PARTAI POLITIK WAJIB MASUKAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tambolaka-SJ………………… Bertempat di aula Mamoli hotel Sinar Tambolaka,  KPUD kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) pada Jumat, 14 September 2018 kemarin menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi dana kampanye Pemilu 2019 yang dihadiri oleh partai politik peserta pemilu 2019. Kegiatan ini sendiri berhubungan dengan pelaksanaan kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada pemilu tahun 2019 nanti.

Tim IT KPUD-SBD sedang membawakan materi aplikasi pelaporan dana kampanye

Partai Politik yang hadir mengirimkan tenaga operator aplikasi dana kampanye untuk mengikuti bimbingan oleh tenaga IT KPU SBD karena setelah KPUD menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon legslalit tanggal 20 September 2018 nanti setiap partai politik peserta pemilu harus menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018. Untuk itu setiap partai politik wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) paling lambat satu hari dimulainya masa kampanye.

Komisioner KPUD SBD Aloysius Bayo Bili, BA kepada media Jarmas menjelaskan pentingnya tenaga operator dan pengurus partai mengikuti bimbingan teknis ini  mengingat pelaporan dana kampanye sekarang sudah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh KPU.

“Kita mengharapkan partai politik menyiapkan tenaga operator computer karena system aplikasi ini agaka susah, dan melalui bimtek ini kita harapkan semua tenaga operator computer partai politik  dapat memahaminya” ungkapnya.

Anggota Komisioner KPUD SBD Aloysius Bayo Bili, BA

Lebih lanjut Alo menjelaskan laporan dana kampanye merupakan salah satu syarat untuk partai politik bisa lolos mengikuti Pemilu di tahun 2019 nanti. Pelaporan dana kampanye kali ini berbeda dengan pelaporan dana kampanye Pilkada serentak Juni 2018 lalu, karena LADK dimulai sejak tanggal pembukaan RKDK dan ditutup satu hari sebelum masa kampanye. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai satu hari setelah penutupan pembukuan LADK dan selanjutnya ditutup satu hari sebelum LPSDK disampaikan. Sedangkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimuali sejak tiga sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian ditutup delapan hari setelah pemungutan suara.

Baca Juga :   PERJALANAN GRATIS KE TANAH SUCI ISRAEL BUAT KETUA PERINDO SBD

“Laporan dana kampanye peserta pemilu yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU” tutur Aloysius lebih lanjut.

Masa kerja audit KAP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya LDK dari setiap peserta pemilu tahun 2019. Peserta pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit LDK.

Anus Kette, Wakil Ketua DPC PDIP Kab. Sumba Barat Daya

“Para caleg tidak bisa membuka rekening sendiri, tetapi melalui rekening dana kampanye partai politik, dan sesuai aturan tanggal 22 September semua partai sudah wajib memasukan rekening dana kampanye, karena tanggal 22 itu hari Minggu maka setelah  berkoordinasi dengan KPU Provinsi mulai besok kita sudah bisa memasukan rekening dana kampanye” ujarnya lebih lanjut.

Respon partai politik peserta Pemilu cukup serius mengikuti bimbingan teknis ini, hanya satu partai politik yang berhalangan hadir yang tidak mengikuti bimtek ini.

“Kelihatannya yang tidak hadir hanya PPP saja, tetapi kami harapkan agar semua tenaga operator cepat memahami penggunaan aplikasi ini, ya kalau besok-besok ada yang datang untuk konsultasi lagi tetap kami layani” katanya.

Anus Kette, wakil ketua DPC PDIP yang turut hadir beserta tenaga operator komputernya kepada media SJ mengatakan kegiatan bimtek ini sendiri sangat bagus karena dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres akan menjadi transparan.

Peserta Bimtek dari Parpol sedang mengikuti pelatihan

“Dengan adanya transparansi ini akan menghasilkan orang-orang yang betul-betul berpikir untuk membangun, dan tidak sekedar orang yang  tidak mendapat suara akhirnya mendapat suara. Sehingga bisa menekan adanya tindak kecurangan” katanya.

Baca Juga :   Pasangan Toni-Agus Janji Akan Kurangi Angka Kemiskinan di Sumba Barat

Lebih lanjut Anus Kette yang juga adalah calon legislatif dari PDIP untuk wilayah Dapil III Wewewa Barat – Wewewa Selatan ini mengatakan PDIP sudah sangat siap baik secara teknis maupun non teknis. Bicara target PDIP tidak mau bicara sesumbar, targetnya adalah menjaga 5 kursi yang sudah ada yang dimiliki oleh PDIP.

Staff KPUD Sumba Barat Daya

Sekretaris DPC PBB kabupaten SBD Abdul Haris kepada media juga mengapresiasi kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh KPUD SDB. Menurutnya kegiatan ini sangatlah penting karena aplikasi dana kampanye yang digunakan sekarang berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang pernah digunakannya.

“Kita berterima kasih pada KPUD sudah menyelenggarakan bimtek ini, dan melalui bimtek ini diharapkan kami pengurus maupun tenaga operator komputernya cepat memahaminya, karena rata-rata setiap partai yang kami lihat tenaga-tenaga operatornya rata-rata juga adalah caleg yang akan bertarung nanti, sehingga mumpung masih tanggal 23 September baru secara resmi kampanye dimulai kami sudah siap  untuk membuka rekening dan memulai penginputan dana kampanye” uturnya.

Pantauan media SJ kegiatan bimtek ini berjalan cukup serius dan peserta bimtek langsung berdiskusi dengan pemandu acara dari KPU serta memulai inputan awal terkait informasi awal masing-masing partai politik. (Tim-SJ),-