PSBB DILANJUT, GMKI MINTA PEMERINTAH LAKUKAN INI

Karawang-SJ……. Beberapa daerah di Jawa Barat telah melakukan upaya Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya daerah yang merupakan daerah yang dikenal kota pangkal perjuangan yaitu kabupaten Karawang PSBB tahap awal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang berakhir,  Selasa 19 Mei 2020.

Kemungkinan besar PSBB akan dilanjutkan dengan sejumlah pertimbangan. Benar saja Pemerintah Daerah Karawang telah mengeluarkan surat permohonan perpanjangan PSBB yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana yang diajukan kepada Gubernur Jawa Barat. Dalam surat tersebut permohonan perpanjangan PSBB itu dilaksanakan mulai sekitar 10 hari sejak tanggal 20 mei 2020 hingga 29 mei 2020.

Salah satu Organisasi Kemahasiswaan yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Karawang turut memberikan pandangan dan juga komentar terkait upaya Pemda Karawang yang ingin melakukan pemberlakuan perpanjangan PSBB.

“Ya PSBB kemarin yang diberlakukan oleh Pemda Karawang, saya rasa masih banyak kekurangan dan gagal. Mungkin Pemda juga mengakui kegagalan PSBB tersebut.  Karena saya beranggapan kegagalan tersebut akibat kurang siapnya  pemerintah dalam mebaca strategi upaya pemberlakuan PSBB tersebut dan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat terkait PSBB tersebut” ungkap Sepri Antoni ketua GMKI Karawang.

Meski PSBB terdahulu dianggap gagal namun pemerintah tetap melakukan upaya perpanjangan dari kebijakan PSBB ini. Sepri pun menyoroti tentang upaya Pemda untuk melakukan pemberlakuan perpanjangan PSBB ini.

“Tentunya pemberlakuan perpanjangan PSBB merupakan hak dari pemerintah. Saya rasa agar perpanjangan PSBB ini tidak gagal seperti terdahulu, kami ingin menawarkan saran yang mungkin bisa di pertimbangkan” jelas Sepri.

Berikut poin-poin yang yang ditawarkan GMKI kepada Pemda Karawang agar perpanjangan PSBB ini bisa berjalan baik dari yang terdahulu berdasarkan analisis sebagai mahasiswa yang sering melihat dan bersetuhan lansung dengan masyarakat.

Baca Juga :   Kapolres Sumba Barat Bagikan Bantuan Kepada 11 KK Terdampak Covid-19

(1) . Perlu ada tindakan tegas dalam menjaga protokol kesehatan karena masih terdapat masyarakat yang abai dalam mematuhi protokol kesehatan salah satunya terdapat masyarakat yang ketika keluar rumah tidak mengunakan masker. (2). Pemerintah harus saling bersinergi karena masalah ini merupakan masalah bersama oleh karena itu dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan mengenai PSBB maupun penanganan masalah sosial akibat pandemic,  harus dilakukan secara terbuka bagi masyarakat sehingga mendapat masukan-masukan, saran dan kritik yang bisa menjadi acuan untuk perbaikan dan masyarakat juga merasa senang karena aspirasinya didengar.

(3). Perlu adanya sosialisasi di perluas baik melalui banner, perlibatan komunitas, dan melalui media sosial dalam menyadarkan masyarakat tetang pentingnya menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini dan juga terkait aturan PSBB tersebut. (4). Dalam penyaluran Bansos yang didistribusikan perlu dilakukan secara cepat dan strategi yang dilakukan harus secara sistematis dan teroganisir sehingga tidak terjadi penumpukan massa yang dikwatirkan selain bisa terjadinya kegaduhan juga bisa menyebabkan virus covid-19 tersebut mudah tertular karena tidak memperhatikan phisycal distancing.

(5). Yang terakhir perlu ada strategi yang dilakukan Pemda agar masyarakat betah di rumah saat masa PSBB,  karena PSBB sendiri merupakan upaya pembatasan aktivitas diluar rumah semisalnya dengan (melakukan pemberian fasilitas internet gratis atau konten belajar yang mudah diakses agar para pelajar bisa tetap melakukan proses belajar meski di dalam rumah  dan berikan bibit tananaman lainya, (libatkan Dinas Pertanian) agar masyarakat melakukan kegiatan penanaman dirumah/alternatif pangan keluarga, seperti tanaman hidroponik. **** (Yanto),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.