Inklusi, Semangat Baru Dalam Ekonomi Pembangunan

Tambolaka-SJ………………… Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah seringkali  Kaum marginal, perempuan, anak-anak muda dan kaum disabilitas tidak dilibatkan dan diakomodir oleh Pemerintah Daerah, padahal bangsa dan negara Republik Indonesia sudah banyak meratifikasi tentang hukum dan HAM, pembangunan yang berkelanjutan dan banyak sekali perturan yang dibuat yang mencakup  perlindungan dan pemenuhan hak-hak  disabilitas, kaum perempuan dan kaum marginal tersebut.

Demi mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif tersebut, Humanity & Inclusion (HI) kabupaten Sumba Barat Daya menyelenggarakan Pelatihan tentang Inklusi, Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif bagi Ormas di aula hotel Sumba Sejahtera Tambolaka Sumba Barat Daya (SBD) dari tanggal 22-24 Oktober 2018 yang diikuti oleh beberapa LSM, Ormas dan kelompok-kelompok lainnya.

Kepada media SJ, Emiliana Yustina Wungo project officer disela-sela kegiatan mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa inklusi adalah pelibatan dan penyertaan semua orang didalam sebuah pembangunan ekonomi suatu daerah. Untuk SBD sudah pernah diakukan oleh Yayasan Bahtera tetapi akhirnya berhenti. Dan dengan dilibatkannya LSM, Ormas, Organisasi lainnya di SBD ini, agar beradvokasi bersama bagaimana supaya pemenuhan hak dan perlindungan kaum disabilitas, atau perempuan, korban kekerasan, anak-anak muda yang selama ini tidak pernah dilibatkan mereka bisa masuk dalam pembangunan ekonomi daerah.

Peserta sangat aktif dalam melakukan diskusi, Deby YHS sedang memberikan pengalaman dalam pendampingannya selama ini

“Partisipasi mereka yang paling kecil itu ditingkat desa sebenarnya, jadi ketika mereka sudah bersuara ditingkat desa dan desa sudah berkomitmen  untuk menyuarakan apa yang ada di desa, mereka bisa bersuara sampai ke kecamatan bahkan kabupaten” ungkapnya.

Lebih lanjut Esty Wungo sapaan akrabnya menjelaskan bahwa suara-suara mereka yang dari desa itu masih membutuhkan tindak lanjut karena ketika sampai ke kabupaten ada muncul masalah baru, kita tidak punya kapasitas, tidak punya kekuasaan untuk masuk ke rana advokasi atau untuk membuat rencana kita masuk kedalam APBD II kalau tidak bersinergi dengan OPD (organisasi perangkat daerah). Padahal kita tahu bahwa ada hak teman-teman disabilitas sebanyak 2% dalam pemerintahan.

Baca Juga :   Persiapan Tim Satgas Milenial Covid-19 SBD Menyongsong HUT ke-75 RI

“Teman-teman OPD juga harus tahu bahwa Indonesia sudah begitu banyak meratifikasi tentang Hukum HAM, Pembangunan berkelanjutan dan banyak sekali perturan yang dibuat sudah mencakup  perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, kaum perempuan dan kaum marginal” tuturnya lebih lanjut.

Dengan pelatihan ini, diharapkan adanya sinergi bersama antar OPD, LSM, Ormas dalam memperjuangkan inklusi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan OPD bisa membantu dimana, apakah dengan pemberdayaan atau bantuan alat, CSO juga demikian apakah diprogram berikutnya atau diprogram pendekatan di masyarakat bisa merepllikasikan inklusi didalam proses itu.  

“Bagaimana inklusi menjadi sebuah semangat baru untuk pembangunan ekonomi pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kami sangat berharap inklusi bisa berakar di semua OPD, LSM bukan hanya project kami” tuturnya lebih jauh.

Salah satu peserta LSM, Mace dari Yayasan Uma Kalada merasa mendapat pengetahuan dan pengalaman yang baru karena ini merupakan hal yang baru, selama ini lembaganya lebih fokus dalam bidang sanitasi saja, padahal masalah cacat, difabel ataupun disabilitas sudah sering ditemukan di masyarakat, sehingga dirinya berharap dengan mengikuti pelatihan ini dirinya bisa memahami lebih jauh dan mengembangkannya kedalam lembaga dan juga masyarakat luas dampingannya.

Mace juga berharap agar semoga dengan adanya pelatihan seperti ini mendorong Pemda SBD untuk  memperhatikan kaum-kaum disabilitas, sehingga mereka tidak merasa tersisihkan tetapi mereka dianggap setara dengan kita semua.

“Perencanaan pembangunan nanti dimulai dari desa sampai ke kabupaten agar kaum disabilitas dilibatkan, karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan semua orang” ujarnya penuh harap.

Direktur Pakta Sumba, Amos Siwa Wunu (kanan) saat memberikan masukan dalam pelatihan

Hal senada juga diungkapkan oleh Amos Siwa Wunu direktur  LSM Pakta yang merasa bersyukur karena sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari HI  khususnya masalah disabilitas. Pemahamannya mengenai disabilitas semakin luas, dirinya tidak lagi melihat orang cacat saja yang masuk dalam kelompok disabilitas.

Baca Juga :   Wabup Chris Taka Serahkan Buku DHKP dan SPPT PBB P2 di Kecamatan Wewewa Timur

“Hari ini kita dingatkan bagaimana melibatkan orang-orang yang selama ini terabaikan, termasuk kaum disabilitas ini, sehingga kemudian bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka bisa terakomodir dalam perencanaan” ujarnya.

Fasilitator Ariyanti Nona Ina saat memberikan materi tentang Inklusi

Lebih lanjut Amos membayangkan bagiamana dengan dengan dana desa yang sudah mencapai 1,1 M dan didesa tersebut ada orang-orang potensial yang luar biasa tetapi tidak dilibatkan karena mempunyai keterbatasan tertentu, ketika mereka hadir dan membutuhkan alat-alat bantu seperti tongkat, kursi roda dan lain sebagainya, bisa dialokasikan dari dana desa.

Pemahaman yang diperoleh melalui pelatihan ini menurut direktur Pakta ini bisa membantu dirinya dan semua LSM ketika kembali dalam projectnya masing-masing mendampingi desa-desa baik itu pemerintah desa maupun kelompok-kelompok dampingan lainnya.

Project Officer HI, Emiliana Yustina Wungo dalam penjelasannya tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif

“Kita bisa praktekan ketika kita kembali ke lembaga kita masing-masing, kita bisa dorong agar kaum disabilitas yang ada di desa dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan diakomodir dalam program pembangunan desa” katanya.

Amos juga menghimbau agar peserta yang mengikuti pelatihan ini, agar benar-benar mengikutinya dari awal sampai akhir, sehingga bisa dipahami dengan benar inti dari materi pelatihan ini sehingga bisa diaplikasikan di lembaganya masing-masing khusus untuk LSM, sedangkan kalau lembaga gereja  bisa bisa ditindaklanjuti dalam program-program konkrit  melalui komisi-komisi dan lain sebagainya, sedangkan bagi ormas dapat menjadi corong yang kuat dari HI karena sudah mempunyai kedekatan emosional yang intens dan ikatan sosial yang lebih kuat di desa yang mungkin lebih didengar.

“Melalui sinergitas ini kita bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk inklusi demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” tutupnya. (OC$),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.