BUPATI SBD MENDUKUNG PENGUATAN TIM TATALAKSANA KASUS MALARIA DI PULAU SUMBA

Suarajarmas.com – Pulau Sumba masih menjadi beban malaria di NTT, sampai Agustus 2023 Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Timur masih endemis tinggi. Sumba Barat Daya (SBD) dengan beban malaria tertinggi ke 2, dengan insiden malaria lebih dari 5 per seribu penduduk (1.688 kasus). Namun demikian SBD pada Tahun 2023 mencatat penurunan kasus mencapai 72% dibanding tahun 2022. Hal ini terjadi karena penemuan kasus yang signifikan pada tahun 2022 (42%), 2023 (22%). Hal lain adalah saat ini konsentrasi kasus sebesar 60% dilaporkan dari Kecamatan Kodi Balagar.

Tantangan di SBD saat ini adalah masih ditemukan 2 kematian karena malaria pada Tahun 2023, masih ditemukan pengobatan tidak standar (Data SISMAL 104 kasus), kasus malaria vivax lebih dominan sebesar 54 persen, serta bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengobatan dini, kepatuhan minum obat dan penggunaan kelambu.

Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTT bekerja sama dengan UNICEF, dan DPW PPNI Provinsi NTT menggelar kegiatan Penguatan Tim Tatalaksana Kasus (Studi Kasus Malaria Berat) di 4 kabupates se Pulau Sumba. Kegiatan di SBD dilakukan di Resto Dapur Sumba Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur, Kamis (21-9-2023).

Health Officer UNICEF Wilayah NTT-NTB dr. Alfian Munthe dalam sambutannya mengatakan bahwa, pihaknya mengaprsesiasi berbagai upaya Eliminasi Malaria yang telah dilakukan Pemerintah Daerah di empat kabupaten se Pulau Sumba. Trend penurunan kasus di Pulau Sumba memberikan harapan Sumba dapat mencapai eliminasi malaria.

Pencapaian penurunan kasus di SBD tidak terlepas dari Gerakan Sapu Plasmodium melalui 5 aksi meliputi Basmi Plasmodium, Basmi Vektor, Bersihkan Lingkungan, Gencar Promosi Malaria dan Maksimalisasi Dukungan Daerah yang dicanangkan Bupati SBD pada Desember 2021. Kondisi ini bila dipertahankan maka target eliminasi malaria di SBD tahun 2026 dapat tercapai bahkan lebih cepat.

Baca Juga :   PBB SBD BANGKIT DAN BERGERAK UNTUK 2019

“Bapak Bupati Sumba Barat Daya termasuk salah satu pimpinan daerah yang telah memberikan contoh yang baik dalam komitmen eliminasi malaria di Pulau Sumba bahkan Nasional” tutur Alfian.

Lanjut Alfian, Pemerintah Provinsi NTT, UNICEF dan PPNI pada Bulan September 2023 memberikan dukungan kegiatan penguatan tim tatalaksan kasus malaria secara parallel di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan SBD. Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dalam implementasi tatalaksana kasus malaria” ungkapnya.

Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete menyambut baik kegiatan Penguatan Tim Tatalaksana Kasus Malaria Berat, mengingat Sumba pada umumnya dan SBD secara khusus merupakan daerah endemis malaria. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan mengatasi malaria perlu mendapat penguatan dan komitmen mengentas masalah malaria sehingga target eliminasi malaria di SBD tahun 2026 dapat tercapai.

“Kasus semakin turun, untuk bulan Agustus 2023, jumlah yang dilaporkan di SBD 88 kasus. Ini merupakan kasus bulanan terendah yang dicapai. Semua upaya eliminasi malaria kita lakukan secara totalitas maka tahun 2024 malaria bisa hilang. Kasus boleh turun semangat harus terus ditingkatkan, jangan ikut turun” harapnya.

Pada pertemuan tersebut dr. Erwin Adam Pangkahila, SpPD sebagai narasumber utama, dalam materinya menegaskan kepada rekan-rekannya yang berasal dari semua fasilitas kesehatan layanan malaria se Kabupaten Sumba Sumba Barat Daya, agar memastikan pasien ditangani dengan baik sesuai pedoman tatalaksana kasus malaria nasional, sehingga pasien yang ditangani bisa pulang dengan sembuh dan tidak terjadi kematian.

“Teman-teman pasien malaria yang ditangani harus sesuai prosedur, bila ragu lakukan konsultasi atau segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai” jelasnya.

UNICEF  juga memberikan dukungan berupa kartu atau stiker panduan pengobatan malaria yang didistribusikan ke semua fasilitas kesehatan layanan malaria di Pulau Sumba, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat.  *** (Octa/002-23).-