Pemdes Kateri Tidak Transparan, Pospera Lakukan Klarifikasi

Malaka-SJ……. Pemerintah desa Kateri dianggap tidak transpaaran dan terbuka dalam melakukan pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan didalam pendataan tersebut tercantum beberapa nama yang dianggap tidak layak sebagai peserta penerima bantuan sosial di desa Keteri Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kornelis Bere, Ketua Ranting PosperaDesa Kateri

Sebelum pembagian Bantuan Sosial Tuani (BST) dimulai, terdapat beberapa regulasi yang di umumkan  secara lisan oleh pihak Dinsos `Kabupaten Malaka, berkaitan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat “Kementrian Sosial” sebagai pedoman yang harus di patuhi oleh Pemdes.

Penegasan di dalam aturan tersebut dituntut untuk PNS, Aparat desa, Purnawirawan, Tenaga Kontrak, PKH tidak diperbolehkan sebagai peserta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kepada Media Senin (08/06/20), Ketua ranting Pospera desa Kateri, Kornelis Bere menyampaikan, dalam Pembagian BST tersebut ada beberapa regulasi yang dibacakan terlebih dahulu oleh petugas Dinsos sebagai keriteria penerimah BST.  

“Didalam Roll Call penerima BST tersebut termuat nama Melkior Tahu yang jelas-jelas berstatus sebagai Tenaga Kontrak daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka” ketus Kornelis.

Diasaat panasnya situasi, terjadi perdebatan antara Melkior, Kornelis dan Petugas Dinas Sosial.

Melkior : Kamu tau SK kontrak saya itu dimana.

Kornelis  : saya tau dari masyarakat dan saya juga tau Kaka itu tenaga kontrak

Melkior  : saya sudah di berentikan dari tenaga kontrak karena Covid-19.

Petugas Dinsos : Ada SK

Melkior : Ada

Petugas Dinsos : ada SK pemberhentian

Melkior : ada

Lalu Melkior terdiam pada saat di minta tanda tangan SK pemberhentian tenaga kontrak oleh pendamping Dinsos.

Tambah Kornelis, saya sempat didorong pada saat melakukan klarifilasi terhadap Tenaga Kontrak, keluarga aparat desa yang menerima BST dan saya ditarik masuk ke ruangan piket lalu saya berteriak jangan bungkam hak saya untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat di muka umum.

Baca Juga :   MASALAH SAMPAH, MENGGANGGU KEINDAHAN KOTA TAMBOLAKA

“Kebijakan yang diambil Dinas Sosial adalah melakukan pembatalan terhadap Kornelis Bere dan keluarga aparat desa yang menerima BST” katanya.

Sementara itu, keluarga Melkior Tahu melakukan protes agar bantuan tersebut harus diterima, karena berdasarkan pernyataan Pj. Kepala Desa Kateri tenaga kontrak berhak dan layak untuk terima BST.

“Pj. Kepala Desa Kateri sekaligus Sekretaris PU Simon Klau menyampaikan kepada masyarakatnya kalau tenaga kontrak layak untuk terima BST” tutup Kornelis. *** (Viki),-