DPRD Sumba Barat Didesak Agar Persoalan Tanah Di Lamboya Segera Dituntaskan

Waikabubak-SJ……… Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum (YKBH) Sarnelli Sumba dan  WALHI NTT meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumba Barat agar persoalan tanah yang ada di kecamatan Lamboya agar segera diselesaikan, hal ini disampaikan oleh Dedy F Holo saat Dengar Pendapat bersama DPRD Sumba Barat pada Senin, (09/03/2020) di Ruangan Sidang DPRD Sumba Barat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD II Gregorius H.B.L.Pandango, SE  meminta kepada Yayasan Bantuan Hukum Sarnelli dan WALHI NTT  agar bisa memasukan data secara tertulis  untuk bisa dipelajari oleh DPRD dan ditindaklanjuti.

Umbu Ridi Umbu Tamu Ridi, SH.MH, Kepala Divisi Hukum WALHI NTT mengatakan bahwa pihaknya meminta DPRD untuk memediasi dengan beberapa PT IAS (Nihiwatu), PT Sutra Marosi, PT GSP yang berkonflik agraria di Sumba Barat yakni di Lamboya Barat, Lamboya dan Wanukaka.  

Pihaknya menyampaikan seluruh persoalan secara terbuka, baik persoalan pelanggaran HAM, persoalan lingkungan, persoalan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di tanah ulayat, di lokasi perkampungan warga, di tanah produktif pertanian, dan sebagian tanah hak milik warga setempat, juga persoalan tumpang tindih (seripikat ganda) yang diakui oleh ATR/BPN NTT.

“Ada 17 kasus masalah hak atas tanah yang sudah dilaporkan ke Polres Sumba Barat, maka kami dari Yayasan Bantuan Hukum untuk melakukan dengar pendapat dengan DPRD. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Barat lalai dalam mengetahui status tanah ulayat, tanah masyarakat, sampai saat ini belum ada titik penyelesaian” ungkap Umbu.

Umbu Tamu menjelaskan BPN tidak mampu mengklarifikasi secara terbuka berkaitan dengan seluruh status tanah yg berada di 3 perusahan besar ini, Ia menyampaikan bahwa BPN Sumba Barat hanya melakukan pengukuran saja atas tanah2 dan diHGBkan. Namun BPN tidak melihat peruntukannya, status kepemilikannya, tanah pemali/tempat ritual, bahkan 2 kampung besar (Belangora dan Bangeboro) di Desa Patialabawa Lamboya dimasukan dalam lokasi HGB PT. Graha Sukses Pratama.

Baca Juga :   Tersangka Penyalahgunaan Dana Bos SD Inpres Sulamu Di Serahkan Ke JPU Oelamasi

Celakanya lanjut Umbu HGB yang dipegang oleh perusahan dijadikan senjata untuk melaporkan warga setempat ke Polres dan Polsek untuk diproses secara pidana dengan dalil penyerobotan lahan milik perusahan.  

“Hingga hari ini 17 laporan polisi tersebut dalam tahap lidik, dan hampir 30an orang diadukan” pungkas Umbu.*****

Liputan: Yunia Boling,-