Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Tambolaka-SJ ……………. Banyaknya kasus pelanggaran Pemilu yang diakibatkan oleh penyelenggara yaitu PPK hingga KPUD dan Panwascam hingga Bawaslu Sumba Barat Daya (SBD) yang terjadi di 5 Daerah Pemilihan (Dapil) menjadi alasan kuat bagi Forum Peduli Demokrasi (FPD) SBD untuk mengadukan kasus ini ke DKPP dan Bawaslu RI di Jakarta. Demikian diungkapkan oleh Ketua dan Sekretaris FPD SBD di Tambolaka baru-baru ini saat dijumpai media, Senin 3 Juni 2019. Ketua FPD Yusuf Malo mengatakan bukan rahasia umum lagi sudah dari dulu bahwa ada sistem dinasti yang dibangun yang dilakukan oleh penyelenggara di SBD.
Yusuf Malo (kiri) dan Herman Djakadana, ketua dan sekretaris FBD-SBD
“Entah siapa dalangnya didalam, saya sangat yakin dalangnya adalah orang-orang punya kepentingan sehingga masalah itu terus berkelanjutan. Buktinya kenapa kami katakan bahwa demikian karena Pemilu Kepala daerah, Gubernur bahkan Presiden sampai pada DPRD semua bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK), karena memang didalamnya penyelenggara itu ada ikut bermain menentukan, orang-orang yang punya kepentingan sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat” ungkapnya.
Yusuf mempertanyakan ada apa sebenarnya di SBD ini, seolah-olah KPU dan Bawaslu ini adalah milik orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya. Memang secara jujur tidak masuk dalam Isu SARA, kelompok, golongan tidak termasuk didalamnya. Sehingga forum dibentuk untuk membantu pemerintah dan penyelenggara sehingga apa yang harapkan bisa berjalan dengan baik.
Yusuf Malo sangat menyayangkan bahwa Pemilu baru-baru, ada orang atau caleg yang tidak pernah kelihatan, tidak pernah turun ke masyarakat bisa memperoleh suara terbanyak padahal masyarakat pemilih tidak kenal dengan caleg tersebut.
“Ini jelas-jelas merupakan bukti ada caleg dari partai tertentu yang bermain atau melakukan politik kotor sehingga pada saat rekapitulasi suara bisa memperoleh suara banyak dan mengungguli caleg-caleg lain, ini semakin menambah saja catatan buruk untuk SBD yang sudah masuk dalam zona merah penyelenggara pemilu yang buruk di Republik ini” tuturnya lebih jauh.
Yusuf Malo yang juga adalah mantan wakil ketua II DPRD SBD periode 2008-2014 ini berharap dengan adanya Forum ini semua komponen, semua pihak akan terlibat didalamnya secara sama-sama mengawasi demokrasi yang dibangun oleh bangsa ini. Ketua FPD ini juga minta dukungan dari semua elemen, tokoh masyarakat untuk mendukung forum ini. Demi menegakan demokrasi di SBD, FPD akan membawa persoalan Pemilu 17 April yang lalu ke DKPP dan Bawaslu RI di Jakarta.
Hal senada juga diungkapkan oleh sekretaris FPD Herman Ndara Djakadana bahwa Forum ini merupakan bentuk kepedulian dalam hal menuju pada pesta demokrasi yang jujur dan adil. Jangan ada persepsi bahwa forum ini dibentuk dari kumpulan orang-orang yang kalah dalam pesta demokrasi, tapi forum ini adalah kumpulan orang-orang yang peduli pada sebuah demokrasi yang jujur dan adil. Kami mengamati selama ini bahwa pelaksanaan pemilu di kabupaten SBD baik pemilukada maupun pemilihan umum yang terjadi sekarang ini mulai dari pilkada masuk dalam Zona Merah dan juga terjadi pada pemilihan umum dimana setiap penyelenggaraan mulai dari desa sampai pada kecamatan tidak sesuai dengan PKPU yang berlaku.
