Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Tambolaka-SJ……… Anggota komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kanwil BKKBN) tingkat Propinsi NTT, Marianus Mau Kuru, melakukan kampanye percepatan penanganan stunting di GKS Mata Kelurahan Weetabula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT, Jumat (18/3/22),-
Kampanye yang dihadiri oleh jemaat GKS Mata dengan peserta kaum muda, para ibu, dan anak-anak sekolah ini merupakan salah satu upaya pengentasan stunting yang dicanangkan pemerintah RI untuk mencapai target penurunan 10% prevalensi stunting nasional dari 24,4% menjadi 14% pada tahun 2024.
Dalam pemaparannya, anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla menyatakan komisi IX DPR RI telah mendorong BKKBN sebagai penggerak kampanye penurunan stunting di Indonesia.
“Keseriusan memerangi stunting oleh komisi IX dengan menyetujui penetapan anggaran sebesar 25 triliun untuk penurunan stunting nasional” ungkapnya.
Lebih lanjut Ratu Wulla sapaan akrabnya menuturkan, komisi IX juga mendorong agar Kemenkes dan BKKBN juga kementerian serta lembaga lainnya melakukan intervensi program secara spesifik dan sensitif terhadap upaya penurunan stunting nasional.
Ratu Wullam juga meminta pemda di tiap tingkat kabupaten hingga desa melakukan kegiatan bersama mempercepat penurunan stunting. Selain itu perlu rembuk bersama untuk menetapkan Perda ataupun Perbup sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
Sebagai wakil rakyat NTT yang duduk di komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T sejak tahun 2020 mendorong Kementerian Kesehatan RI mendistribusikan kurang lebih 150 ton biskuit PMT ibu hamil dan Balita untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Propinsi NTT dan beberapa propinsi lainnya di Indonesia. Hal itu mengingat NTT merupakan salah satu propinsi dengan angka stunting cukup tinggi di Indonesia.
Kepala BKKBN Kanwil Nusa Tenggara Timur, Marianus Mau Kuru dalam sapaan singkatnya menyampaikan penanganan stunting tidak saja terfokus pada bayi yang terlahir stunting tetapi juga fokus pada mereka yang akan menikah atau calon pengantin baru memulai rumah tangga agar mereka dapat merencanakan kehamilan dari sebelum menikah.
“Dengan demikian, calon pengantin dapat menyiapkan kondisi yang baik agar tidak terjadi kekurang gizi dan anemia serta memperhatikan jarak kelahiran setiap anak demi menurunkan resiko stunting” jelasnya.
Tambah Marianus, dalam upaya penurunan stunting, BKKBN mengoptimalkan pelayanan melalui kader posyandu dan penanganan dari hulu ke hilir yakni mulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya.
“Banyak perempuan Indonesia hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting. Penanganan kekurangan gizi pada balita perlu juga dilakukan penyusunan rencana aksi dengan baik, entah jangka pendek, menengah maupun jangka panjang oleh setiap keluarga” pungkasnya. *** (Octa/002-22),-
