Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Suarajarmas.com – Secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antara lain dengan meningkatkan pembiayaan kesehatan. Berbagai sumber kesehatan terus ditingkatkan diantaranya Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan, Anggaran Dana Desa, Cukai rokok, Dana Otonomi Khusus, dana kapitasi JKN, dan sebagainya.
Salah satu alat monitor kesejahteraan masyarakat di satu daerah adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Untuk bidang kesehatan masyarakat, IPKM merupakan alat monitoring keberhasilan. Pada tahun 2013, scor IPKM adalah sebesar 0,3822, kemudian meningkat tahun 2018 sebesar 0,5219. Peringkat 483 tahun 2013 dalam nasional dan peringkat 19 dalam provinsi, selanjutnya tahun 2018 dengan urutan 468 dalam nasional dan urutan 21 dalam provinsi. Sementara itu untuk peringkat kabupaten dalam kabupaten adalah 385 untuk tahun 2013 dan peringkat 270 tahun 2018.
Pada tahun 2018, data IPKM Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) berada di bawah angka rata rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nasional. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan masyarakat di kabupaten SBD masih harus sangat di perhatikan dan perlu ditingkatkan pelaksanaannya,
Dengan skor IPKM yang masih dibawah rata rata provinsi NTT dan Nasional, maka perlu peningkatan kualitas SDM kesehatan terutama kemampuan pengelolaan pembangunan kesehatan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan.
Berdasarkan hal tersebut pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan kabupaten SBD sehingga perencanaan yang disusun berbasis bukti (evidence), komprehensif, dan terintegrasi. Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas melakukan kegiatan pendampingan tatakelola perencanaan sektor kesehatan sejak bulan Maret hingga Oktober 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat memandu daerah agar mempunyai kompetensi yang baik dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) serta menyusun program prioritas daerahnya serta membangun kerjasama dengan lintas sectoral dalam meningkatan capaian program kesehatan. 
Dalam upaya percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM), Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Universitas Udayana Bali menggelar Rapat Lintas Sektor di aula hotel Sima Sumba Jl. Yohanes Ngongo Bani Desa Weerena Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD Nusa Tenggara Timur, Jumat (29/9/2023).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar sektor kesehatan dan lintas sektor serta mitra Pembangunan Daerah SBD dalam melakukan percepatan capaian SPM kesehatan di kabupaten SBD.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pimpinan daerah dan lintas sektor, UPTD Puskesmas, RSUD dipandu oleh narasumber dari Fakultas Kesehatan UNUD Bali, narasumber dari Dinkes dan Guru besar FKM UI.
Diharapkan melalui kegiatan lintas sektor ini dihasilkan rumusan rencana tindak lanjut koordinasi lintas sektor mendorong pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten SBD. Adanya kesepakatan tentang kerjasama lintas sektor dalam mendorong pencapaian SPM Kesehatan di SBD.
Kegiatan ini dibuka dengan resmi oleh Sekda SBD, Fransiskus M. Adilalo, S.Sos., yang dihadiri oleh Plt Kadis Kesehatan, Agustinus Kaka, ST., Asisten 1 Sekda SBD, Chistofel Horo, SH., Ketua Tim Pendamping Universitas Udayana, Dinar Saurmauli Lubis, SKM, MPH, PhD; Tenaga Ahli Tim Pendamping Universitas Udayana, dr. Desak Putu Yuli Kurniati, S.Ked, M.KM dan Dr. Ni Putu Widarani, SKM, MPH., peserta dari lintas sektor (Dinas P dan K, Dinas Sosial, Bappeda, Badan Keuangan, Badan KB, BPMPD, BPJS, Media Informasi, LSM Momentum, Tokoh Masy/Agama, Swasta/Bank) dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten SBD. *** (Octa/002-23).-
