujukan yang belum memiliki standar pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara ketat sesuai standar yang termuat dalam surat edaran, serta wajib melaporkan proses dan jumlah pengolahan limbah pada kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” ujar Kepala Devisi dan Advokasi WALHI NTT.

Leave a Reply

Your email address will not be published.