Jaringan CSO Sumba Barat Advokasi Siswa Disabalitas & Dinas Pendidikan

Waikabubak-SJ …………………….. Yayasan Bahtera melaksanakan pertemuan jaringan CSO untuk mendukung pendidikan yang berkualitas dan inklusi serta membantu memenuhi hak anak-anak yang disabilitas, berkebutuhan Khusus dan termarjinalkan yang berlansung di kantor Yayasan Bahtera Rabu (12-02-2020).

Hadir dalam kesempatan ini Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Pimpinan Program Inovasi, Pimpinan Yayasan Keluarga Sejahtera, Yapnusda, Yapmas, Pimpinan Yayasan tangan pengharapan, Pimpinan Yayasan Hati Gembira, Koordinator Program PKH, Pimpinan Yayasan Bakti Luhur Bruder Alma, Pimpinan Yayasan Bakti Luhur susteran Alma. Pimpinan Yayasan Stimulant Dan OMK (Orang Muda Katolik).

Dalam sambutannya  Direktris Yayasan Bahtera Martha Rambu Bangi mengatakan dalam kesempatan kali ini kita secara bersama untuk coba mendengarkan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman Bahtera dalam rangka mendukung pendidikan berkualitas dan inklusi di kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2019 salah satu gerakan yang dilakukan Yayasan Bahtera adalah adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkup sekolah khususnya 10 sekolah dampingan. Sejalan dengan apa yang digencarkan Menteri Pendidikan bagaimana dan pengelolaan disekolah terutama dana BOS harus diketahui oleh seluruh masyarakat serta pihak terkait dan Yayasan Bahtera sudah mendahului itu.  

“10 sekolah sudah melakukan transparansi dan akuntabilitas tidak sekedar itu saja tapi ada proses partisipatif di tingkat sekolah bagaimana pemahaman mereka tentang anggaran” ungkapnya.

Lebih lanjut Martha mengatakan disisi lain ada begitu banyak masalah tentang pendidikan yang menjadi persoalan, masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, namun ini adalah peran dan tanggung jawab kita bersama. Kita perlu saling menguatkan, kita saling mendukung, saling memberikan masukan jika ada hal-hal yang perlu dilakukan. Kita perlu melakukan gerakan-gerakan sosial terutama bagaimana mendukung pendidikan yang berkualitas dan inklusi,  tentu kita berpihak pada mereka yang tidak mendapatkan kesetaraan dan keadilan terutama anak-anak disabilitas, anak penghayat kepercayaan Marapu.

Tanggung jawab pemerintah bagaimana alokasi anggaran terhadap pendidikan. Kami belum secara detail secara khusus menyampaikan  persentasi anggaran pendidikan khusus anak-anak disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus anak-anak yang selama ini termarginal. Sejauh mana APBD yang ada untuk mendukung pendidikan yang inklusi dan berkualitas.

“Sejauh manakah anggaran ini berkontribusi pada pendidikan. Apakah sarana prasarana, SDM, ini semua yang merupakan tanggung jawab kita bersama” tuturnya.

Pantauan media kegiatan ini semakin cair usai pemaparan materi dan diskusi. Diskusi semakin menerik dengan semua peserta terlibat akti terlebih dengan isu difabel, anak berkebutuhan khusus serta anak termarjinalkan. Banyak hal yang disepakati dan menjadi rekomendasi atau rujukan kepada pengambil kebijakan.

Sr. Flora  Alma bertanya terkait dengan siswa yang  disabilitas bersekolah di sekolah umum, namun di bully oleh teman-temannya. Sesuai dengan kondisi yang kami alami di Asrama kami,  bahwa banyak anak yang disibalitas, termasuk anak saya yang disabilitas  warna kulit Albino, dan tidak bisa melihat dengan baik sehingga harus memakai kacamata.

“Sampai disekolah teman-temannya mengolok dan mengejek dia, bahkan mereka gangu bilang dokter kecil karena sering digangu akhirnya ia mengeluarkan kacamata dan memaksa matanya. Walaupun kacamata yang dipakai didatangkan dari Australia dengan rekomendasi dokter dari Australia” ujarnya.

Lebih lanjut Sr. Flora Alma mengatakan perlu ada sosialisasi di sekolah-sekolah terkait siswa penyandang disabilitas, sehingga mereka juga diterima disekolah tersebut. Tidak diejek, dibully dan di olok. Mereka harus diterima layaknya kita yang normal. Perlu ada pelatihan khusus bagi guru-guru terkait dengan siswa disabilitas.

“Siswa disabilitas harus dipenuhi hak-haknya” pintanya.

Hal Senada juga disampaikan oleh koordinator PKH yang menanyakan terkait dengan sarana dan prasarana disekolah. Kalau sekolah lantai sudah pasang keramik, siswa disuruh lepas sepatu dan sepatu ditanggalkan diluar. Namun pada saat siswa keluar kelas kadang sepatu sudah hilang. Nanti siswa lapornya di orang tua sepatu sudah hilang kita beli ulang lagi. Kenapa tidak lepas saja siswa masuk dengan sepatu?  

“Apakah sekolah takut ruangan keramik itu kotor, kalau kotor siapkan petugasnya untuk bersikan atau suruh siswanya untuk bersikan kembali” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan kadang siswa juga disuruh bawah air disekolah, namun sampai disekolah bukan siswa yang menggunakan air tersebut tapi gurunya. Seharusnya siswa juga bisa menggunakan air yang dibawahnya. Kadang WC guru dan siswa ada perbedaannya. Kalau WC guru lengkap ada air dan lain sebagainya, sedangkan WC siswa kadang tidak ada air dan pintunya juga rusak.

Dalam pertemuan tersebut  disepakati beberapa hal diantaranya tidak menyetujui   alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 18%  dan untuk urusan pendidikan yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan hanya sebesar 25% dari total APBD 2019. Alokasi ini tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 49 ayat 1 yang mengatur tentang Alokasi pendidkan 20 % dari APBD.

Belum ada perencanaan khusus untuk sarana dan prasana yang aksesibel bagi anak disabilitas, sehingga dalam pertemuan jaringan CSO ini merekomendasikan beberapa diantaranya.

Pertama , alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar untuk lebih ditingkatkan, kedua   perlu ada perencanaan untuk sarana dan prasarana publik khususnya sekolah yang aksesibel bagi anak yang disabilitas.*****

Liputan: Emil Buga,-