Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Waingapu-SJ………. GMNI Sumba Timur bersama masyarakat Desa Napu menuntut ATR BPN Sumba Timur memblokir dan membatalkan penerbitan sertifikat di Tanjung Sasar yang disebut dengan istilah (haharu malai kataka lindiwatu), Kamis (13-1-22).
Aksi demonstrasi GMNI bersama Masyarakat Desa Napu digelar di kantor ATR BPN, kantor Kejaksaan, kantor Bupati dan di kantor DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan tuntutan yang sama yaitu meminta agar membatalkan sertifikat tanah seluas 16 hektar atas nama Hengki Ezar dan Merilin Romanty, dan mencopot Kepala Pertanahan Kabupaten Sumba Timur.
Tuntutan ini yang dilantunkan oleh mahasiswa bersama masyarakat Desa Napu serta mengutuk keras mafia tanah di Sumba Timur.
Denianus Hapu Kambanau, koordinator aliansi menegaskan bahwa wilayah Tanjung Sasar yang disebut haharu malai kataka lindiwatu merupakan situs budaya Sumba, tempat itu merupakan asal muasal nenek moyang kita dimana tempat itu merupakan peradaban pertama suku Sumba dan suku Sabu dimulai.
“Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap tanah leluhur yang merupakan warisan dari nenek moyang kami, tentunya aset berharga ini kita patut menjaga dan melestarikannya karena di tanah inilah kalbu sejarah nenek moyang suku Sumba dan suku Sabu dikenang,” ungkapnya.
Denis memnjelaskan, atas polemik yang terjadi di wilayah Desa Napu yang diklaim secara sepihak oleh oknum kapitalis yang berusaha merebut tanah leluhur untuk dijadikan hak milik pribadi, hal inilah yang kemudian merisaukan hati kami,
“Kami merasa diganggu dan terancam akan kehilangan harta pusaka warisan dari leluhur kami,” jelas Denis.
Ketua Forum Masyarakat Adat Desa Napu, Umbu Elu Ambu dalam kesempatan yang sama menegaskan pengukuran tanah secara sepihak di Desa Napu, ia dengan tegas menolaknya.
“Kami siap mati demi mempertahankan tanah leluhur kami, tanah ulayat yang merupakan situs budaya dan peradaban masyarakat sumba pada umumnya” tegasnya. *** (Team-SJ/001-22),-
