PPK WESEL & WETIM TERANCAM PIDANA

Tambolaka-SJ……………… Panitai Pemilihan Kecamatan Wewewa Selatan dan Wewewa Timur (PPK Wesel dan Wetim) terancam pidana 4 tahun penjara dan denda 48 juta Rupiah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 pasal 532 tentang Pemilihan Umum.

Nikodemus Kaleka, Ketua Bawaslu SBD

Demikian diungkapkan Nikodemus Kaleka du Polsek Urban Loura Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Senin 24 Juni 2019 disela-sela pemeriksaan saksi-saksi kasus pelanggaran pemilu oleh PPK Wesel dan Wetim.

Niko menjelaskan kasus yang dilaporkan tentang tindakan kecurangan pemilu oleh panitia adhoc adalah kasus perpindahan suara untuk caleg PKB tingkat pusat oleh PPK Wetim dan kasus perpindahan suara caleg Partai Perindo nomor urut 3 ke nomor urut 1 untuk wilayah dapil 3 SBD.

Untuk kasus PPK Wewewa Timur saksi yang dimintai keterangan adalah saksi pleno KPU dari partai Gerindra, PPP, PBB dan Bawaslu sendiri. Sedangkan kasus PPK Wewewa Selatan yaitu kasus Partai Perindo, saksi yang dimintai keterangan adalah saksi pleno kecamatan dari Partai Golkar, TPS yang berangkutan dan Panwas TPS.

“Kita berharap agar kasus ini terungkap semua kecurangan-kecurangan yang terjadi akibat ulah panitia adhoc. Selama ini sepertinya susah disentuh, lewat penyelidikan ini dengan mengambil keterangan dari saksi-saksi agar terungkap semuanya tindakan-tindakan yang merugikan caleg dan rakyat” ungkapnya.

Ketua Bawaslu SBD ini juga tidak menutup kemungkinan apabila bawahnnya panwas TPS, panwas Kecamatan apabila terbukti mendukung terjadinya kecurangan tersebut, akan dipidanakan sesuai dengan UU yang berlaku.

“Semua kita sama dimata hukum, siapa yang terbukti melakukan kecurangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, baik itu dari kami sendiri Bawaslu, termasuk Panwascam sampai ke panwas TPS, saya tidak akan melindungi mereka” tuturnya tegas.

Baca Juga :   BAWASLU SBD TINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PANWASCAM

Selain penyelesaian kasus pidana ditingkat kabupaten melalui Sentra GAKUMDU SBD, Nikodemus juga mempersipakan diri untuk menghadapi gugatan-gugatan Partai Gerindra, Golkar dan Berkarya di tingkat MK dan beberpa partai lain dan FPD SBD di DKPP Jakarta.

Timothius Rina salah satu saksi kasus PPK Wewewa Selatan yang dihubungi media usai memberikan keterangan pada penyidik mengatakan dirinya diambil keterangan sebagai saksi Partai Golkar masalah kasus yang menimpa Partai Perindo.

Timothius Rina, saksi Partai Golkar

“Kasus yang terjadi adalah adanya perpindahan suara dari caleg nomor urut 3 ke nomor urut 1. Padahal dalam C1 berhologram dan pada saat pleno tingkat kecamatan tidak ada masalah tetapi pada pengumuman terkahir terjadilan penggelembungan di Partai Perindo tersebut” ungkapnya.

Lebih lanjut Timo menjelaskan kasus-kasus seperti ini sebenarnya juga terjadi di Partai Golkar, tetapi karena dirinya sebagai saksi Partai langsung memprotes sehingga diluruskan kembali. Untuk partai lain sebenarnya terjadi juga hal yang sama tetapi karena saksi partainya tidak mengajukan keberatan maka tidak diluruskan. Sedangkan kasus Partai Perindo sebenarnya sudah diprotes oleh saksi dari PPP, tetapi saksi PPP diintimidasi oleh saksi Perindo sehingga, bahkan sampai diancam, sehingga saksi PPP tidak berdaya dan meninggalkan ruangan (WO) dan tidak menandatangai hasil pleno rekapitulasi kecamatan tersebut (fom DA1).

Timo berharap dengan ditemukannya bukti-bukti sesuai dengan keterangan saksi-saksi agar dilakukan pemilihan suara ulangn (PSU) supaya proses demokrasi ini benar-benar berjalan jujur dan sesuai dengan suara pilihan rakyat.

Emanuel Thedens, saksi Partai Gerindra

“Secara umum disetiap wilayah dapil terjadi banyak kecurangan, oleh karena itu kita berharap dengan adanya Forum Peduli Demokrasi (FPD-SBD) melalui gugatannya ke DKPP bisa tegakkan aturan yang benar, sehingga jangan kita mencederai demokrasi ini” ujarnya.

Baca Juga :   Pemuda Asal Malaka, Adi Bere Angkat Bicara

Hal senada juga diungkapkan oleh Emanuel Thedens saksi Partai Gerindra dan juga pentolan FPD-SBD yang ikut menjadi saksi kasus PPK Wewewa Timur. Dirinya mengatakan tindak kecurangan dalam Pemilu kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi dan mencedari nilai-nilai demokrasi.

“Kasus kecurangan ini bukan di Wewewa saja tetapi juga terjadi di Kodi dan Loura. Kami FPD akan mencari keadilan dan kebenaran karena sudah sangat merugikan caleg-caleg dan masyarakat SBD. Dalam waktu dekat kami akan ke Jakarta untuk proses sidang MK dan DKPP. Semua pelaku-pelaku kecurangan Pemilu agar ditindak dan dipidanakan sesuai peraturan yang berlaku. Semua 5 dapil SBD kami laporkan” tutupnya. (OC$),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.