“Satu hal yang kami lihat dari penyelenggara di KPUD kabupaten SBD bahwa keluarnya penegasan KPU terkait dengan sistem rekapitulasi tingakat kecamatan dengan menggunakan C1 Plano itu hal yang baru, kalau begitu sudah tercium adanya indikasi kecurangan dimana keterbukaan dari sebuah pemilu sudah tidak terjalan yaitu penyelenggara sendiri sudah meragukan salinan C1 yang dikeluarkan oleh penyelenggara itu sendiri sehinggga meminta pada penyelenggara di tingkat kecamatan untuk menggelar rekapitulasi menggunakan C plano. Pada kenyataannya dilapangan masih ada kecamatan-kecamatan yang tidak mengikuti penegasan dari KPU dan ini diaminkan oleh KPU, oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian kami yang tergabung dalam FPD membentuk sebuah forum dan forum ini bukan bersifat demisioner tetapi bersifat selema-lamanya untuk lembaga pengawas yang dibentuk oleh masyarakat, untuk kita melihat secara bersama-sama. Karena jujur ketika kita berbicara secara perorangan sangat menyulitkan kita untuk masuk pada lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu RI dan DKPP bahkan MK, oleh karena itu harus ada forum dari sisi legalitasnya untuk kita bisa mengadukan seluruh persoalan-persoalan kecurangan yang terjadi di SBD.
Lebih lanjut Herman menjelaskan mudah-mudahan dengan terbentuknya FPD yang ada di SBD kita terhindar dari segala hal yang kita inginkan secara bersama-sama, sehingga pesta demokrasi kedepan tidak menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik dimasyarakat, bahkan kita juga partai peserta pemilu tidak ada yang dirugikan dan yang diuntungkan. Seperti yang disampaikan ketua FPD bahwa politik-politik dinasti yang terjadi di kabupaten SBD harus dihilangkan, sehingga generasi-generasi yang terpilih untuk duduk di lembaga DPRD yang terhormat, menjadi gubernur dan bupati benar-benar adalah pilihan rakyat, memangku jabatan benar-benar rakyat yang dipimpinnya.
“Karena benar-benar suara rakyat harus dihargai, suara rakyat adalah suara Tuhan, jadi tidak boleh dicurangi oleh siapapun karena itu sebuah bentuk kemurnian dari proses pemilihan yang terjadi’ ujarnya.
Herman Djakadana yang juga adalah wakil ketua II DPRD dari Partai Nasdem sekarang ini mengatakan rencana kedepan Forum akan melaporkan seluruh kasus-kasus kecurangan yang terjadi ketingkat DKPP sebagai dewan kehormatan dari penyelenggara lalu kepada Bawaslu RI. Dan seperti apa rekomendasi dari bawaslu dan DKPP nanti, tergantung dari hasil penyelidikannya. Yang menjadi menjadi harapannya adalah diselenggarakan pemilihan ulang atau ada efek jera bagi penyelanggara dalam hal ini harus ada sanksi yang diberikan kepada penyelenggara dimana KPUD secara otoriter melakukan palu keputusan, mengambil keputusan tanpa melihat persoalan yang terjadi dilapangan.
“Lalu kepada siapa lagi kita mengadu persoalan manakala penyelenggra di tingkat kabupaten sudah menetapkan seluruh rekapitulasi perolehan suara, oleh karena itu kita membentuk forum ini dengan rencana-rencana kita kedepan. Kami sudah membentuk tim perumus yang mencari fakta-fakta kecurangan, setelah kami dapatkan 90% dari teman-teman seluruh dapil yang ada di SBD dan akan dirumuskan, rencana kami minggu depan kami akan membawa seluruh gugatan kami ke DKPP dan Bawaslu RI” katanya.
Herman juga mengajak seluruh anggota forum baik masyarakat yang benar-benar mencari keadilan, mari kita berjuang sampai selesai dan final, sampai kita benar-benar mendapatkan sebuah keadilan yang sebenarnya, bukan mementingkan kalah menang atau kepentingan pribadi masing-masing, tetapi kita akan benar-benar membeberkan atau membuka kepada masyarakat bahwa demokrasi di kabupaten SBD berjalan tidak sesuai prosedur.
“Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah demokrasi yang sebenarnya dan pada akhirnya kita akan mendapatkan keadilan sebenarnya, dan kita berkomitmen secara bersama-sama, kita akan berjuang bersama-sama untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya” tutupnya mengakhiri perbincangan dengan media. (EB),-
