PADMA INDONESIA AKAN DAMPINGI FPD SBD

Alexander Tena (kedua dari kanan) bersama FPD SBD saat pertemuan beberapa waktu lalu di Tambolaka

Jakarta-SJ……………. Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Indonesia di Jakarta menyatakan akan mendukung dan mendampingi Forum Peduli Demokrasi (FPD) kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk melaporkan KPUD dan Bawaslu SBD ke DKPP dan Bawaslu RI. Demikian disampaikan oleh direktur PADMA Indonesia Gabriel Goa di Jakarta, Sabtu 8 Juni 2019 siang tadi pada awak media.

Gabriel Goa menegaskan keputusan PADMA Indonesia mendampingi FPD SBD ini karena melihat kinerja dan netralitas dari penyelenggara pemilu di SBD semakin menyedihkan saja dan menambah catatan hitam SBD sebagai penyelenggara Pemilu yang buruk di Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan di SBD – NTT ini selalu bermuara di MK.

Format C 1 yang dirubah oleh KPPS yang menguntungkan caleg tertentu

“Kami bertanya-tanya ada apa dengan kabupaten SBD, kenapa pemilu disana selalu harus sampai pada Mahkamah Konstitusi (MK), hal ini tentunya sangat merugikan buat masyarakat SBD dan para peserta pemilu disana” ujarnya.

Lebih jauh Gabriel mengatakan khusus dengan Pemilu Legislaltif 17 April yang lalu sangat memprihatinkan, penggelembungan suara dan pemindahan suara di pemilu legislaltif sangat merugikan calon-calon yang potensial yang disukai masyarakat karena harus dikalahkan dengan adanya permainan curang antara calon tertentu, penyelenggara dan wasit.

“Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia siap mendampingi Forum Peduli Demokrasi SBD melaporkan KPU dan BAWASLU SBD ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu RI, Komnas HAM, Ombudsman RI dan bekerjasama dengan KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia), laporkan ke KPK RI jika diduga kuat ada gratifikasi kepada Penyelenggara dan Pengawas Pemilu” ungkapnya.

Baca Juga :   Masyarakat Pertanyakan Pernyataan PETAHANA Yang Tidak Ingin Bangun Kantor Bupati

Gabriel Goa yang juga adalah Ketua KOMPAK Indonesia menegaskan pihaknya siap dampingi dan kawal ketat laporan dari FPD SBD tersebut, bahkan akan ditindaklanjuti dengan tindak pidana, sehingga kedepan tidak perlu terulang lagi hal-hal yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu SBD.

2 lembar C Plano yang bermasalah di Kodi Utara

Alexander Tena anggota FPD SBD yang dihubungi media membenarkan kesediaan PADMA Indonesia mendampingi FPD SBD. Pihaknya merasa perlu pendampingan dari PADMA Indonesia karena kasus yang terjadi di SBD sangat banyak dan terjadi di semua dapil (5 dapil).

“Kasus yang terjadi di SBD sangat merugikan kami sebagai caleg dan partai politik peserta pemilu karena terjadi disemua dapil, misalnya di dapil 5 kecamatan Kodi Utara, adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Desa Waiholo dengan adanya 2 lembar C plano yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KPPS tetapi yang satu lembar berisi angka dan yang satunya lagi kosong, sedangkan di desa Noha mengalami kekurangan C Plano sehingga ada C Plano yang digunting dan ditempel pake lakban, sementara di desa Waiholo kelebihan C Plano, ini menunjukan adanya kecurangan yang sudah direncanakan oleh penyelenggara untuk dilakukan di Kodi Utara” tuturnya.

Lebih lanjut Alexander yang juga merupakan caleg dari PKB ini merasa kecewa dengan PPK dan Panwascam Kodi Utara yang selalu mengintimidasi peserta pleno dan selalu melibatkan polisi untuk masuk dalam ruang pleno, padahal ini sudah menyalahi tata tertib sidang pleno.

“Ada 19 peti yang dipending pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, tetapi nota keberatannya tidak mendapat tanggapan dari Panwascam, Bawaslu maupun oleh KPU. Kami menduga adanya konspirasi antara penyelenggara tersebut karena ada keluarga dari ketua Panwascam yang dibantu sehingga menang dan sengaja dibiarkan oleh Bawaslu dan KPUD SBD” tuturnya lebih jauh.

Baca Juga :   PBB Nyatakan Sikap Dukung Jokowi

Alex berharap dengan turutnya PADMA Indonesia mendampingi FPD dan ikut mengkawal ketat pelaporan nanti akan dapat dibuktikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di SBD.

“Kami berharap dengan dukungan PADMA Indonesia kami akan membuktikan semua kecurangan yang terjadi di SBD dan akan kami tindaklanjuti dengan proses pidana sehingga kebenaran dan keadilan dapat terbukti di tanah loda weemaringi pada wemalala SBD tercinta ini“ katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Laurensius Tari Wungo, S.Kom anggota DPRD Prov NTT Komisi 1 yang menduga adanya oknum dibalik layar yang bermain untuk melindungi penyelenggara pemilu di SBD, sehingga secara brani melakukan kecurangan yang merugikan caleg lain. Oleh karena itu caleg DPRD Provinsi untuk dapil 3 NTT ini berharap melalui FPD yang akan melaporkan kecurangan pemilu itu ke DKPP dan Bawaslu pelaku-pelaku akan mendapat sanksi sesuai UU yang berlaku dan akan diproses secara hukum.
“Di kecamatan Kodi dan Kodi Utara diduga bahwa fom C1 untuk provinsi, pusat dan DPD RI tidak satu parpolpun yang diberikan, ini memudahkan untuk merubah suara semau mereka, supaya semua penyelenggara tersebut diperiksa, apakah itu termasuk kejahatan politk atau pelanggaran kode etik. Kalau kejahatan politik harus disikapi oleh pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk turun langsung mulai tingkat TPS yang bermasalah.dan oknum tersebut dalam hal ini penyelenggara kedua kecamatan tersebut kalau terbukti maka harus ditindak tegas diberikan hukuman sesuai atuaran hukum yang berlaku. Karena itu sudah melanggar UU Pemilu pasal 532 tahun 2017” tutupnya mengakhiri perbicangannya dengan media. (Tim-SJ),-