Sosialisasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di SBD

Penjabat Sekda SBD, Fransiskus Adi Lalo (tengah) didampingi S. Martani Wahyu dari Kementrian PPPA, Kadis PPPA SBD Daud L. Umbu Moto dan Kristina (Dispendukcapil SBD) dalam acara pembukaan kegiatan sosialisasi

Tambolaka-SJ………… Dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran di kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Bekerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyepenggarakan sosialisasi kebijakan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran di aula hotel Sumba Sejahtra Jumat, 16 Agustus 2019.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini 50 orang peserta dari Biro dan Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Dinas Dukcapil, Kanwil Kementrian Agama, Dinas Dosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polda/Polres, Camat/Lurah, Organisasi Perempuan, Organisasi Masyarakat, Forum Anak, Dinas PPPA, media, PKK, Dunia Usaha, Perpustakaan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mendorong peningkatan percepatan kepemilikan akta kelahiran dan sebagai upaya mencapai target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2019. Adapun narasumber dala kegiatan sosialisasi ini adalah Dinas Dukcapil dan Dinas PPPA SBD.

S.Martani Wahyu W. SE,MM., dalam pemaparannya mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan stimulan untu meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

“Hak atas akta kelahiran adalah bagian dari hak sipil anak yang harus dipenuhi. Sampai dengan saat ini masih terdapat anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara” ujarnya.

Lebih lanjut Martani menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menyusun dan meratifikasi berbagai kebijakan yang mengatur pemenuhan hak sipil anak antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan yang pelaksanaannya terkait dengan perkindungan anak.

Penjabat Sekda SBD, Drs. Fransiskus Adi Lalo yang membuka kegiatan sosialisasi didampingi Kepala  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten SBD Drs. Daud L. Umbu Moto mengatakan permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak di SBD terkendala dengan fasilitas IT dalam hal ini servernya masih sering terganggu. Kendala yang dihadapi adalah untuk memperbaikinya harus dibawa ke Jakarta  Kantor Kementrian Dalam Negeri sehingga proses pembuatan Akta Kelahrian masih sedikit terganggu.

Baca Juga :   KARNAVAL SBD 2018, KURANG BERGAIRAH

“Hingga sekarang ini pembuatan akta kelahiran anak baru mencapai 60% karena terkendala alat yang digunakan dengan menggunakan aplikasi yang terganggu, dari 8 unit yang ada hanya 4 unit bisa digunakan, dan untuk memperbaikinya harus dibawa ke Jakarta” ungkapnya.

Lebih lanjut Adi Lalo menyakini di tahun 2019 ini jika perangkat tekonologi aplikasi tersebut sudah bisa diperbaiki maka diyakini pada tahun 2019 ini sudah bisa mencapai 70% Akta Kelahiran yang dicetak untuk memenuhi target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran.  

Salah satu peserta Oktavianus Bulu kelas 1 SMK Pancasila jurisan otomotif kepada media disela-sela kegiatan mengatakan setelah mendapat pemahaman pentingnya akta kelahiran dirinya akan segera membuat akta kelahiran usai kegiatan ini. Dirinya juga merasa kegiatan sosialisasi ini dangat penting karena masih banyak anak-anak di SBD yang belum memiliki akta klahiran.

“Usai kegiatan ini saya akan segera membuat akta kelahiran, dan saya berharap semua anak-anak di SBD segera membuatnya dan kalau perlu Pemerintah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah sehingga kami semua mendapat pemahaman yang sama tentang pentingnya akta kelahiran” ujarnya.

Pantauan media pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini mendapat respon yang baik dari seluruh peserta walaupun kegiatannya lambat dimulai tetapi peserta tetap antusias melakukan dialog dengan narasumber dan Pemerintah kabupaten. (Octa),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.