PUNGLI DI TEMPAT WISATA YANG MERESAHKAN PENGUNJUNG

Kodi-SJ …………….. Dalam upaya Pemerintah menggalakan Sumba sebagai daerah Pariwisata khususnya kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), keamanan dan kenyamanan para turis semakin terganggu. Pungutan Liar (Pungli)  di tempat-tempat  wisata semakin meraja lela dan lebih terkesan adanya upaya untuk menjambret bahkan merampok.

Sekelompok masyarakat yang melakukan pungli secara paksaan pada pengunjung

Seperti yang dialami oleh pengunjung  pada Selasa, 30 Juli 2019 siang di pantai Bawana atau pantai batu berlobang Kodi Balaghar SBD, sekelompok masyarakat langsung menyerbu begitu kendaraan yang ditumpangi para turis tiba di lokasi.

Pelaku-pelaku ini langsung menyerbu pengunjung dan meminta membayar berbagai macam biaya untuk parkir, biaya pendamping lokal dari warga setempat, kepala suku yang besarnya masing-masing Rp. 150.000,- Jadi total yang harus dikeluarkan oleh para pengunjung adalah Rp 150.000,- tanpa adanya bukti atau kwitansi pembayaran.

Dan yang lebih meresahkan lagi bahwa pengunjung diwajibkan untuk menggunakan pendamping lokal, padahal para turis sudah ditemani oleh tour guide dari Waitabula atau Waikabubak, hal ini membuat para turis merasa ketakutan dan lari masuk kedalam mobil kembali.

Hal yang samapun juga terjadi di Pantai Watu Maladong, sekelompok masyarakat langsung menyerbu jika ada turis atau pengunjung yang datang melihat-lihat pantai.

Awak media saat melakukan kunjungan ke Pantai Watu Maladong di Kodi Balaghar

John, salah satu pengujung yang dihubungi media mengatakan perilaku psekelompok masyarakat ini sangat meresahkan dan membuat takut para pengunjung. Dirinya merasa kecewa karena seolah-olah sekelompok masyarakat ini ingin merampok padahal dirinya datang bersama pengunjung dari luar Sumba yang ingin melihat keindahan pantai-pantai di Sumba.

“Coba pantainya sudah ditata, lalu ada yang jual barang-barang lokal seperti kain kodi, atau minuman kelapa muda, dan lain-lain, kita merasa nyaman saja. Ini tidak,  begitu kami muncul mereka secara bergerombolan nyusul dari belakang lalu melakukan pemalakan dengan biaya yang sudah ditentukan oleh mereka” tuturnya.

Baca Juga :   Website Tour Guide Sumba Akan Segera Dirilis

Lebih lanjut John juga menyayangkan tidak adanya upaya dari Pemerintah untuk menata pariwisata di SBD, atau setidak-tidaknya pemerintah setempat yaitu pemerintah desa untuk mampu memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.

“Dengan kejadian yang kami alami tadi, para pengunjung sudah tdak mau lagi kembali ke tempat wisata tersebut, padahal hanya untuk melihat-lihat saja sudah mengeluarkan biaya dengan cara dipaksa atau tidak resmi, semoga Pemerintah mau memperhatikan ini” ujar John sambil berlalu.

Di tempat terpisah Peter Paul, pengunjung asal Bali  mengatakan hal yang sama,  pada saat dirinya bersama awak media beberapa waktu yang lalu saat pengurusan tapal batas desa Karang Indah, juga mengalami hal yang sama, untungnya saat itu awak media ditemani oleh tokoh masyarakat lokal sehingga masyarakat yang hendak melakukan pemalakan tersebut batal.

Pantauan media ulah sekolompok masyarakat ini akan berdampak buruk pada rencana Pemerintah untuk mengembangkan wisata di Sumba, jika tidak secepatnya ditangani maka hal ini akan berdampak buruk karena cepatnya berita beredar diantara sesame pengunjung. Jangankan pengunjung dari luar Sumba, dari dalam sendiripun mengalami hal yang sama. (Octa),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.